Jakarta | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan akan melakukan pembenahan internal setelah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlangsung di lingkungan lembaga tersebut. Langkah ini menempatkan perbaikan tata kelola sebagai agenda penting, sekaligus menjadi upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi yang memegang peran strategis dalam penanggulangan bencana. BNPB menyebut pembenahan itu sebagai agenda “bersih” yang perlu dijalankan secara serius.
Agenda tersebut menegaskan bahwa respons lembaga tidak berhenti pada peristiwa OTT. Pembenahan internal diperlukan agar pelaksanaan tugas dan pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan tata kelola yang lebih baik. Dalam konteks ini, komitmen untuk bersih menjadi pesan utama: setiap proses di dalam lembaga perlu dijalankan dengan integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Langkah tersebut juga memberi ruang bagi BNPB untuk meninjau cara kerja internal dan memperkuat budaya organisasi yang mendukung pelayanan publik.
Penataan tata kelola memiliki arti penting bagi BNPB karena lembaga ini berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat, terutama saat terjadi bencana dan dibutuhkan penanganan yang cepat. Kepercayaan terhadap lembaga publik turut dipengaruhi oleh bagaimana organisasi menjaga integritas serta memastikan tugasnya dilaksanakan secara bertanggung jawab. Karena itu, agenda pembenahan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga agar fungsi kelembagaan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi perhatian utama.
Rencana pembenahan setelah OTT juga menjadi kesempatan bagi BNPB untuk menunjukkan bahwa komitmen “bersih” diwujudkan melalui perhatian pada tata kelola internal, bukan sekadar pernyataan. Publik akan mencermati bagaimana komitmen tersebut diterjemahkan dalam langkah organisasi berikutnya. Tanpa menambahkan rincian yang belum disampaikan, arah yang dinyatakan BNPB adalah melakukan perbaikan di dalam lembaga dan memperkuat tata kelola. Konsistensi pelaksanaan agenda itu akan menjadi bagian penting dalam membangun kembali keyakinan masyarakat terhadap BNPB.
Evaluasi menyeluruh yang disiapkan BNPB mencakup tata kelola pengadaan, penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan. Ketiga bidang tersebut saling berkaitan dalam memastikan setiap kegiatan direncanakan, dilaksanakan, dan dicatat sesuai ketentuan. Peninjauan terhadap proses pengadaan dapat meliputi kejelasan kebutuhan, tahapan pemilihan penyedia, dokumentasi, serta mekanisme pengawasan. Sementara itu, penggunaan anggaran dapat ditelaah dari kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk pencatatan serta pemantauan realisasi. Cakupan ini menunjukkan bahwa perhatian diarahkan pada sistem dan prosedur yang mendukung pengelolaan organisasi secara tertib.
Aspek pertanggungjawaban keuangan juga menjadi bagian penting dari evaluasi. Peninjauan dapat mengukur apakah bukti transaksi, pelaporan, dan alur persetujuan tersedia secara memadai serta dapat ditelusuri. Kejelasan peran unit kerja dan konsistensi penerapan prosedur turut mendukung proses tersebut. Dengan melihat hubungan pengadaan, belanja, dan pelaporan, BNPB dapat mengidentifikasi ruang pembenahan dalam tata kelola, lalu mempertimbangkan langkah perbaikan yang relevan. Pendekatan lintas aspek membantu memastikan pembenahan tidak hanya berfokus pada satu tahapan, melainkan memperhatikan keseluruhan siklus pengelolaan anggaran dan akuntabilitas.
Evaluasi tersebut perlu dipahami sebagai upaya memperkuat tata kelola, bukan sebagai pernyataan bahwa telah ditemukan pelanggaran atau kesimpulan mengenai proses tertentu. Bahan yang tersedia menjelaskan cakupan pembenahan, tetapi tidak menetapkan hasil pemeriksaan atas transaksi, pihak, maupun kegiatan tertentu. Karena itu, uraian mengenai pengadaan dan anggaran sebaiknya ditempatkan dalam konteks peninjauan prosedur serta peningkatan pengendalian internal. Hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar untuk memperjelas aturan kerja, meningkatkan keterbukaan dokumentasi, dan memperkuat pertanggungjawaban. Penekanan pada perbaikan sistem memungkinkan organisasi menjaga kehati-hatian dalam menyampaikan informasi, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Kristomei Sianturi, menjelaskan bahwa lembaganya menyiapkan pembenahan tata kelola setelah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu langkah yang disampaikan ialah menertibkan mekanisme kerja di lingkungan BNPB. Keterangan tersebut disampaikan pada Jumat, 30 Oktober 2026. Pembenahan ini diarahkan untuk memastikan proses dan tata kerja organisasi berjalan dengan lebih transparan serta akuntabel, sekaligus menjadi perhatian dalam menata pelaksanaan tugas BNPB ke depan.
Penertiban mekanisme kerja menjadi bagian penting karena tata kelola yang jelas membantu setiap proses dilaksanakan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks tersebut, BNPB perlu memastikan prosedur kerja dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh pihak-pihak yang terlibat. Kejelasan mekanisme juga diperlukan agar alur pelaksanaan tugas tidak bergantung pada praktik yang berbeda-beda, melainkan mengikuti ketentuan organisasi. Dengan demikian, upaya pembenahan tidak semata menyangkut aturan administratif, tetapi juga cara lembaga menjalankan pekerjaan sehari-hari.
Kristomei menyampaikan bahwa penertiban itu ditujukan untuk membuat sistem BNPB lebih transparan dan akuntabel. Transparansi diperlukan agar proses kerja dapat dipahami dan ditelusuri, sedangkan akuntabilitas menegaskan pentingnya tanggung jawab atas pelaksanaan tugas. Kedua prinsip tersebut menjadi arah bagi pembenahan mekanisme di dalam lembaga. Penjelasan itu merupakan langkah tata kelola yang disampaikan BNPB setelah OTT KPK, bukan keterangan mengenai hasil pemeriksaan ataupun kesimpulan atas perkara. Pelaksanaannya akan bergantung pada penataan mekanisme kerja sesuai kebutuhan organisasi. Dengan menegaskan tujuan tersebut, pimpinan BNPB memberi gambaran bahwa pembenahan diarahkan pada sistem, agar pelaksanaan tugas lembaga lebih tertib, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perhatian terhadap prosedur diharapkan mendukung konsistensi kerja serta memperjelas tanggung jawab dalam setiap proses yang berlangsung di lingkungan BNPB, tanpa mengurangi fokus utama lembaga dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana bagi masyarakat.
Dalam 100 hari ke depan, BNPB menyiapkan konsolidasi internal dengan tiga agenda utama: bersih, siaga, dan terhubung. Rangkaian ini menjadi kerangka pembenahan tata kelola setelah operasi tangkap tangan KPK, sekaligus menjadi arah kerja yang perlu dipahami dan dijalankan di lingkungan lembaga. Konsolidasi tersebut menempatkan penataan integritas, kesiapan organisasi, serta keterhubungan kerja sebagai perhatian bersama. Dengan agenda yang dirumuskan secara ringkas, setiap unsur diharapkan memahami prioritas pembenahan selama periode awal tersebut dan menempatkannya dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing.
Agenda bersih menekankan pentingnya tata kelola yang tertib dan kepatuhan terhadap ketentuan dalam penyelenggaraan tugas. Agenda siaga mengarahkan perhatian pada kesiapan BNPB menjalankan mandatnya, termasuk memastikan fungsi dan tanggung jawab organisasi tetap menjadi perhatian dalam kegiatan sehari-hari. Sementara itu, agenda terhubung menegaskan perlunya keterkaitan kerja antarfungsi dan komunikasi yang mendukung pelaksanaan tugas lembaga. Ketiga agenda tersebut merupakan bagian dari satu upaya konsolidasi, bukan kegiatan yang berdiri sendiri. Penerapannya perlu berjalan seiring agar pembenahan internal dapat berlandaskan integritas, kesiapan, dan koordinasi. Fokus pada tiga hal ini juga memberi acuan bagi lembaga dalam menata proses kerja selama masa konsolidasi, tanpa mengesampingkan aturan yang berlaku.
Pengawasan internal akan diperkuat melalui Inspektorat Utama BNPB. Penguatan ini menempatkan fungsi pengawasan sebagai bagian penting dari pembenahan tata kelola dan pelaksanaan tanggung jawab lembaga. Inspektorat Utama memiliki peran dalam mendukung pengawasan internal agar proses pengelolaan dan kegiatan organisasi berada dalam perhatian yang semestinya. Langkah tersebut menjadi salah satu unsur konsolidasi 100 hari, bersama agenda bersih, siaga, dan terhubung. Penegasan mengenai pengawasan internal juga menunjukkan bahwa pembenahan tidak hanya berkaitan dengan arah kerja, tetapi mencakup perhatian terhadap kepatuhan dalam proses penyelenggaraan tugas. Tujuan yang disebutkan adalah memastikan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas lembaga berjalan sesuai ketentuan.
