Jakarta | Pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), perusahaan yang bergerak di industri pulp dan kertas. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026, yang ditetapkan pada 19 November 2026. Dengan keputusan ini, izin yang menjadi dasar pemanfaatan kawasan hutan oleh RAPP dicabut oleh pemerintah. Areal kerja perusahaan yang terkait dengan pencabutan tersebut mencakup sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau. Angka itu menunjukkan luas kawasan yang disebut dalam keputusan, bukan keterangan mengenai perubahan kondisi fisik atau penggunaan lahan setelah keputusan diterbitkan.
Selain mencabut izin, pemerintah menetapkan penghentian seluruh kegiatan perusahaan di areal kerja tersebut dan mengambil kembali penguasaan kawasan. Dengan demikian, keputusan itu memuat dua hal pokok: berakhirnya PBPH RAPP dan berhentinya seluruh kegiatan perusahaan, disertai pengambilalihan kembali penguasaan kawasan oleh pemerintah. Cakupan areal sekitar 338.536 hektare menempatkan keputusan tersebut sebagai pencabutan izin atas wilayah kerja yang luas di Riau. Informasi mengenai dasar keputusan yang tersedia adalah nomor dan tanggal surat keputusan menteri, sementara uraian ini tidak menambahkan alasan pencabutan yang tidak tercantum dalam bahan.
PBPH merupakan perizinan berusaha untuk pemanfaatan hutan, sedangkan RAPP dikenal sebagai perusahaan industri pulp dan kertas. Dalam konteks keputusan ini, pencabutan PBPH berarti izin pemanfaatan hutan perusahaan tersebut tidak lagi berlaku berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026. Pemerintah juga menyatakan penghentian seluruh kegiatan RAPP serta pengambilan kembali penguasaan kawasan yang menjadi areal kerjanya. Luas sekitar 338.536 hektare merujuk pada areal kerja di Provinsi Riau yang disebut dalam informasi keputusan. Rincian ini menegaskan ruang lingkup administratif pencabutan tanpa menyimpulkan hal lain tentang dampak, tahapan pelaksanaan, atau keadaan kawasan sesudah keputusan tersebut ditetapkan.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyampaikan sejumlah temuan di areal kerja PBPH RAPP yang menjadi dasar pencabutan izin. Temuan tersebut mencakup kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit, bukaan tambang tanpa izin, serta kerusakan pada kawasan lindung. Rincian yang disampaikan Satgas PKH menggambarkan jenis kegiatan dan kondisi yang ditemukan di lokasi, beserta luasan yang dicatat untuk beberapa kategori. Dalam menyampaikan data ini, penting untuk membedakan keterangan resmi Satgas PKH dan penjelasan lain yang mungkin berkembang mengenai areal tersebut. Angka-angka di bawah ini merujuk pada temuan yang dinyatakan oleh satuan tugas itu.
Untuk sektor perkebunan, Satgas PKH mencatat keberadaan kebun kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare di dalam areal kerja. Luasan ini merupakan salah satu temuan terbesar yang disebutkan dalam pemaparan mengenai dasar pencabutan izin. Satgas juga melaporkan adanya bukaan tambang tanpa izin dengan luas sekitar 541,46 hektare. Kedua angka tersebut merujuk pada luasan yang dicatat masing-masing untuk perkebunan kelapa sawit dan bukaan tambang, bukan penggabungan keduanya. Satgas tidak hanya menyampaikan luasan aktivitas tersebut, tetapi juga mencatat kondisi lingkungan lain di area yang sama sebagai bagian dari temuannya.
Temuan lain yang disampaikan Satgas PKH adalah kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare. Selain itu, satuan tugas tersebut menyebut kebakaran lahan gambut yang berulang di areal kerja RAPP. Informasi tentang kebakaran disampaikan sebagai pola kejadian, sementara angka 211,54 hektare merujuk secara khusus pada luas kawasan lindung yang dilaporkan mengalami kerusakan. Dengan demikian, keterangan Satgas PKH meliputi empat unsur: kebakaran gambut berulang, perkebunan kelapa sawit sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, dan kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare. Rincian ini menyajikan temuan sebagaimana disampaikan Satgas, tanpa menambahkan jenis dugaan atau pelanggaran lain yang tidak tercantum dalam keterangan tersebut.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyebut aktivitas perusahaan mengganggu kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Keterangan tersebut menjadi salah satu temuan yang mengaitkan kegiatan di areal kerja dengan persoalan lingkungan di sekitar taman nasional. Dalam konteks pencabutan izin PBPH RAPP, informasi ini menjelaskan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada status perizinan, tetapi juga pada hubungan aktivitas perusahaan dengan kawasan yang memiliki fungsi penyangga.
