Jakarta | Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan BGN tahun 2025. Hingga 21 Oktober 2026, dana yang telah dikembalikan ke kas negara tercatat sebesar Rp160.370.283.211. Nilai tersebut setara dengan sekitar 81,75 persen dari total temuan pemeriksaan yang mencapai Rp196,17 miliar. Pengembalian ini menjadi bagian dari langkah BGN untuk merespons hasil audit dan menyelesaikan nilai yang harus dipulihkan sesuai rekomendasi pemeriksaan.
Temuan tersebut mencakup aspek sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Rincian pemeriksaan tercantum dalam laporan bernomor 19.B/T/LHP/DJPKN-VIII-OI/PPN.01/05/2026 yang diterbitkan pada 18 Mei 2026. Dengan demikian, tindak lanjut BGN tidak hanya berkaitan dengan pengembalian dana, tetapi juga mencakup respons terhadap persoalan tata kelola dan kepatuhan yang dicatat BPK RI. Informasi mengenai nilai pengembalian dan besaran temuan menunjukkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut hingga tanggal pelaporan tersebut.
Meski sebagian besar nilai temuan telah dikembalikan, masih terdapat selisih sekitar Rp35,80 miliar dari total Rp196,17 miliar. Angka itu merupakan perkiraan berdasarkan perbandingan nilai total temuan dengan dana yang telah masuk kembali ke kas negara; persentase 81,75 persen juga disampaikan sebagai angka sekitar. Sisa tersebut menjadi bagian dari nilai temuan yang belum tercakup dalam pengembalian hingga 21 Oktober 2026. Perkembangan selanjutnya bergantung pada penyelesaian proses tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan. Data ini menggambarkan posisi pengembalian pada tanggal tersebut, bukan pernyataan bahwa seluruh temuan telah diselesaikan. BGN masih perlu menuntaskan langkah yang relevan agar tindak lanjut atas pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025 dapat dipenuhi secara menyeluruh, sesuai ketentuan dan rekomendasi yang tercantum dalam laporan BPK RI.
Dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Gizi Nasional (BGN) menelusuri rekening virtual account (VA) yang tercatat pada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sekretaris Utama BGN, Lili Khamiliyah, menyampaikan bahwa laporan BPK menyebut 79 SPPG terkait rekening VA ganda. Pemeriksaan lanjutan kemudian dilakukan untuk memastikan status rekening pada masing-masing satuan pelayanan, termasuk saldo dan penggunaannya.
Dari hasil penelusuran tersebut, 75 SPPG diketahui memiliki rekening VA ganda. BGN menarik saldo yang tersimpan pada rekening-rekening itu dan menyetorkannya kembali ke kas negara. Total dana yang dikembalikan melalui langkah tersebut mencapai Rp78.394.130.155. Pengembalian ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas temuan, sekaligus memastikan dana pada rekening yang terindikasi ganda tidak lagi tertahan di rekening tersebut.
Sementara itu, empat rekening lainnya tidak menunjukkan indikasi ganda. Menurut Lili, rekening-rekening tersebut masih digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. Dengan demikian, penanganan tidak dilakukan secara seragam terhadap seluruh rekening yang disebut dalam laporan; status masing-masing ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Pembedaan ini penting agar rekening yang masih diperlukan untuk operasional dapat tetap digunakan, sedangkan rekening yang bermasalah ditangani sesuai hasil penelusuran.
BGN juga menerapkan langkah pengendalian untuk mencegah rekening yang terindikasi ganda digunakan kembali. Akses user maker dan approval pada rekening-rekening tersebut dinonaktifkan. Penonaktifan ini membatasi proses pembuatan maupun persetujuan transaksi melalui akses yang sebelumnya terhubung dengan rekening terkait. Langkah itu melengkapi penarikan saldo dan penyetoran dana ke kas negara, dengan tujuan mengurangi risiko penggunaan kembali rekening yang telah ditandai dalam pemeriksaan.
Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan tindak lanjut BGN mencakup pemeriksaan status rekening, pengamanan akses, serta pengembalian saldo. Informasi mengenai 75 rekening ganda, empat rekening yang tetap digunakan, dan nilai setoran Rp78.394.130.155 menjadi bagian dari penjelasan Lili atas temuan ini. BGN menyampaikan langkah-langkah tersebut sebagai respons atas laporan BPK, dengan penanganan rekening disesuaikan pada hasil penelusuran terhadap masing-masing SPPG.
