Denpasar | Kebutuhan listrik untuk mendukung pusat data di Indonesia diperkirakan akan meningkat dalam skala besar. Tambahan daya yang diperlukan mencapai 20 gigawatt (GW), atau setara dengan sekitar 20 persen dari kapasitas listrik yang tersedia saat ini. Besaran tersebut menunjukkan bahwa ekspansi infrastruktur digital bukan hanya persoalan membangun fasilitas dan jaringan teknologi, tetapi juga menyiapkan pasokan energi yang cukup untuk menjalankannya.
Angka kebutuhan tambahan itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam sambutannya di Bali Tech Week 2026, Denpasar, Senin, 19 Oktober 2026. Bahlil mengatakan ia memperoleh gambaran tersebut setelah berbincang dengan Direktur Utama PT PLN. Dengan kebutuhan sebesar itu, pertumbuhan pusat data menjadi salah satu pertimbangan penting dalam perencanaan penyediaan listrik, seiring semakin luasnya penggunaan layanan digital dan pengolahan data.
Bahlil memandang digitalisasi sebagai instrumen industrialisasi. Artinya, pemanfaatan teknologi digital dapat berperan dalam mendorong kegiatan industri, sehingga perkembangan sektor ini perlu didukung oleh prasarana yang memadai. Pasokan energi menjadi bagian penting dari dukungan tersebut: pusat data membutuhkan listrik untuk mengoperasikan fasilitas dan menjaga layanan digital tetap berjalan. Tanpa ketersediaan energi yang memadai, pertumbuhan infrastruktur digital berisiko menghadapi kendala dan bahkan menimbulkan persoalan baru.
Pernyataan itu menegaskan hubungan agenda digitalisasi dan kesiapan sektor ketenagalistrikan. Kebutuhan tambahan sebesar 20 GW perlu menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai pengembangan pusat data serta penyediaan energi bersih. Tantangannya bukan hanya memastikan listrik tersedia, tetapi juga mengupayakan pasokan yang selaras dengan arah transisi energi. Dengan demikian, pengembangan ekonomi digital dapat ditopang oleh sistem energi yang mampu memenuhi kebutuhan industri tanpa mengabaikan tujuan keberlanjutan. Besaran yang disampaikan Bahlil memberi gambaran mengenai skala kebutuhan tersebut, sementara langkah pemenuhannya memerlukan perencanaan pasokan yang memadai.Perkembangan kecerdasan buatan (AI) mengubah skala kebutuhan energi pusat data. Layanan AI generatif, analisis data berskala besar, dan pelatihan model memerlukan komputasi intensif yang berjalan terus-menerus. Akibatnya, fasilitas untuk mendukung beban kerja tersebut dapat membutuhkan pasokan listrik jauh lebih besar dibandingkan pusat data yang dibangun terutama untuk layanan komputasi awan. Kenaikan kebutuhan ini menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan infrastruktur digital dan penyediaan energi bersih.
Sebagai gambaran, pusat data era komputasi awan umumnya memiliki kebutuhan daya dalam rentang sekitar 10–30 megawatt. Sementara itu, pusat data yang dirancang untuk mendukung beban kerja AI dapat membutuhkan daya mulai sekitar 100 megawatt hingga mencapai 1 gigawatt, bergantung pada skala, rancangan, dan jenis operasinya. Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi kebutuhan pada fasilitas berkapasitas tinggi, bukan standar yang berlaku bagi setiap pusat data. Ukuran fasilitas, kepadatan komputasi, tingkat pemanfaatan perangkat, serta tahapan pengembangan dapat menghasilkan kebutuhan yang berbeda-beda.
Besarnya permintaan listrik juga membuat ketersediaan energi menjadi salah satu penentu realisasi investasi. Pengembang perlu memastikan pasokan listrik yang andal dan memadai, termasuk kemungkinan memperoleh energi bersih sesuai kebutuhan operasional. Selain listrik, ketersediaan air penting untuk mendukung sistem pendinginan, meskipun kebutuhan aktualnya dipengaruhi teknologi yang digunakan. Infrastruktur jaringan serat optik turut menentukan kemampuan fasilitas menghubungkan pengguna, layanan, dan pusat komputasi dengan kapasitas serta kecepatan yang diperlukan.
Kesiapan lokasi melengkapi faktor-faktor tersebut. Lahan perlu sesuai untuk pembangunan fasilitas dan memiliki akses terhadap jaringan utilitas, transportasi, serta infrastruktur komunikasi. Proses perizinan dan kepastian pengembangan juga dapat memengaruhi waktu pelaksanaan proyek. Karena itu, keputusan investasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya kebutuhan pasar, tetapi juga oleh kemampuan suatu wilayah menyediakan ekosistem pendukung secara terpadu. Perencanaan yang menyelaraskan pasokan listrik, air, serat optik, dan lokasi dapat membantu memenuhi pertumbuhan komputasi tanpa menganggap bahwa semua pusat data akan beroperasi pada kapasitas daya tertinggi.
Pemerintah mendorong Batam, Karimun, dan Bintan sebagai kawasan pengembangan pusat data baru di Indonesia. Langkah ini diarahkan untuk melengkapi ekosistem pusat data yang telah berkembang di Singapura dan Malaysia, sekaligus memperluas pilihan lokasi bagi investasi digital di kawasan Asia Tenggara. Posisi ketiga wilayah di Kepulauan Riau dinilai strategis karena berdekatan dengan pusat-pusat ekonomi tersebut dan dapat mendukung kebutuhan layanan digital lintas negara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut beberapa pertimbangan yang mendukung pengembangan kawasan itu. Ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting, mengingat pusat data memerlukan sumber daya untuk mendukung operasional dan sistem pendinginan. Selain itu, tingkat kepadatan penduduknya relatif lebih rendah dibandingkan wilayah seperti Jawa Barat, Jakarta, atau Bali. Kondisi tersebut dinilai memberikan ruang lebih luas untuk pembangunan infrastruktur dan pengelolaan kebutuhan energi.
Peluang pemanfaatan energi baru terbarukan juga menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah. Pengembangan pusat data membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar dan berkelanjutan, sehingga ketersediaan energi bersih dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi. Pemerintah melihat potensi ini sebagai kesempatan untuk menghubungkan pertumbuhan ekonomi digital dengan pengembangan sistem energi yang lebih berkelanjutan. Namun, realisasi peluang tersebut tetap bergantung pada kesiapan jaringan, sumber pembangkit, dan infrastruktur pendukung di setiap kawasan.
Perkembangan Batam menunjukkan besarnya minat terhadap lokasi ini. Kapasitas pusat data yang telah tersedia, telah berkomitmen, dan sedang dikembangkan di Batam mencapai 1,47 gigawatt. Angka tersebut menggambarkan skala rencana pembangunan sekaligus besarnya kebutuhan pasokan listrik untuk mendukung operasional fasilitas. Untuk memenuhi sebagian kebutuhan itu, PLN Batam dan DayOne menandatangani kontrak pasokan listrik sebesar 450 megawatt. Kontrak tersebut disebut sebagai kontrak terbesar bagi pusat data di Indonesia. Pengembangan Batam, Karimun, dan Bintan sebagai hub baru pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan menyediakan listrik yang andal, memperluas energi bersih, dan memastikan pembangunan fasilitas berjalan seiring dengan kesiapan infrastruktur kawasan.
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 menjadi salah satu landasan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat, termasuk permintaan dari pusat data. Dokumen tersebut menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt selama sepuluh tahun. Dari jumlah itu, 42,6 gigawatt direncanakan berasal dari energi baru terbarukan, sementara 10,3 gigawatt dialokasikan untuk sistem penyimpanan energi. Adapun 16,6 gigawatt lainnya berasal dari pembangkit berbahan bakar fosil. Susunan rencana ini menunjukkan upaya memperbesar porsi energi bersih sekaligus menjaga keandalan pasokan melalui sumber dan teknologi yang beragam. Pemerintah juga memperkirakan kebutuhan investasi untuk merealisasikan rencana tersebut mencapai Rp2.967,4 triliun, sehingga pelaksanaannya akan memerlukan dukungan berbagai pihak.
Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) turut menjadi bagian penting dalam rencana tersebut. Pemerintah menyiapkan pengembangan kapasitas sekitar 100 gigawatt-peak, dengan cakupan proyek skala besar, PLTS terapung, instalasi atap, serta pembangkit di kawasan industri. Ragam bentuk pengembangan itu memberi ruang bagi pemanfaatan lahan dan infrastruktur yang berbeda, sekaligus membuka pilihan bagi konsumen yang ingin memperoleh pasokan listrik lebih bersih. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan keyakinannya bahwa investor akan tertarik menggunakan energi terbarukan. Ketersediaan sumber listrik rendah emisi dipandang dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan, termasuk pengelola pusat data, dalam menentukan lokasi dan merancang operasional jangka panjang. Namun, realisasi minat tersebut tetap membutuhkan perencanaan pasokan, jaringan, dan kebutuhan proyek yang terkoordinasi.
Untuk menyelaraskan pembangunan pembangkit dengan permintaan baru, pemerintah meminta calon investor menyampaikan rencana lokasi usaha mereka.
Baca juga: PLTMH Hadir di Kampung Tabukeker, Buka Akses Listrik dan Air Bersih bagi Masyarakat | Pastikan Pasokan Air Tetap Siaga, Satgas Pam Irigasi Embung Jokowi Lanud Sjamsudin Noor Rawat Kesiapan Pompa Untuk Penanganan Karhutla | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
