Palembang | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto pembaruan metode penghitungan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memanfaatkan citra satelit. Langkah ini ditujukan untuk menghasilkan pemantauan yang lebih akurat, terutama dalam mengidentifikasi serta menghitung titik panas di sejumlah wilayah prioritas. Informasi yang lebih terukur diharapkan membantu pemerintah memahami perkembangan kejadian karhutla dan mendukung pengambilan keputusan penanganan di lapangan.
Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi menyampaikan laporan tersebut dalam sidang kabinet paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/10). Sidang itu digelar dalam rangka dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Dalam kesempatan tersebut, BNPB menjelaskan bahwa pembaruan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan citra satelit, tetapi juga dengan upaya menyempurnakan cara menghitung luas area terdampak. Dengan metode yang diperbarui, hasil pemantauan diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi yang lebih konsisten untuk menjadi bahan koordinasi antarlembaga.
Kristomei menyebut perbaikan metode pemantauan telah dilakukan sejak dirinya dilantik pada 15 Oktober 2026. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan kerja BNPB dalam memantau ancaman kebakaran di berbagai daerah, khususnya saat kondisi cuaca dan lingkungan meningkatkan risiko munculnya titik panas. Data satelit dapat membantu petugas memperoleh cakupan pengamatan yang luas, sedangkan pembaruan penghitungan diharapkan mengurangi ketidakpastian dalam memperkirakan luasan kebakaran. Meski demikian, informasi dari pemantauan tetap perlu dibaca bersama data lapangan dan laporan instansi terkait agar gambaran situasi dapat diuji dan ditindaklanjuti secara tepat.
Pelaporan kepada Presiden menegaskan pentingnya pembaruan data sebagai landasan respons terhadap karhutla. BNPB menempatkan akurasi sebagai sasaran utama, sehingga pemantauan titik panas di wilayah prioritas dapat mendukung penentuan kebutuhan penanganan dan koordinasi pemerintah. Dengan pendekatan berbasis citra satelit yang disempurnakan, perkembangan kebakaran diharapkan dapat dipantau secara lebih baik dan menjadi masukan bagi langkah pencegahan maupun penanggulangan.
BNPB menetapkan lima provinsi sebagai wilayah prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat. Penetapan tersebut menjadi acuan bagi pemantauan serta langkah penanganan yang dilakukan di daerah-daerah tersebut. Daftar ini menunjukkan wilayah yang menjadi perhatian BNPB, tanpa berarti bahwa perkembangan kejadian di setiap provinsi memiliki pola atau tingkat yang sama.
Dalam laporan perkembangan yang disampaikan, peningkatan kejadian karhutla tercatat di Sumatera Selatan dan Jambi. Keterangan mengenai kenaikan ini merujuk secara khusus pada dua provinsi tersebut. Karena itu, informasi tersebut tidak dapat langsung diterapkan pada Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, atau Kalimantan Barat. Ketiga provinsi itu tetap termasuk dalam wilayah prioritas BNPB, tetapi bahan yang tersedia tidak menyatakan adanya peningkatan kejadian serupa di sana.
Kristomei menyampaikan bahwa kenaikan yang tercatat di Sumatera Selatan dan Jambi belum terlalu signifikan. Pernyataan tersebut memberi konteks terhadap perubahan jumlah kejadian, sehingga kenaikan tidak seharusnya ditafsirkan sebagai lonjakan besar. Namun, keterangan itu juga tidak menghapus pentingnya pemantauan dan penanganan di kedua wilayah. Informasi yang disampaikan terbatas pada adanya peningkatan serta penilaian bahwa peningkatannya belum terlalu signifikan; tidak tersedia rincian lebih lanjut mengenai skala kebakaran.
Dengan demikian, penetapan lima provinsi perlu dibaca sebagai penentuan wilayah fokus, sedangkan catatan kenaikan kejadian berlaku untuk Sumatera Selatan dan Jambi. Pemisahan cakupan prioritas dan perkembangan yang dilaporkan ini penting agar informasi karhutla disampaikan secara akurat. Tidak ada dasar dalam keterangan tersebut untuk menyimpulkan bahwa kondisi di seluruh provinsi prioritas sama, atau untuk mengurutkan wilayah berdasarkan tingkat kebakaran. Rincian yang dapat dipastikan adalah nama lima provinsi prioritas, adanya kenaikan kejadian di dua provinsi, serta penilaian Kristomei bahwa kenaikan itu belum terlalu signifikan.