Selain persoalan rekening virtual account (VA) ganda, tindak lanjut BGN juga mencakup temuan ketidakpatuhan dalam pertanggungjawaban anggaran. Untuk temuan kedua ini, BGN telah mengembalikan Rp60.494.487.276 ke kas negara. Pengembalian tersebut merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan memperbaiki pengelolaan dana sesuai ketentuan. Nilai ini perlu dibaca sebagai komponen tersendiri, bukan sebagai keseluruhan dana yang telah dikembalikan.
Jika dibandingkan dengan pengembalian terkait rekening VA ganda, komponen pertanggungjawaban anggaran menunjukkan nilai yang berbeda. Berdasarkan total akumulasi Rp160.370.283.211 hingga 21 Oktober 2026, nilai pengembalian untuk temuan VA ganda adalah Rp99.875.795.935. Dengan demikian, angka Rp60.494.487.276 untuk ketidakpatuhan pertanggungjawaban anggaran bersama nilai VA ganda membentuk total tindak lanjut yang dilaporkan. Pemisahan kedua nominal membantu pembaca melihat sumber pengembalian tanpa mencampur jenis temuan atau menganggap salah satu angka sebagai total keseluruhan.
Temuan mengenai pertanggungjawaban anggaran pada dasarnya berkaitan dengan kepatuhan dalam mendukung dan mencatat penggunaan anggaran. Pengembalian ke kas negara menjadi salah satu langkah korektif setelah pemeriksaan, sementara tindak lanjut juga perlu memastikan proses pertanggungjawaban berikutnya dilaksanakan secara tertib dan dapat ditelusuri. Informasi nilai pengembalian menyajikan perkembangan pemulihan dana, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan rincian setiap transaksi atau seluruh langkah perbaikan administratif yang telah dilakukan.
Karena itu, angka Rp60,49 miliar sebaiknya dipahami dalam konteks keseluruhan temuan dan tindak lanjut BGN. Bersama pengembalian terkait rekening VA ganda sebesar Rp99,88 miliar, angka tersebut menopang akumulasi Rp160,37 miliar yang disebutkan hingga 21 Oktober 2026. Penyajian terpisah menjaga kejelasan mengenai kontribusi tiap temuan, sekaligus mempertahankan angka total yang dilaporkan. Pembaca dapat membedakan pengembalian yang terkait masalah pencatatan rekening dari dana yang dikembalikan akibat ketidakpatuhan dalam pertanggungjawaban anggaran.
Pelaksana Tugas Inspektur Utama BGN, Gustanty Dian Fitrilia, menyatakan bahwa penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu fokus pengawasan internal. Temuan pemeriksaan menjadi perhatian karena perlu ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh, bukan hanya melalui pemenuhan administrasi, tetapi juga dengan perbaikan pada proses kerja yang mendasarinya. Dengan demikian, pengawasan dapat membantu memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan dan tujuan program. BGN menempatkan tindak lanjut tersebut sebagai bagian penting dari tanggung jawab institusi dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Gustanty menegaskan setiap temuan perlu ditangani secara cepat dan tepat sesuai ketentuan yang berlaku. Kecepatan tindak lanjut diperlukan agar kewajiban pemulihan atau perbaikan tidak tertunda, sementara ketepatan langkah memastikan penanganan dilakukan berdasarkan aturan dan bukti yang memadai. Unit terkait perlu berkoordinasi, menyiapkan dokumen pendukung, serta melaksanakan rekomendasi pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing. Proses itu juga perlu dipantau secara berkala agar perkembangan penyelesaian dapat diketahui dan hambatan dapat segera diatasi. Pendekatan yang terukur membantu memastikan temuan tidak berhenti pada pencatatan, melainkan diikuti tindakan yang dapat diverifikasi.
Selain menyelesaikan temuan yang telah disampaikan, BGN perlu memitigasi risiko dan mengidentifikasi penyebab yang melatarbelakangi terjadinya permasalahan. Penelusuran penyebab memungkinkan organisasi menentukan apakah diperlukan pembaruan prosedur, peningkatan kepatuhan, penguatan kapasitas pegawai, atau perbaikan pengawasan pada tahapan tertentu. Langkah pencegahan tersebut penting agar kejadian serupa tidak terulang dalam pelaksanaan program maupun pengelolaan anggaran berikutnya. Gustanty menyebut upaya memperkuat sistem pengendalian intern dan memperbaiki tata kelola keuangan sebagai bagian dari tindak lanjut yang berkelanjutan.
5,467 views





