BOJONEGORO, 14 NOVEMBER 2026 – Transparansi pengelolaan Himpunan Penduduk Pemakai Air (HIPPA) Desa Tangungan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, kini menjadi perhatian masyarakat. Warga mempertanyakan kondisi keuangan organisasi tersebut setelah muncul kabar kerugian yang disebut berlangsung selama enam musim. Persoalan ini semakin mengundang perhatian setelah sebuah dokumen laporan kegiatan tahun 2024 memperlihatkan pengeluaran yang lebih besar dibandingkan pemasukan. Situasi tersebut mendorong perlunya penjelasan terbuka dari pihak pengelola agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.
Dalam laporan yang beredar, jumlah penerimaan HIPPA tercatat Rp298.077.000. Namun, total pengeluaran justru mencapai Rp404.148.000. Dari perbandingan tersebut terdapat kekurangan sebesar Rp106.071.000. Selisih ini menjadi salah satu poin yang perlu dijelaskan secara rinci, mengingat organisasi tersebut menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan air bagi sektor pertanian. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana kondisi keuangan terbentuk, dari mana sumber pendapatan diperoleh, serta faktor apa yang menyebabkan realisasi belanja melampaui penerimaan.
Penelusuran terhadap rincian dokumen juga memperlihatkan sejumlah pos pengeluaran dengan nominal cukup signifikan. Pembelian bahan bakar solar tercatat Rp76 juta, pembayaran pegawai lapangan Rp63,5 juta, gaji pengurus HIPPA bersama kepala desa Rp35 juta, serta pembayaran kepada pihak ketiga Rp55 juta. Keberadaan pos-pos tersebut membutuhkan penjelasan mengenai dasar penganggaran, realisasi pembayaran, dan kelengkapan administrasinya. Pemeriksaan terhadap nota, kuitansi, catatan penggunaan bahan bakar, serta dokumen kewajiban kepada pihak ketiga diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan kegiatan sebenarnya.
Kekhawatiran masyarakat tidak berhenti pada laporan tahun 2024. Kabar mengenai kerugian yang disebut terjadi selama enam musim turut memunculkan pertanyaan tentang bagaimana evaluasi dilakukan selama ini. Seorang warga berinisial S menilai pengurus perlu memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan membiarkan persoalan keuangan terus menjadi pembicaraan. Menurutnya, apabila kerugian terjadi berulang, semestinya ada langkah pembenahan terhadap sistem operasional dan pengawasan. Tanpa penjelasan yang memadai, masyarakat akan kesulitan mengetahui apakah persoalan tersebut disebabkan tingginya biaya pengelolaan atau kelemahan dalam tata kelola organisasi.
Persoalan pengelolaan dana juga memiliki konsekuensi hukum apabila dalam pemeriksaan ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pidana nasional mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, dengan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Sementara proses penanganan perkara pidana mengikuti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Meski demikian, angka defisit maupun kerugian operasional tidak dapat langsung dimaknai sebagai tindak pidana. Harus ada pemeriksaan terhadap dokumen, aliran dana, kewenangan pengelolaan, dan bukti yang sah untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
Di tengah munculnya berbagai pertanyaan tersebut, ketua HIPPA, bendahara, dan Pemerintah Desa Tangungan diharapkan tidak menunda penyampaian keterangan kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban enam musim perlu dibuka dan dijelaskan, termasuk posisi saldo, pemasukan, pengeluaran, kewajiban organisasi, serta hasil evaluasi setiap periode. Jika terdapat persoalan dalam administrasi maupun pengelolaan operasional, keterbukaan menjadi langkah awal untuk menyelesaikannya. Pemeriksaan oleh pihak yang independen juga dapat dipertimbangkan guna memberikan gambaran objektif mengenai kondisi keuangan organisasi.
Sampai berita ini diterbitkan pada 14 November 2026, redaksi belum menerima keterangan resmi dari pengurus HIPPA maupun Pemerintah Desa Tangungan terkait penyebab defisit dan informasi kerugian selama enam musim. Dokumen tahun 2024 yang beredar masih membutuhkan pencocokan dengan catatan keuangan asli serta bukti transaksi. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang disebut maupun berkepentingan dalam persoalan ini. Kini masyarakat menunggu penjelasan yang transparan: apakah kondisi keuangan HIPPA selama ini telah dikelola dan diawasi sebagaimana mestinya, serta apa langkah nyata untuk menjawab defisit Rp106.071.000 yang tercatat dalam laporan tersebut?
(Tim/Red)
121 kunjungan