Selain memperbarui pemantauan titik panas dan kondisi karhutla melalui citra satelit, BNPB menjalankan operasi modifikasi cuaca untuk membantu memicu hujan di wilayah yang membutuhkan penanganan. Dalam kegiatan tersebut, bahan yang disemai adalah es kering. Penyemaian ini merupakan bagian dari upaya memengaruhi pembentukan hujan, bukan tindakan untuk memadamkan api secara langsung. Pembedaan tujuan tersebut penting agar operasi modifikasi cuaca tidak disalahartikan sebagai metode pemadaman di lokasi kebakaran.
Kristomei melaporkan bahwa sejak 20 Oktober, total 3.100 kilogram es kering telah disemai melalui lima sorti penerbangan. Angka itu menggambarkan cakupan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangkaian operasi tersebut. Setiap penerbangan menjadi bagian dari upaya menjangkau wilayah yang dinilai memerlukan dukungan cuaca, dengan harapan kondisi hujan dapat membantu penanganan dampak karhutla. Pelaksanaan dan hasilnya tetap bergantung pada keadaan atmosfer serta kondisi wilayah sasaran.
Secara khusus di Sumatera Selatan, penyemaian dilakukan dalam satu sorti penerbangan dengan membawa 800 kilogram es kering. Kegiatan di provinsi ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas, dan jumlah tersebut perlu dibaca sebagai catatan pelaksanaan penyemaian di Sumatera Selatan, bukan sebagai total seluruh operasi BNPB. Secara keseluruhan, laporan menyebut lima sorti dan 3.100 kilogram sejak 20 Oktober, sementara rincian Sumatera Selatan mencatat satu sorti dengan 800 kilogram.
Operasi modifikasi cuaca melengkapi pemantauan karhutla, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Citra satelit membantu melihat sebaran titik panas dan perubahan kondisi, sedangkan penyemaian es kering ditujukan untuk mendukung terbentuknya hujan. Informasi mengenai waktu, jumlah bahan, dan sorti penerbangan memberi gambaran terukur mengenai kegiatan yang dilaporkan. Namun, penyemaian tidak dengan sendirinya memastikan hujan turun atau api padam. Penanganan karhutla tetap memerlukan langkah lain sesuai situasi lapangan, sementara upaya modifikasi cuaca diarahkan pada dukungan kondisi atmosfer di wilayah yang membutuhkan.Kepala BNPB melaporkan adanya perubahan pada kondisi yang dipantau di Palembang setelah rangkaian upaya penanganan karhutla. Dalam keterangan yang disampaikan Kristomei, BNPB menyebut kadar partikulat mengalami penurunan, termasuk partikulat halus PM2,5. Informasi tersebut disampaikan sebagai hasil pemantauan, dengan angka dan penilaian merujuk pada keterangan resmi BNPB. Penyampaian ini juga mencakup perubahan jarak pandang yang tercatat di kota tersebut. BNPB menggambarkan perkembangan itu sebagai perubahan yang terlihat pada periode pemantauan, tanpa merinci di sini nilai konsentrasi partikulat maupun waktu pengukuran secara lebih khusus. Dengan demikian, perhatian utama pada laporan ini adalah arah perubahan yang disebutkan, bukan rincian pengukuran lain yang tidak disampaikan.
Kristomei menyampaikan bahwa jarak pandang di Palembang meningkat dari 700 meter menjadi 7.000 meter. Angka tersebut menunjukkan perbedaan kondisi awal yang dilaporkan dan kondisi berikutnya dalam pemantauan. BNPB menyertakan perubahan jarak pandang itu bersama laporan mengenai penurunan kadar partikulat, termasuk PM2,5. Keterangan mengenai kedua indikator tersebut menjadi bagian dari penilaian kepala BNPB atas hasil yang dilaporkan. Namun, angka jarak pandang dan penurunan partikulat tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh kondisi udara di wilayah itu. Uraian yang tersedia hanya menyebut perubahan indikator tersebut, sehingga pembaca dapat memahami apa yang dilaporkan tanpa menarik kesimpulan tambahan mengenai ukuran, penyebab, atau dampak lain yang tidak tercantum dalam keterangan.
Pelaporan BNPB ini memberi gambaran terbatas mengenai perkembangan yang diamati di Palembang: kadar partikulat, termasuk PM2,5, disebut menurun, sementara jarak pandang berubah dari 700 meter menjadi 7.000 meter. Pernyataan tersebut tetap perlu dipahami sebagai hasil yang disampaikan oleh kepala BNPB melalui keterangan Kristomei, bukan sebagai klaim tentang kondisi udara di semua lokasi atau pada seluruh waktu.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla
