Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti perbedaan kapasitas fiskal DKI Jakarta dan sejumlah daerah penyangga di kawasan Jabodetabek. Perbedaan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam membangun Jakarta Raya sebagai kawasan perkotaan yang terintegrasi. Menurut Airlangga, kemampuan masing-masing pemerintah daerah untuk menghimpun dan mengelola pendapatan tidak sama, sehingga ruang mereka dalam membiayai pembangunan dan layanan publik juga berbeda.
Dalam penilaiannya, kondisi fiskal Tangerang dan Bekasi relatif lebih baik dibandingkan sejumlah wilayah penyangga lainnya. Sementara itu, Bogor disebut sebagai daerah dengan kapasitas fiskal paling lemah. Gambaran ini memperlihatkan bahwa daerah-daerah yang secara geografis berdekatan dengan ibu kota tidak serta-merta memiliki kemampuan keuangan setara. Perbedaan tersebut perlu diperhitungkan ketika pemerintah merancang kebijakan yang melibatkan lebih dari satu wilayah administratif.
Jakarta memiliki aktivitas ekonomi dan basis pendapatan yang besar, sedangkan daerah di sekelilingnya menghadapi kondisi dan sumber daya fiskal yang beragam. Ketimpangan kapasitas dapat memengaruhi kesiapan setiap pemerintah daerah untuk menanggung kebutuhan pembangunan, termasuk infrastruktur dan layanan yang digunakan bersama oleh penduduk lintas wilayah. Jika koordinasi tidak disertai pemahaman atas kemampuan masing-masing daerah, beban pembiayaan maupun manfaat pembangunan berpotensi terbagi secara tidak seimbang.
Airlangga menyampaikan pandangan tersebut dalam acara Kearney 100 Years of Impact bertema “Jakarta Towards 500: Shaping the Next Global City Together” di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026. Forum itu mengangkat arah Jakarta menuju usia 500 tahun dan upaya membentuk kota global melalui kerja bersama. Sorotan mengenai variasi kapasitas fiskal memberikan konteks penting bagi pembahasan tersebut: masa depan kawasan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan Jakarta, tetapi juga oleh kemampuan daerah penyangga untuk berpartisipasi.
Karena itu, pemetaan kondisi fiskal tiap wilayah dapat menjadi dasar untuk menyusun kerja sama yang lebih realistis. Pemerintah perlu mempertimbangkan perbedaan Tangerang, Bekasi, dan Bogor saat membahas prioritas serta pembagian dukungan antardaerah. Pendekatan yang menyesuaikan kebijakan dengan kemampuan setempat dapat membantu memastikan bahwa integrasi kawasan tidak hanya menjadi agenda, tetapi juga dapat dijalankan secara berkelanjutan dan memberi manfaat lebih merata bagi masyarakat Jabodetabek.
Airlangga menilai pertumbuhan Jakarta tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kawasan Jabodetabek. Hubungan ibu kota dan daerah-daerah di sekitarnya membuat dinamika penduduk serta kebutuhan kawasan perlu dipandang secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan batas administratif DKI Jakarta. Ia menyebut jumlah penduduk Jabodetabek sekitar 42 juta orang, sedangkan Jakarta dihuni sekitar 11 juta orang. Perbedaan skala tersebut menjadi salah satu alasan mengapa kebijakan yang hanya berfokus pada wilayah ibu kota dinilai belum cukup untuk menjawab kebutuhan kawasan metropolitan. Menurut pandangannya, pertumbuhan dan kepentingan Jakarta berkaitan erat dengan kondisi daerah penyangga.
Atas dasar keterkaitan itu, Airlangga mengusulkan agar daerah-daerah di Jabodetabek membangun kebijakan bersama yang solid. Kerja sama antardaerah diperlukan untuk menyelaraskan arah kebijakan, sekaligus mengakui bahwa tantangan dan kebutuhan di kawasan tersebut saling berhubungan. Dengan pendekatan bersama, pemerintah daerah dapat melihat kepentingan kawasan secara lebih utuh, alih-alih mengandalkan keputusan yang berjalan sendiri-sendiri. Usulan ini menempatkan koordinasi sebagai landasan penting bagi pengelolaan wilayah metropolitan. Airlangga juga mendorong penerapan subsidi silang untuk menjembatani kesenjangan fiskal antardaerah, sehingga perbedaan kapasitas keuangan tidak menjadi penghalang dalam membangun kebijakan kawasan yang terpadu.
