Jakarta | Ahmad Alimuddin, pendiri Mari Kita Bisa, menilai Presiden Prabowo Subianto sedang mengubah cara bernegara dengan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas. Penilaian tersebut menggambarkan arah kepemimpinan yang, menurut Alimuddin, semakin berpusat pada masyarakat. Dalam pandangannya, kepentingan rakyat menjadi hal utama yang mendasari cara Prabowo menjalankan peran sebagai kepala negara. Ia menyampaikan bahwa fokus Presiden saat ini adalah mengabdikan diri kepada masyarakat, sehingga pelayanan kepada rakyat menjadi perhatian dalam kepemimpinannya.
Menurut Alimuddin, perubahan cara bernegara itu terlihat dari fokus Prabowo untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa Presiden kini menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dengan orientasi kepada kepentingan rakyat. Dengan demikian, penilaian Alimuddin bukan semata-mata mengenai jabatan yang diemban Prabowo, melainkan mengenai perhatian yang ia letakkan pada masyarakat. Rakyat ditempatkan sebagai prioritas, sementara pengabdian kepada mereka menjadi fokus kepemimpinan yang disoroti dalam pernyataan tersebut.
Alimuddin menyampaikan penilaian itu dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “730 Hari Pemerintahan, Suara dan Harapan”. Program tersebut disiarkan pada Selasa, 20 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, ia menguraikan pandangannya mengenai arah kepemimpinan Prabowo dan cara bernegara yang dinilainya sedang berubah. Pokok pernyataannya adalah bahwa Prabowo kini berfokus mengabdikan diri kepada masyarakat sebagai kepala negara, dengan kepentingan rakyat ditempatkan sebagai prioritas. Penilaian tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam program yang mengangkat suara dan harapan terkait pemerintahan selama 730 hari. Alimuddin, sebagai pendiri Mari Kita Bisa, menyampaikan pandangan itu dalam kapasitasnya sebagai narasumber pada program tersebut.
Menurut Ahmad Alimuddin, Prabowo Subianto dapat mengarahkan perhatian pada kepentingan rakyat karena, dalam penilaiannya, kebutuhan hidup pribadi Prabowo telah terpenuhi. Alimuddin menggunakan pertimbangan tersebut untuk menjelaskan mengapa ia memandang Prabowo tidak lagi perlu mengejar jabatan atau kebijakan demi memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Pandangan itu merupakan penilaian Alimuddin mengenai motivasi Prabowo, bukan keterangan yang dengan sendirinya membuktikan apa yang menjadi tujuan politik Prabowo. Ia menekankan bahwa keadaan pribadi yang berkecukupan dapat membuat seseorang memiliki ruang lebih besar untuk mengabdi, apabila orang tersebut memilih menggunakan perannya bagi kepentingan masyarakat.
Alimuddin juga menyebut Prabowo sebagai orang kaya. Dalam istilah yang ia gunakan, Prabowo termasuk kelompok oligarki. Penyebutan itu menjadi bagian dari alasan Alimuddin menilai bahwa pemenuhan kebutuhan materi bukan lagi dorongan utama bagi Prabowo. Ia mengaitkan kekayaan yang menurutnya dimiliki Prabowo dengan kemungkinan bahwa kepentingan pribadi tidak menjadi pusat perhatian dalam menjalankan tugas. Namun, uraian tersebut tetap harus dipahami sebagai cara Alimuddin menafsirkan situasi, bukan sebagai kesimpulan independen mengenai kekayaan, motif, atau keputusan Prabowo. Penilaian tentang pengabdian dan orientasi seorang pemimpin dapat berbeda, sehingga pandangan tersebut perlu dilekatkan kepada pihak yang menyampaikannya.
Dalam menjelaskan penilaiannya, Alimuddin turut menyinggung bahwa Prabowo hanya memiliki Didit sebagai anak biologis. Ia menyebut keadaan keluarga itu sebagai salah satu konteks yang membuat Prabowo, menurut pandangannya, tidak mempunyai kepentingan lain yang perlu dipenuhi melalui kekuasaan. Pernyataan tersebut menggambarkan penalaran Alimuddin tentang kehidupan pribadi Prabowo dan dugaan mengenai motivasinya. Hal itu tidak sepatutnya disajikan sebagai bukti bahwa Prabowo pasti mengutamakan kepentingan rakyat, ataupun bahwa ia sama sekali tidak memiliki kepentingan lain. Inti pandangan Alimuddin ialah bahwa kebutuhan pribadi yang dianggap telah terpenuhi dapat membuka ruang bagi pengabdian; apakah ruang itu benar-benar diwujudkan merupakan penilaian yang terpisah.