Satgas PKH juga menyatakan bahwa aktivitas itu berdampak terhadap habitat gajah Sumatra. Pernyataan tersebut perlu dipahami sesuai batas informasi yang disampaikan: tidak terdapat rincian mengenai bentuk gangguan, keadaan habitat, jumlah gajah yang terdampak, ataupun besaran dampaknya. Karena itu, uraian ini tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan perubahan tertentu pada habitat atau populasi gajah. Yang dapat dicatat adalah bahwa Satgas menghubungkan kegiatan perusahaan dengan gangguan kawasan penyangga dan dampak terhadap habitat satwa tersebut.
Kawasan penyangga berperan sebagai wilayah di sekitar kawasan konservasi yang berkaitan dengan perlindungan fungsi kawasan. Dengan demikian, temuan mengenai aktivitas di area penyangga relevan dalam menilai alasan lingkungan yang menyertai tindakan pemerintah. Hubungan kawasan penyangga Tesso Nilo dan habitat gajah Sumatra juga menunjukkan mengapa aktivitas di sekitar taman nasional mendapat perhatian dalam penertiban perizinan. Namun, penjelasan tentang dampak spesifik tetap memerlukan data dan keterangan lebih lanjut dari pihak berwenang.
Dalam membaca temuan ini, penting membedakan keterangan Satgas dan rincian faktual yang belum tersedia dalam informasi yang disampaikan. Satgas menyatakan adanya gangguan pada kawasan penyangga serta dampak terhadap habitat gajah Sumatra; pernyataan itu menjadi dasar untuk memahami dimensi lingkungan dalam perkara ini. Tanpa keterangan tambahan, tidak tepat memperluasnya menjadi klaim tentang jenis kegiatan tertentu atau tingkat kerusakan. Fokus yang dapat dipastikan adalah perhatian terhadap perlindungan kawasan penyangga Tesso Nilo dan habitat satwa liar di sekitarnya.
Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) merupakan unit operasional Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) Group. APRIL berada di bawah Royal Golden Eagle (RGE), grup usaha milik konglomerat Sukanto Tanoto. Susunan ini menempatkan RAPP sebagai bagian dari kelompok usaha yang lebih luas, dengan kegiatan utama perusahaan di industri pulp dan kertas. RAPP beroperasi di Pangkalan Kerinci, Riau, yang menjadi lokasi kegiatan operasionalnya di Indonesia.
Berdasarkan profil resmi APRIL yang disebut dalam bahan, Sukanto Tanoto memulai usahanya lebih dari 50 tahun lalu dengan memasok suku cadang mesin kepada perusahaan minyak. RGE kini berkantor pusat di Singapura. Grup tersebut memiliki aset lebih dari US$35 miliar dan mempekerjakan lebih dari 80.000 orang. Kegiatan produksinya berlangsung di Indonesia, Tiongkok, Brasil, Malaysia, dan Filipina, sedangkan jaringan penjualannya menjangkau empat benua. Informasi tersebut menggambarkan skala dan jangkauan operasi RGE, tanpa mengubah posisi RAPP sebagai unit operasional APRIL.
Bidang usaha RGE tersebar di sejumlah sektor melalui berbagai perusahaan dalam grup. Pada industri pulp dan kertas, entitas yang disebut adalah APRIL dan Asia Symbol. Bisnis kelapa sawit dijalankan melalui Asian Agri dan Apical, sementara produksi serat viskosa staple berada di bawah Sateri. Bracell Limited bergerak di bidang selulosa khusus, dan Pacific Oil menangani pengembangan energi. Dengan demikian, RAPP menjadi bagian dari lini pulp dan kertas yang terhubung dengan APRIL, di dalam struktur RGE. Hubungan berjenjang tersebut membantu menjelaskan kaitan perusahaan yang mengelola kegiatan di Pangkalan Kerinci dan grup usaha yang menaunginya, sekaligus membedakan peran masing-masing entitas dalam portofolio bisnis RGE.
Baca juga: FKBI Desak Pemerintah Tetapkan Kembali Kewajiban Sertifikasi Halal pada 18 Oktober 2026 | Pesantren, Seleksi KPU, Karhutla, dan Arah Fiskal Jadi Sorotan Pemerintah | Rupiah Melemah ke Rp18.045 per Dolar AS, Pemerintah Tekankan Disiplin Fiskal
20 views