Skema subsidi silang itu, menurut Airlangga, dapat memberikan manfaat bagi daerah penyangga sekaligus DKI Jakarta. Pernyataan tersebut menekankan bahwa kerja sama fiskal tidak semata-mata ditujukan untuk satu wilayah, tetapi dapat mendukung kepentingan bersama dalam lingkup Jabodetabek. Gagasan ini berangkat dari kenyataan bahwa kawasan tersebut memiliki jumlah penduduk besar dan keterkaitan yang kuat Jakarta dengan daerah sekitarnya. Karena itu, kebijakan bersama dan upaya menjembatani kesenjangan fiskal dipandang sebagai bagian dari pendekatan yang lebih luas terhadap pertumbuhan metropolitan. Airlangga tidak merinci bentuk maupun mekanisme subsidi silang yang dimaksud. Inti usulannya adalah agar daerah-daerah bekerja sama secara solid, dengan manfaat yang diharapkan dirasakan oleh kawasan penyangga dan ibu kota.
Dorongan Airlangga untuk membangun sistem transportasi hub and spoke bagi Jakarta Raya menempatkan konektivitas antarkawasan sebagai perhatian penting. Gagasan tersebut berangkat dari kenyataan bahwa aktivitas di Jakarta berkaitan erat dengan wilayah sekitarnya, sementara sebagian warga tinggal jauh dari tempat mereka bekerja. Dalam kerangka ini, perjalanan harian tidak hanya menyangkut perpindahan dari satu titik ke titik lain, tetapi juga waktu yang harus dialokasikan warga untuk mencapai pusat kegiatan dan kembali ke rumah. Hub and spoke dipaparkan sebagai pendekatan untuk menghubungkan Jakarta dengan kawasan penyangga secara lebih terpadu. Perhatian pada hubungan tersebut menjadi relevan ketika perjalanan rutin menyita bagian besar dari hari seseorang.
Airlangga menggambarkan beban itu melalui contoh aparatur sipil negara yang tinggal di Bekasi atau Bogor dan bekerja di Jakarta. Mereka dapat berangkat sekitar pukul 05.00, lalu baru tiba kembali di rumah sekitar pukul 21.00. Rentang waktu tersebut menunjukkan betapa panjangnya hari yang terbentuk di sekitar perjalanan menuju dan dari tempat kerja. Bagi ASN yang menjalani pola itu, waktu di rumah menjadi terbatas karena keberangkatan berlangsung sejak pagi dan kepulangan terjadi pada malam hari. Contoh ini menghubungkan secara langsung jarak antarkawasan dan lamanya perjalanan dengan berkurangnya kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, tanpa perlu merinci jalur atau layanan tertentu.
Karena itu, dorongan memperkuat konektivitas kawasan dapat dibaca sebagai upaya menanggapi beban perjalanan yang dialami warga Jakarta Raya. Sistem hub and spoke menggarisbawahi perlunya hubungan transportasi Jakarta dan daerah sekitarnya dipandang sebagai satu kesatuan, bukan persoalan yang berhenti pada batas administratif masing-masing wilayah. Pengalaman ASN dari Bekasi dan Bogor memberi gambaran konkret tentang konsekuensi perjalanan panjang dalam kehidupan sehari-hari: waktu berangkat lebih awal, kepulangan larut, serta ruang kebersamaan keluarga yang menyempit. Fokus pada keterhubungan kawasan membantu menempatkan kebutuhan perjalanan komuter dalam pembahasan transportasi regional. Uraian Airlangga menekankan kaitan perjalanan panjang dan kebutuhan konektivitas yang lebih baik, tanpa menetapkan rincian rute, bentuk layanan, ataupun hasil tertentu.
Airlangga menilai Jakarta tidak lagi dapat berkembang dengan pola kota yang melebar secara horizontal. Keterbatasan ruang, pertumbuhan penduduk, dan pemusatan kegiatan membuat pendekatan pembangunan perlu berubah: kota harus tumbuh ke atas. Pandangan ini menempatkan hunian vertikal sebagai salah satu cara menampung kebutuhan tempat tinggal tanpa terus memperluas kawasan terbangun ke pinggiran. Dengan kepadatan yang direncanakan secara baik, masyarakat berpeluang tinggal lebih dekat dengan tempat kerja, layanan publik, dan pusat kegiatan ekonomi. Jarak perjalanan yang lebih pendek juga dapat membantu mengurangi tekanan lalu lintas, meski manfaatnya bergantung pada keterhubungan hunian dengan transportasi umum dan fasilitas sehari-hari. Karena itu, pembangunan vertikal perlu dipandang sebagai bagian dari perencanaan kota yang terpadu, bukan semata-mata penambahan gedung.
Salah satu gagasan yang disinggung adalah pembangunan hunian vertikal, termasuk tower untuk aparatur sipil negara (ASN). Penyediaan tempat tinggal bagi ASN di kawasan yang terhubung dengan pusat kegiatan dapat mendukung akses mereka ke tempat kerja sekaligus menjadi bagian dari penataan ruang Jakarta. Skema hunian semacam ini juga dapat memperlihatkan bagaimana lahan perkotaan dimanfaatkan lebih efisien.
Baca juga: Panglima TNI Kunjungi ITS Giuseppe Garibaldi di Jakarta | Sambut HUT ke-81 TNI, Bhakti Kesehatan TNI Layani Masyarakat di Jakarta
