Kabupaten Bandung | PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) menyiapkan strategi pendanaan untuk mendukung peningkatan kapasitas terpasang panas bumi hingga 1,8 gigawatt pada 2034. Rencana tersebut menjadi bagian penting dari upaya perusahaan memperluas pemanfaatan energi panas bumi dan mengembangkan proyek-proyek yang diperlukan untuk mencapai sasaran jangka panjang. PGE menyusun langkah pendanaan sejalan dengan kebutuhan investasi dalam pengembangan kapasitas baru.
Saat ini, kapasitas terpasang yang dimiliki PGE mencapai 727 megawatt. Angka tersebut menjadi pijakan perusahaan dalam merencanakan pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang. Sebelum mencapai sasaran 2034, PGE menetapkan target yakni kapasitas terpasang sebesar 1 gigawatt pada 2028. Dengan demikian, perusahaan perlu menambah kapasitas secara bertahap dari posisi saat ini, sekaligus memastikan pengembangan proyek berjalan sesuai rencana.
Direktur Operasi PGE Andi Joko Nugroho menyampaikan informasi mengenai strategi dan target tersebut di PLTP Kamojang, Kabupaten Bandung, pada Selasa. Penyampaian itu menegaskan bahwa peningkatan kapasitas bukan hanya berfokus pada sasaran akhir, tetapi juga pada tahapan yang harus dilalui perusahaan. Target 2028 memberikan tolok ukur jangka menengah untuk menilai kemajuan sebelum PGE mengejar kapasitas 1,8 gigawatt pada 2034.
Strategi pendanaan menjadi salah satu unsur yang menopang pencapaian target tersebut. Pengembangan panas bumi membutuhkan perencanaan dan dukungan pendanaan yang selaras dengan kebutuhan proyek serta tahapan pembangunan. Karena itu, PGE menyiapkan pendekatan pendanaan yang beragam untuk mendukung pertumbuhan kapasitasnya. Rencana ini menghubungkan posisi operasi perusahaan saat ini dengan target peningkatan kapasitas dalam jangka menengah dan panjang, tanpa mengubah sasaran yang telah disampaikan. Perkembangan dari 727 megawatt menuju 1 gigawatt, lalu 1,8 gigawatt, mencerminkan skala perluasan yang hendak dicapai PGE.
Pengembangan panas bumi menuntut perusahaan mengelola beban operasional dengan cermat karena tingkat risiko tidak sama di seluruh rantai kegiatan. Pada sisi hulu, pekerjaan eksplorasi dan pengembangan sumber daya memiliki ketidakpastian tinggi. Perusahaan perlu menilai potensi reservoir dan kondisi bawah permukaan sebelum dapat memastikan bahwa suatu wilayah mampu menghasilkan uap atau fluida panas bumi dalam jumlah yang memadai. Kegiatan tersebut memerlukan biaya dan waktu, sementara hasilnya belum dapat dipastikan sejak awal. Karena itu, pengaturan beban operasional perlu mempertimbangkan paparan risiko yang melekat pada tahapan hulu.
Risiko pada sisi hilir relatif lebih rendah dibandingkan kegiatan eksplorasi. Setelah sumber daya dan fasilitas pembangkit tersedia, listrik yang dihasilkan dapat menjadi produk yang dipasarkan. Dalam konteks ini, Pertamina menjual produk listrik yang dihasilkan PLTP Kamojang. Perbedaan karakter risiko tersebut menjelaskan mengapa kegiatan hulu perlu ditangani dengan perhatian khusus dalam pengelolaan operasional, sedangkan kegiatan hilir berada pada tahap yang lebih dekat dengan produksi listrik. Penjelasan ini terbatas pada perbedaan tingkat risiko dan keputusan penjualan listrik di Kamojang, tanpa mengasumsikan skema usaha atau dampak lain yang tidak dinyatakan.
Di samping risiko, kebutuhan modal untuk membangun fasilitas geotermal juga tergolong besar. Estimasi investasi berada pada kisaran 5–6 juta dolar AS per megawatt kapasitas. Angka tersebut merupakan perkiraan, bukan nilai tetap untuk setiap proyek. Besaran kebutuhan dapat berubah mengikuti kompleksitas infrastruktur yang harus dibangun serta kondisi akses menuju lokasi. Wilayah dengan kebutuhan infrastruktur lebih rumit atau akses yang lebih menantang dapat memerlukan pertimbangan investasi yang berbeda. Dengan demikian, perencanaan kapasitas perlu berjalan seiring dengan penilaian kebutuhan modal dan karakter lokasi, terutama ketika perusahaan mengembangkan proyek panas bumi yang melibatkan tahapan berisiko tinggi. Pemahaman atas perbedaan risiko hulu dan hilir serta besarnya kebutuhan investasi menjadi bagian penting dalam menata beban operasional secara realistis.Pengembangan kapasitas panas bumi membutuhkan modal besar dan berjangka panjang, sehingga PGE mengandalkan beberapa sumber pendanaan. Salah satunya adalah ekuitas internal, yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan investasi perusahaan. PGE juga memperoleh sebagian dana dari penawaran umum perdana saham atau IPO. Kombinasi sumber tersebut memberi perusahaan pilihan dalam memenuhi kebutuhan modal, tanpa bergantung pada satu jalur pembiayaan saja. Dalam proyek geotermal, pengaturan pendanaan menjadi bagian penting karena investasi perlu disiapkan sejak tahap awal pengembangan hingga fasilitas dapat beroperasi.
