Kota Surakarta | Joko Widodo, presiden ke-7 Republik Indonesia, hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara tudingan ijazah palsu yang menempatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa sebagai terdakwa pada Kamis, 5 November. Kehadiran mantan kepala negara itu menjadi pokok perhatian karena proses hukum tersebut secara khusus membahas tuduhan mengenai ijazah strata satu miliknya dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Persidangan berlangsung sejak pagi hingga malam, sehingga pemeriksaan saksi berlangsung dalam agenda yang panjang pada hari itu. Perkara ini berkaitan dengan klaim bahwa dokumen pendidikan Jokowi tidak asli, tuduhan yang menjadi dasar perkara yang sedang diperiksa pengadilan dan mendatangkan perhatian luas dari masyarakat di Indonesia.
Dalam persidangan tersebut, Jokowi hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait perkara yang menyangkut riwayat pendidikan dan ijazahnya. Dengan demikian, kesaksiannya menjadi bagian dari proses pemeriksaan yang berlangsung di hadapan majelis hakim. Perkara ini menempatkan tuduhan mengenai dokumen akademik sebagai pokok persoalan yang dibahas, sementara persidangan menjadi forum untuk memeriksa keterangan dan perkara sesuai proses hukum. Kehadiran Jokowi juga menegaskan bahwa isu ijazah yang sebelumnya menjadi tudingan kini dibahas dalam proses peradilan, dengan Roy Suryo dan Dr. Tifa tercatat sebagai terdakwa.
Agenda yang berjalan dari pagi hingga malam menunjukkan bahwa persidangan pada Kamis tersebut berlangsung dalam rentang waktu yang panjang. Namun, informasi mengenai durasi itu tidak dengan sendirinya menjelaskan hasil pemeriksaan atau kesimpulan majelis hakim. Pada tahap ini, fakta utama yang dapat disampaikan ialah bahwa Jokowi telah hadir dan memberikan kesaksian dalam perkara tersebut, yang berkaitan dengan ijazah strata satu dari Fakultas Kehutanan UGM. Persidangan akan menjadi ruang bagi proses hukum untuk menguji tuduhan yang diajukan serta keterangan yang disampaikan. Karena itu, pemberitaan mengenai perkara ini perlu membedakan tudingan yang sedang diperiksa dan fakta yang telah dipastikan melalui proses peradilan.
Dalam keterangannya di persidangan, Joko Widodo menyampaikan bahwa tuduhan mengenai keaslian ijazahnya telah membawa dampak yang ia rasakan secara pribadi. Ia mengatakan nama baiknya tercemar, demikian pula nama baik keluarganya. Menurut Jokowi, tuduhan dan pernyataan yang beredar membuat dirinya merasa dihina serta direndahkan. Ia menggambarkan persoalan tersebut bukan sekadar perdebatan mengenai dokumen pendidikan, melainkan sesuatu yang menyentuh kehormatan pribadi dan keluarganya. Pernyataan itu merupakan penjelasan Jokowi tentang perasaan dan dampak yang ia alami, sebagaimana disampaikan dalam proses persidangan.
Jokowi juga mengutip hasil survei terbaru yang, menurut keterangannya, menunjukkan bahwa 18 persen masyarakat percaya ijazahnya palsu. Ia menyebut angka tersebut setara dengan sekitar 34 juta orang. Dalam pandangannya, jumlah itu bukan angka kecil, sehingga tuduhan tersebut tidak dapat dianggap berdampak hanya pada percakapan terbatas di media sosial. Jokowi menggunakan hasil survei yang ia kutip untuk menjelaskan luasnya kepercayaan terhadap tuduhan itu dan besarnya perhatian publik pada perkara ijazahnya. Angka tersebut disampaikan sebagai rujukan dalam keterangannya; bukan sebagai hasil yang telah diverifikasi secara independen dalam uraian ini.
Menurut Jokowi, keadaan tersebut turut memengaruhi kepercayaan publik terhadap dirinya. Ia memandang bahwa ketika sebagian masyarakat mempercayai tuduhan tentang ijazah palsu, reputasi yang telah dibangun selama ini dapat ikut terdampak. Dengan demikian, dalam kesaksiannya ia mengaitkan persoalan itu dengan dua hal: perasaan bahwa dirinya dan keluarga telah direndahkan, serta kekhawatiran atas pandangan masyarakat terhadap dirinya. Keterangan tersebut menjelaskan bagaimana Jokowi menilai konsekuensi tuduhan yang dipersoalkan. Penilaian mengenai dampak, termasuk makna angka survei yang disebutkannya, tetap merupakan pandangan yang ia sampaikan di persidangan, bukan kesimpulan independen mengenai benar atau tidaknya tuduhan maupun tingkat kepercayaan publik.
