Jakarta | Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima lima aduan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024. Informasi mengenai jumlah aduan tersebut disampaikan oleh anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, saat ditemui di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Sabtu (7/11/2026). Ia menyebutkan bahwa laporan-laporan itu masuk setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, lima aduan tersebut menjadi pokok informasi yang disampaikan dalam kesempatan itu, tanpa rincian lebih lanjut mengenai materi yang dipersoalkan.
Keterangan tersebut menempatkan aduan terkait pencalonan Gibran sebagai perkembangan yang muncul setelah putusan MK. Namun, informasi yang tersedia tidak merinci kapan masing-masing aduan diterima, siapa pihak yang mengajukannya, maupun apa substansi setiap laporan. Karena itu, jumlah yang disebutkan DKPP menjadi batas informasi yang dapat dipastikan dari pernyataan tersebut. Tidak ada keterangan dalam informasi itu yang dapat digunakan untuk menguraikan tuduhan, dasar pengaduan, atau tanggapan pihak-pihak yang disebut terkait. Rincian tersebut tidak disampaikan dalam pernyataan yang menjadi sumber kabar ini.
Pernyataan di kantor KPU itu juga tidak menguraikan langkah penanganan atas kelima aduan, termasuk apakah seluruhnya telah melalui pemeriksaan awal atau berada pada tahapan tertentu. Oleh sebab itu, keberadaan lima aduan perlu dibedakan dari kesimpulan mengenai pokok perkara. Penyebutan laporan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa dugaan dalam aduan terbukti ataupun bahwa telah ada keputusan DKPP. Informasi yang disampaikan sejauh ini terbatas pada jumlah aduan, kaitannya dengan pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024, serta waktu masuknya yang disebut setelah putusan MK. Perkembangan berikutnya bergantung pada keterangan resmi yang tersedia mengenai proses tersebut.
Dalam penanganan lima aduan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, DKPP menyampaikan bahwa dua aduan telah memenuhi syarat materiel. Status ini menunjukkan bahwa substansi atau materi aduan dinilai memenuhi ketentuan untuk diproses pada tahap berikutnya. Namun, pemenuhan syarat materiel bukan keputusan bahwa dugaan pelanggaran telah terbukti. Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tetap bergantung pada pemeriksaan dan pertimbangan DKPP dalam proses penanganan perkara.
Adapun dua aduan lainnya masih berada dalam tahap verifikasi administrasi. Pada tahap ini, kelengkapan dan kesesuaian dokumen diperiksa sebelum status administrasinya ditetapkan. Karena proses tersebut belum selesai, kedua aduan itu belum dapat disamakan dengan aduan yang telah dinyatakan memenuhi syarat materiel. Verifikasi administrasi merupakan tahapan tersendiri, sehingga hasilnya perlu menunggu pemeriksaan dokumen dan pemberitahuan resmi dari DKPP. Status yang masih diverifikasi juga belum menunjukkan apakah materi aduan akan diterima atau bagaimana hasil akhirnya.
Satu aduan lainnya dinyatakan belum memenuhi syarat administrasi. Artinya, berdasarkan pemeriksaan awal, aduan tersebut belum memenuhi ketentuan administratif yang diperlukan untuk melanjutkan proses pada tahap berikutnya. Status ini berbeda dari dua aduan yang masih diverifikasi: pada keduanya, pemeriksaan administrasi belum memberikan penetapan, sedangkan pada satu aduan telah ada keterangan bahwa persyaratan administrasi belum terpenuhi. Perbedaan tersebut penting agar perkembangan setiap aduan tidak dicampuradukkan. Secara keseluruhan, status yang diumumkan mencakup dua aduan memenuhi syarat materiel, dua masih menjalani verifikasi administrasi, dan satu belum memenuhi syarat administrasi. Rincian ini menjelaskan posisi prosedural masing-masing aduan pada saat keterangan disampaikan, bukan hasil akhir pemeriksaan maupun kesimpulan atas pokok dugaan. Informasi lanjutan mengenai tahapan dan keputusan perlu merujuk pada keterangan resmi DKPP setelah proses yang berlaku dijalankan.