Selain dana internal dan hasil IPO, dukungan pemerintah membantu PGE mengakses pendanaan dari luar negeri dengan suku bunga yang lebih rendah. Akses terhadap pinjaman semacam ini berpotensi menekan beban biaya pembiayaan dan mendukung kebutuhan modal proyek. Peran pemerintah dalam membuka jalur pendanaan tersebut melengkapi upaya perusahaan mencari sumber dana yang sesuai dengan karakter investasi panas bumi. Dengan sumber yang beragam, PGE dapat mempertimbangkan struktur pendanaan berdasarkan kebutuhan proyek, ketersediaan dana, serta biaya yang menyertainya.
Pembiayaan hijau juga menjadi instrumen yang relevan dalam mendukung investasi energi panas bumi. Skema green financing dan penerbitan green bond dapat memperluas pilihan pendanaan sekaligus membantu menekan biaya modal. Instrumen ini mengaitkan kebutuhan pendanaan dengan kegiatan yang memiliki manfaat lingkungan, termasuk pengembangan energi terbarukan. Namun, pemanfaatannya tetap bergantung pada akses, persyaratan, dan kondisi pembiayaan yang tersedia. Andi menyatakan bahwa akses terhadap pembiayaan hijau dengan biaya lebih rendah dapat membantu keekonomian proyek geotermal. Dengan biaya pendanaan yang lebih ringan, proyek dapat memiliki dukungan finansial yang lebih baik dalam perhitungan keekonomiannya. Karena itu, perpaduan ekuitas, dana dari IPO, akses pinjaman luar negeri berbunga rendah, serta pembiayaan hijau menjadi bagian dari pendekatan PGE untuk memenuhi kebutuhan modal dan mendorong penambahan kapasitas panas bumi.
Pengembangan panas bumi membutuhkan investasi besar, waktu panjang, serta tahapan eksplorasi dan pembangunan yang kompleks. Skala proyek tersebut mendorong PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) memperluas pola pendanaan dan menjajaki kolaborasi dengan PT PLN (Persero) melalui usaha patungan. Kerja sama ini memungkinkan kedua perusahaan mengembangkan proyek secara bersama, sekaligus membagi risiko dan belanja modal yang diperlukan. Dengan pembagian tanggung jawab tersebut, kebutuhan pendanaan tidak hanya ditanggung satu pihak, sementara peluang memperoleh manfaat dari pengembangan dan pengoperasian pembangkit dapat dirasakan bersama.
Salah satu rencana yang disebut dalam kolaborasi tersebut adalah penambahan pembangkit panas bumi berkapasitas 30 megawatt di Ulubelu, Lampung. Rencana ini menunjukkan bagaimana kemitraan dapat mendukung peningkatan kapasitas pembangkitan secara bertahap. Meski demikian, proyek geotermal tetap memerlukan kajian teknis, kepastian pendanaan, dan koordinasi antarpihak sebelum dapat direalisasikan. Model usaha patungan memberi ruang bagi PGE dan PLN untuk menyelaraskan kepentingan, mengelola kebutuhan investasi, serta mengoptimalkan aset dan pengalaman yang dimiliki masing-masing. Pendekatan pendanaan yang beragam menjadi relevan karena setiap proyek memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda.
Kolaborasi proyek juga berlangsung dalam konteks potensi panas bumi Indonesia yang besar, tetapi pemanfaatan kapasitasnya masih terbatas. Secara nasional, kapasitas geotermal Indonesia belum mencapai 3 gigawatt. Angka tersebut memberi gambaran mengenai ruang pengembangan yang masih tersedia, tanpa dengan sendirinya menunjukkan jadwal atau sasaran nasional tertentu. Staf Khusus Wakil Presiden RI bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Sosial, Tina Talisa, berpandangan bahwa transisi energi merupakan upaya jangka panjang. Karena itu, pengembangan panas bumi memerlukan kesinambungan dalam investasi, kerja sama, dan pelaksanaan proyek. Kemitraan seperti PGE dan PLN dapat menjadi salah satu cara untuk menopang proses tersebut, dengan tetap memperhatikan kesiapan proyek dan manfaat yang dapat dibagikan kepada para pihak.
Baca juga: TNI Fair 2026, Stand Pusterad Dipadati Ribuan Pengunjung Hadirkan Edukasi dan Beragam Inovasi