Dalam kesaksiannya di persidangan, Joko Widodo memaparkan proses penyusunan skripsi ketika menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menjelaskan bahwa rancangan judul penelitian yang diajukan tidak langsung diterima. Proposal judul skripsinya mengalami revisi hingga tiga kali sebelum akhirnya memperoleh persetujuan dari dosen pembimbing, Prof. Dr. Irachmad Soemitro. Perubahan tersebut menjadi bagian dari proses akademik yang ia uraikan di hadapan persidangan, sekaligus menjelaskan bagaimana topik penelitian akhirnya ditetapkan.
Judul skripsi yang disetujui adalah “Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta”. Berdasarkan penuturannya, penelitian itu membahas pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Surakarta. Setelah menyelesaikan penulisan dan tahapan akademik yang diperlukan, ia mengikuti ujian akhir skripsi pada 23 Oktober 1985. Dalam ujian tersebut, ia menyebut Ir. Sofyan Warsito dan Ir. P. Burhanuddin sebagai penguji. Hasil yang disampaikan dalam kesaksian itu adalah nilai A. Rangkaian informasi tersebut menggambarkan tahapan dari pengajuan proposal, penyempurnaan judul, hingga evaluasi akhir skripsi di lingkungan Fakultas Kehutanan UGM.
Jokowi juga menyampaikan bahwa ia mengikuti wisuda UGM pada 19 November 1985. Acara tersebut, menurut keterangannya, diselenggarakan di Gedung Purna Budaya Bulaksumur, Yogyakarta. Ia menyebut wisuda itu diikuti bersama 14 lulusan Fakultas Kehutanan. Dengan demikian, kesaksiannya merangkum beberapa tanggal dan tahapan penting dalam perjalanan akademiknya: revisi proposal sebanyak tiga kali, persetujuan pembimbing atas judul penelitian, ujian skripsi pada Oktober, serta wisuda pada November 1985. Paparan tersebut merupakan keterangan yang disampaikan Jokowi dalam persidangan mengenai proses penyelesaian studi dan kelulusannya dari UGM. Penyebutan nama pembimbing, para penguji, judul penelitian, nilai, dan lokasi wisuda memberi rincian konkret atas urutan peristiwa yang ia ceritakan, tanpa mengubahnya menjadi kesimpulan di luar keterangannya sendiri.
Dalam persidangan, Jokowi menjelaskan proses penyusunan dan pencetakan skripsinya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ia menerangkan bahwa setelah melalui revisi, skripsi tersebut dicetak di Percetakan Perdana. Bagian yang dicetak di tempat itu mencakup sampul serta lembar pengesahan, sedangkan halaman-halaman lainnya diketik secara manual. Keterangan tersebut disampaikan untuk menjelaskan bagaimana naskah skripsinya dibuat dan tampil dalam bentuk yang kemudian dipersoalkan.
Jokowi juga menanggapi tudingan bahwa penggunaan jenis huruf Times New Roman pada dokumen tahun 1985 tidak mungkin. Menurut keterangannya di persidangan, ribuan skripsi yang dicetak di Percetakan Perdana memiliki tampilan serupa. Penjelasan itu merujuk pada kesamaan hasil cetak dari percetakan tersebut, bukan hanya pada skripsinya sendiri. Ia menguraikan bahwa bagian-bagian tertentu dicetak, sementara isi halaman lainnya diketik manual. Dengan demikian, keterangan mengenai tampilan naskah dikaitkan dengan proses pencetakan yang ia jelaskan kepada hakim dan pihak-pihak di ruang sidang.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi meminta izin kepada hakim untuk memperlihatkan ijazahnya kepada para pengunjung persidangan. Setelah izin diberikan, ia menunjukkan ijazah dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ia menyebut riwayat pendidikannya, yakni SD Negeri Nomor 111 Kota Surakarta, SMP Negeri 1 Kota Surakarta, dan SMA Negeri 6 Kota Surakarta, sebelum melanjutkan studi di Fakultas Kehutanan UGM. Ijazah-ijazah tersebut diperlihatkan langsung di ruang sidang sebagai bagian dari keterangannya. Penyebutan jenjang pendidikan itu melengkapi penjelasan tentang dokumen pendidikan yang ia bawa dan tunjukkan di hadapan pengunjung, tanpa mengubah pokok keterangannya mengenai proses skripsi dan pencetakan di Percetakan Perdana.
41 kunjungan