Raka Sandi menegaskan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menangani seluruh aduan yang telah diterima terkait pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap laporan yang masuk menjadi perhatian lembaga, bukan hanya sebagian aduan yang dipilih untuk ditangani. Dengan demikian, DKPP memastikan bahwa aduan-aduan tersebut akan diproses sesuai tanggung jawabnya dalam menerima dan menangani laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
Ia juga menjelaskan bahwa penanganan seluruh aduan membutuhkan waktu. Proses itu tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa karena setiap laporan perlu dicermati dengan hati-hati. Sikap cermat diperlukan agar DKPP dapat memahami isi dan pokok persoalan yang disampaikan dalam masing-masing aduan. Setiap laporan perlu mendapat perhatian secara saksama sebelum lembaga mengambil langkah penanganan lebih lanjut, sehingga kesimpulan tidak dibuat tanpa pertimbangan yang memadai.
Penegasan tersebut menempatkan kehati-hatian sebagai bagian penting dalam pekerjaan DKPP. Meski semua aduan akan ditangani, prosesnya tetap memerlukan kecermatan agar penanganan setiap laporan dilakukan secara bertanggung jawab. Raka Sandi tidak menyebutkan perkiraan waktu penyelesaian maupun rincian tahapan pemeriksaan, sehingga informasi mengenai hal-hal tersebut tidak dapat dipastikan dari pernyataannya. Yang ditegaskan ialah komitmen DKPP untuk menangani seluruh aduan yang diterima, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memeriksa setiap laporan secara hati-hati dan cermat. Pendekatan itu penting agar perhatian lembaga tidak hanya tertuju pada jumlah aduan, tetapi juga pada ketelitian dalam menangani masing-masing laporan. Karena setiap aduan perlu dicermati, masyarakat dapat memahami bahwa penanganan membutuhkan waktu tanpa mengartikan jeda tersebut sebagai pengabaian. Pernyataan Raka Sandi menegaskan cakupan komitmen DKPP sekaligus alasan perlunya proses yang saksama: seluruh aduan akan ditangani, dan setiap laporan harus diperlakukan dengan kehati-hatian yang memadai.
Raka Sandi tidak mengungkapkan identitas pihak-pihak yang mengajukan lima aduan terkait pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Informasi mengenai para pengadu tersebut tidak disampaikan kepada publik dalam penjelasan yang diberikan. Dengan demikian, keterangan yang tersedia berfokus pada perkembangan penanganan aduan, bukan pada nama atau latar belakang pihak yang melaporkannya. Sikap tersebut juga membuat rincian mengenai siapa saja yang mengajukan setiap aduan belum dapat dipastikan berdasarkan keterangan Raka.
Dari lima aduan yang diterima, dua di antaranya dinyatakan telah memenuhi syarat materiel. Pemenuhan syarat tersebut menjadi dasar bagi DKPP untuk memproses kedua aduan lebih lanjut menuju tahap persidangan. Status ini menunjukkan adanya tahapan pemeriksaan yang masih harus dilalui sebelum perkara dapat ditindaklanjuti oleh bagian yang menangani persidangan. Karena itu, pemenuhan syarat materiel tidak berarti bahwa persidangan telah dimulai atau bahwa pokok aduan telah diputus.
Sebelum pelimpahan dilakukan, masih ada proses yang diperlukan dalam penanganan aduan. Setelah tahapan tersebut selesai, berkas aduan akan dilimpahkan ke bagian persidangan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya. Penjelasan ini menempatkan pelimpahan sebagai langkah berikutnya setelah proses yang diperlukan rampung, bukan sebagai tanda bahwa pemeriksaan dalam persidangan sudah berlangsung. Bagian persidangan kemudian memiliki kewenangan untuk menentukan tindak lanjut atas berkas yang diterima. Oleh sebab itu, perkembangan berikutnya akan bergantung pada penanganan oleh bagian tersebut, sementara informasi mengenai identitas pengadu tetap tidak diungkapkan. Publik dapat membedakan aduan yang telah memenuhi syarat materiel dan perkara yang sudah memasuki persidangan: dalam keterangan ini, kedua aduan baru disebut akan diproses menuju tahap tersebut. Rincian lebih lanjut mengenai agenda atau waktu persidangan belum dinyatakan dalam penjelasan yang tersedia.
6 kunjungan
