Jakarta | Survei Parameter Politik Indonesia (PPI) mencatat 65,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Temuan tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh masyarakat yang disurvei memberikan penilaian positif atas jalannya pemerintahan. Dalam hasil yang sama, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tercatat sebesar 67 persen. Kedua angka itu menjadi gambaran tentang penilaian publik pada saat survei dilakukan, sekaligus memberikan bahan bagi pemerintah untuk memahami bagaimana kebijakan dan kinerjanya diterima masyarakat.
Pengamat politik Hendri Satrio menilai capaian kepuasan dan kepercayaan tersebut sebagai sinyal positif bagi pemerintah. Penilaian itu disampaikannya dalam keterangan di Jakarta pada Senin. Menurut Hendri, angka tersebut dapat menjadi dorongan agar pemerintah menjaga kepercayaan yang telah diberikan publik melalui kerja yang berkelanjutan. Hasil survei, dalam pandangan itu, bukan hanya penanda bahwa sebagian besar responden merasa puas, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan respons pemerintah tetap sejalan dengan kebutuhan warga.
Hendri menekankan bahwa pemerintah perlu terus bekerja untuk menyejahterakan rakyat dan melakukan pembenahan. Dengan demikian, dukungan yang tercermin dalam survei tidak semestinya dipandang sebagai alasan untuk berpuas diri. Pemerintah tetap perlu mencermati bidang-bidang yang membutuhkan perbaikan serta memastikan program yang dijalankan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Angka kepuasan 65,2 persen dan kepercayaan 67 persen dapat menjadi titik awal untuk menjaga komunikasi dengan publik, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, dan memperkuat pelayanan. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan penilaian positif tersebut menjadi kemajuan yang dirasakan secara luas, sambil terus membuka ruang bagi aspirasi dan kritik masyarakat.
Hendri Satrio, yang akrab disapa Hensa, memandang tingkat kepercayaan publik sebesar 67 persen sebagai sinyal penting bagi pemerintah. Angka tersebut sedikit lebih tinggi daripada tingkat kepuasan yang tercatat sebesar 65,2 persen. Selisih itu, menurutnya, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tetap menaruh harapan kepada pemerintah, meskipun penilaian terhadap kinerja yang telah dirasakan belum sepenuhnya sejalan dengan harapan tersebut.
Kepercayaan dan kepuasan memang menggambarkan hal yang berbeda. Kepuasan berkaitan dengan evaluasi masyarakat atas kebijakan maupun layanan yang sudah mereka alami, sementara kepercayaan mencerminkan keyakinan bahwa pemerintah masih dapat menjalankan tugasnya dan memperbaiki keadaan. Karena itu, angka kepercayaan yang lebih tinggi dapat dibaca sebagai ruang bagi pemerintah untuk membuktikan kemampuan dan menanggapi kebutuhan warga secara lebih nyata.
Hensa menilai kepercayaan itu juga merupakan bentuk kesempatan yang diberikan masyarakat. Publik belum sepenuhnya menutup diri atau kehilangan harapan; masih ada kemauan untuk menunggu, menilai, dan memberi pemerintah peluang. Namun, kesempatan tersebut bukan dukungan tanpa batas. Harapan masyarakat perlu dijawab melalui hasil yang dapat dirasakan, bukan sekadar pernyataan, janji, atau komunikasi mengenai program.
Tantangan itu menjadi semakin penting pada tahun ketiga pemerintahan. Pada tahap ini, pemerintah perlu menunjukkan bahwa kepercayaan yang masih tersedia dapat diterjemahkan menjadi kerja konkret dan kemajuan yang terukur. Pelaksanaan kebijakan, mutu pelayanan, serta respons terhadap persoalan sehari-hari menjadi bagian dari hal-hal yang dapat dinilai langsung oleh masyarakat. Hasil yang konsisten juga dibutuhkan agar keyakinan publik tidak hanya bertahan sebagai angka survei, melainkan tumbuh melalui pengalaman.