Bagi Ahmad Alimuddin, perhatian pemerintah terhadap program yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dapat dibaca sebagai gambaran prioritas presiden. Program semacam itu tidak hanya hadir dalam dokumen kebijakan atau pernyataan resmi, tetapi juga dirancang untuk dirasakan dalam aktivitas sehari-hari. Karena itu, ia menilai pelaksanaan dan jangkauan program sosial menjadi salah satu cara untuk melihat bagaimana kepentingan rakyat ditempatkan dalam agenda pemerintahan. Pandangan tersebut menyoroti kedekatan kebijakan publik dan kebutuhan warga, terutama kelompok yang menjadi sasaran layanan. Dalam kerangka itu, program yang manfaatnya dapat dikenali oleh masyarakat memiliki arti penting sebagai wujud perhatian pemerintah.
Salah satu contoh yang disoroti Alimuddin adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengaitkan program ini dengan upaya menghadirkan manfaat secara langsung, khususnya melalui pemenuhan kebutuhan gizi penerima. Menurut penilaiannya, MBG memperlihatkan bagaimana sebuah kebijakan dapat diterjemahkan menjadi layanan yang bersentuhan dengan keluarga dan lingkungan masyarakat. Program tersebut juga menjadi bahan untuk menilai kesungguhan pemerintah dalam menjadikan kebutuhan warga sebagai pertimbangan. Alimuddin memandang bahwa kebijakan yang dirasakan langsung oleh penerima dapat membuat perhatian negara lebih nyata, sekaligus memberi gambaran mengenai arah prioritas yang ingin dijalankan oleh presiden.
Dalam menyampaikan pandangannya, Alimuddin turut memaparkan angka maupun gambaran mengenai jangkauan MBG. Informasi tentang cakupan, sasaran, atau perkembangan program yang ia sebutkan perlu dipahami sebagai keterangan dari Alimuddin, bukan sebagai hasil verifikasi tambahan dalam uraian ini. Pembedaan sumber tersebut penting agar penilaian atas prioritas pemerintah tidak tercampur dengan klaim faktual yang belum diperiksa secara mandiri. Meski demikian, inti pandangannya tetap jelas: program yang menjangkau masyarakat dan berkaitan dengan kebutuhan dasar mencerminkan perhatian pada kepentingan rakyat. Melalui contoh MBG, Alimuddin menekankan pentingnya melihat kebijakan bukan hanya dari rumusan dan tujuannya, tetapi juga dari hubungan yang dibangun dengan warga serta manfaat yang hendak diberikan kepada mereka.
Ahmad Alimuddin menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau sekitar 56 juta penerima di seluruh Indonesia. Angka tersebut menggambarkan luasnya jangkauan program sebagaimana ia paparkan, sekaligus menjadi bagian dari keterangannya mengenai perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Alimuddin juga menyebut bahwa penyaluran MBG didukung oleh lebih dari 27.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dikenal pula sebagai dapur MBG.
Keterangan mengenai jumlah penerima dan SPPG itu memberikan gambaran skala MBG menurut Alimuddin. Ia menyandingkan jangkauan sekitar 56 juta orang dengan jaringan yang terdiri atas lebih dari 27.000 satuan pelayanan. Dalam penyampaiannya, angka-angka tersebut menjadi informasi utama tentang program dan dukungan penyalurannya. Tidak ada rincian tambahan mengenai cara kerja tiap satuan, tahapan pelaksanaan, maupun kelompok penerima tertentu dalam keterangan yang dirujuk di sini.
Alimuddin menghubungkan informasi tentang MBG itu dengan penilaiannya terhadap fokus Prabowo. Menurutnya, kepentingan Prabowo saat ini adalah rakyat. Pernyataan tersebut menempatkan program yang telah menjangkau puluhan juta penerima sebagai konteks ketika Alimuddin menjelaskan pandangannya tentang perhatian kepada masyarakat. Hubungan yang ia sampaikan terletak pada penilaian tersebut, bukan pada uraian mengenai dampak program atau klaim lain yang tidak disebutkan dalam keterangannya.
Dengan demikian, dua pokok yang disoroti Alimuddin adalah skala jangkauan MBG dan dukungan jaringan SPPG, serta pandangannya bahwa rakyat menjadi kepentingan Prabowo saat ini. Ia menyebut sekitar 56 juta penerima di seluruh Indonesia dan lebih dari 27.000 SPPG atau dapur MBG sebagai angka yang menjelaskan cakupan program. Keterangan itu dapat dibaca sebagai cara Alimuddin mengaitkan MBG dengan fokus pada kepentingan rakyat, tanpa menambahkan penjelasan di luar informasi yang ia sampaikan.
Baca juga: Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo
