Jakarta | Partai-partai koalisi dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas proses pengajuan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Rencana pertemuan tersebut disampaikan oleh Bahlil Lahadalia. Menurut keterangan Bahlil, pembicaraan bersama Presiden dan perwakilan partai koalisi ditargetkan berlangsung sebelum 25 November 2026.
Meski demikian, Bahlil belum memastikan kapan tepatnya pertemuan itu akan digelar. Saat memberikan keterangan, ia menyebut belum dapat memastikan apakah agenda tersebut berlangsung pada hari itu atau baru terlaksana keesokan harinya. Dengan demikian, waktu pelaksanaan masih menunggu kepastian, sementara batas yang disampaikan adalah sebelum tanggal 25 November.
Agenda utama yang akan dibicarakan berkaitan dengan daftar dua nama calon wakil presiden. Kedua nama tersebut nantinya akan diserahkan oleh Presiden Prabowo kepada MPR RI. Karena itu, pertemuan koalisi dipandang sebagai bagian dari proses pembahasan sebelum daftar tersebut disampaikan kepada lembaga permusyawaratan tersebut. Para pihak diharapkan dapat membicarakan mekanisme dan langkah yang diperlukan dalam pengajuan nama-nama itu.
Keterangan Bahlil menegaskan bahwa pembahasan tersebut melibatkan Presiden dan partai-partai koalisi, tetapi belum merinci siapa saja yang akan hadir atau bagaimana keputusan mengenai dua kandidat akan ditetapkan. Informasi yang disampaikan sejauh ini berfokus pada rencana pertemuan dan tujuan pembahasannya, yakni menyiapkan proses pengajuan dua calon kepada MPR. Kepastian mengenai jadwal maupun rincian agenda lanjutan masih perlu menunggu pernyataan berikutnya dari pihak terkait.
Rencana ini menempatkan pertemuan sebelum 25 November sebagai tahapan yang dituju dalam proses penyampaian daftar kandidat. Setelah pembahasan berlangsung, Presiden akan menyerahkan dua nama kepada MPR RI sesuai agenda yang dibicarakan. Namun, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai identitas kedua calon, waktu penyerahan daftar, ataupun hasil pembicaraan koalisi. Oleh sebab itu, informasi mengenai kandidat dan tahapan berikutnya masih bergantung pada perkembangan resmi setelah pertemuan terlaksana.
Bahlil menyampaikan bahwa nama calon yang akan diajukan dalam pembahasan tersebut hanya diketahui oleh Prabowo. Pernyataan ini menegaskan bahwa informasi mengenai sosok yang dipertimbangkan belum menjadi keputusan terbuka yang dapat dipastikan oleh pihak lain. Karena itu, publik sebaiknya tidak menganggap nama tertentu sebagai pilihan final sebelum ada keterangan resmi dari Prabowo. Bahlil tidak menyebut kandidat lain, dan keterangannya berfokus pada siapa yang memiliki kewenangan serta pengetahuan mengenai nama yang akan dibawa ke tahap pembahasan berikutnya. Sikap tersebut juga menunjukkan bahwa proses penentuan masih berlangsung, sementara keputusan mengenai calon yang dipilih belum diumumkan. Dengan demikian, nama calon tetap berada dalam ranah pembahasan internal hingga Prabowo menyampaikan keputusan atau informasi lebih lanjut kepada publik.
Dalam proses politik itu, partai-partai memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan. Menurut Bahlil, peran tersebut merupakan bagian dari komunikasi antarpihak yang terlibat, bukan penentu akhir atas sosok yang akan dipilih. Aspirasi dapat mencerminkan pertimbangan maupun kepentingan partai, tetapi penyampaiannya tidak serta-merta berarti bahwa suatu nama telah ditetapkan. Perbedaan memberi masukan dan mengambil keputusan penting untuk dipahami agar proses tersebut tidak ditafsirkan secara keliru. Bahlil menempatkan partai politik sebagai pihak yang dapat mengemukakan pendapat, sedangkan keputusan mengenai calon berada pada Prabowo. Dengan penjelasan ini, perbincangan antarpartai dapat dipahami sebagai bagian dari proses politik, sementara kewenangan menentukan pilihan tetap berada pada presiden.
Keterangan Bahlil tidak memastikan siapa sosok yang pada akhirnya akan dipilih, maupun kapan keputusan itu akan disampaikan. Pernyataan tersebut hanya menjelaskan pembagian peran dalam proses: Prabowo mengetahui nama calon yang akan diajukan, partai-partai menyampaikan aspirasi, dan keputusan akhir mengenai sosok pilihan berada di tangan presiden. Oleh sebab itu, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa kandidat tertentu telah memperoleh kepastian. Perkembangan selanjutnya bergantung pada pembahasan dan pengumuman resmi dari pihak yang berwenang. Hingga informasi tersebut disampaikan, nama calon sebaiknya dipandang sebagai hal yang belum dipastikan. Penjelasan Bahlil memberi gambaran tentang mekanisme pengambilan keputusan, bukan pengumuman mengenai hasilnya. Publik dapat menunggu keterangan lanjutan tanpa mendahului proses atau mengaitkan pernyataan tersebut dengan nama-nama yang tidak disebutkan.
Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad disebut sebagai salah satu preferensi yang berkembang dalam pembahasan mengenai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Penyebutan tersebut menambah dinamika politik di tengah komunikasi Presiden Prabowo Subianto dan partai-partai koalisi. Namun, nama Dasco belum dapat dipandang sebagai keputusan resmi ataupun penetapan kandidat. Bahlil Lahadalia menggambarkan pembahasan itu sebagai proses yang masih menampung sejumlah pandangan dan aspirasi dari berbagai pihak.
Salah satu hal yang menjadi pertimbangan, menurut Bahlil, adalah kemampuan Dasco menjalin komunikasi dengan partai-partai lain. Dalam politik koalisi, komunikasi lintas partai dapat berperan penting untuk menjaga hubungan, membangun kesepahaman, serta mengelola perbedaan pandangan. Dasco, yang juga memiliki posisi strategis di DPR, dinilai mempunyai pengalaman berinteraksi dengan beragam kekuatan politik. Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari penilaian sejumlah pihak, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin bahwa ia akan dipilih untuk mengisi posisi wakil presiden.
Perlu dibedakan preferensi yang disampaikan dalam percakapan politik dan keputusan formal mengenai pengganti Gibran. Nama Dasco saat ini berada dalam ruang aspirasi yang sedang berkembang, bersama kemungkinan nama lain yang juga dibicarakan. Bahlil menyebut adanya pembahasan mengenai dua kandidat, tetapi hal itu tidak berarti prosesnya telah menghasilkan pilihan akhir. Keputusan berada pada kewenangan presiden, sehingga pandangan dari koalisi maupun tokoh politik menjadi masukan, bukan pengumuman penetapan.
Karena itu, perkembangan ini sebaiknya dibaca sebagai sinyal berlangsungnya penjajakan, bukan kepastian perubahan jabatan. Proses politik masih dapat dipengaruhi oleh komunikasi antarpihak, pertimbangan konstitusional, serta keputusan resmi yang disampaikan melalui mekanisme yang berlaku. Dasco memang masuk dalam preferensi sejumlah pihak karena dinilai mampu berkomunikasi dengan partai lain, tetapi belum ada dasar untuk menyebutnya sebagai calon definitif. Sampai presiden menyampaikan keputusan, status namanya tetap sebatas aspirasi dalam pembahasan koalisi.
Sandiaga Uno menilai Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memiliki kapasitas untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Dalam keterangannya pada Minggu, 22 November 2026, Sandiaga menyebut Dasco sebagai salah satu figur yang paling menonjol dan kandidat terdepan untuk posisi tersebut. Penilaian itu disampaikan di tengah pembicaraan mengenai kemungkinan koalisi menyiapkan dua nama untuk dibahas bersama Prabowo. Menurut Sandiaga, pengalaman Dasco dalam politik dan kedekatannya dengan dinamika partai menjadi bekal yang relevan untuk menjalankan peran pendamping presiden.
Meski menempatkan Dasco sebagai kandidat unggulan, Sandiaga menegaskan bahwa keputusan mengenai siapa yang akan diajukan tetap berada di tangan Prabowo. Termasuk apabila koalisi menyampaikan dua nama sebagai bahan pertimbangan, proses tersebut tidak serta-merta menentukan pilihan akhir. Prabowo, sebagai pihak yang akan menerima pendamping, memiliki kewenangan untuk menilai nama-nama yang diusulkan dan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan kebutuhan pemerintahan. Karena itu, penyebutan Dasco oleh Sandiaga lebih merupakan penilaian atas kapasitas dan peluang politiknya, bukan pengumuman keputusan resmi. Pembahasan calon wakil presiden masih perlu mengikuti mekanisme dan kesepakatan para pihak terkait.
Penilaian positif terhadap Dasco juga disampaikan Yenny Wahid. Pada Sabtu, 21 November 2026, Yenny menyebut Dasco memiliki pengalaman, karakter, serta kecakapan yang diperlukan oleh seorang tokoh politik.
Baca juga: Bahlil Tinjau Lima IUP Tembaga dan Emas yang Disorot Prabowo | Prabowo Minta Kontrak Distribusi Energi Ditinjau Usai Antrean BBM di Bali | Bahlil Sebut Lima Lokasi Tambang di NTB dan Papua Akan Dievaluasi
80 views