Dengan demikian, perbedaan tingkat kepercayaan 67 persen dan kepuasan 65,2 persen sebaiknya tidak dipahami sebagai alasan untuk berpuas diri. Bagi Hensa, angka kepercayaan itu membawa tanggung jawab: pemerintah perlu menggunakan peluang yang ada untuk memperbaiki kinerja dan memenuhi harapan warga. Jika kesempatan tersebut disia-siakan, jarak keyakinan publik dan pengalaman nyata masyarakat berpotensi melebar. Sebaliknya, kerja nyata yang berkelanjutan dapat memperkuat kepercayaan sekaligus meningkatkan kepuasan publik.
Hensa mengapresiasi perubahan yang telah dilakukan pemerintah, termasuk pembenahan kebijakan dan reshuffle kabinet. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan adanya upaya untuk merespons berbagai kebutuhan serta memperbaiki kinerja pemerintahan. Apresiasi ini menjadi bagian penting dalam membaca hasil survei kepuasan, sebab perubahan yang dilakukan pemerintah patut dicermati bersama dengan dampaknya terhadap pelaksanaan tugas dan layanan. Namun, pengakuan atas upaya tersebut tidak berarti seluruh pekerjaan telah selesai. Hensa juga menyampaikan sejumlah catatan mengenai sektor yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut, sehingga penilaian terhadap kinerja pemerintah dapat mempertimbangkan kemajuan sekaligus tantangan yang tersisa.
Salah satu bidang yang disoroti adalah pemberantasan korupsi. Catatan ini menegaskan bahwa pembenahan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan perubahan kebijakan atau susunan kabinet, tetapi juga dengan tata kelola yang harus dijaga. Upaya pada sektor tersebut tetap perlu menjadi perhatian agar perubahan yang diapresiasi dapat diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Hensa juga menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagai pekerjaan yang perlu ditingkatkan. Persoalan ini menuntut perhatian pemerintah karena berkaitan dengan keselamatan warga. Dengan demikian, capaian yang tercermin dalam survei perlu dibaca berdampingan dengan kesiapan pemerintah menghadapi persoalan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Catatan lainnya menyangkut pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Menurut Hensa, program tersebut semestinya nihil dari kasus keracunan. Pandangan ini menempatkan keselamatan warga sebagai bagian utama dari pelaksanaan program, bukan sekadar aspek yang dapat dipertimbangkan setelah kegiatan berjalan. Karena itu, apresiasi terhadap perubahan pemerintah berjalan beriringan dengan harapan agar pelaksanaan program diperhatikan secara sungguh-sungguh. Secara keseluruhan, Hensa mengakui langkah pembenahan yang telah ditempuh, tetapi menilai pemberantasan korupsi, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta keamanan program makan bergizi masih perlu diperkuat. Catatan tersebut memberikan pengingat bahwa kepuasan publik perlu disertai tata kelola yang baik dan perlindungan keselamatan warga dalam setiap kebijakan maupun pelaksanaan program.
Hensa menilai hasil terbaru PPI sebagai perubahan arah yang cukup jelas dibandingkan gambaran dalam survei-survei sebelumnya. Menurut pernyataannya, survei terdahulu selalu mencatat tingkat kepuasan di bawah 50 persen. Karena itu, angka 65,2 persen dalam hasil PPI terbaru menandai pergeseran penting dalam persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. Hensa memandang capaian tersebut sebagai perkembangan yang patut dicermati, sekaligus sebagai sinyal bahwa penilaian masyarakat dapat berubah seiring waktu dan pengalaman mereka terhadap kebijakan maupun pelayanan pemerintah.
Meski demikian, ia tidak semata-mata menempatkan kenaikan angka itu sebagai bukti bahwa seluruh persoalan telah terselesaikan. Hensa berharap peningkatan kepuasan tersebut memang mencerminkan perbaikan kinerja yang nyata, bukan hanya perubahan sesaat dalam persepsi responden. Harapan itu berkaitan dengan kemampuan pemerintah mempertahankan mutu pelaksanaan program, merespons kebutuhan masyarakat, serta memastikan kebijakan terasa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, hasil survei dapat menjadi dorongan untuk menjaga capaian dan memperbaiki aspek-aspek yang masih dinilai kurang.
Angka 65,2 persen menjadi konteks utama bagi penilaian Hensa mengenai perubahan dibandingkan survei sebelumnya dan harapannya atas tren kinerja ke depan. Namun, hasil tersebut perlu dibaca sesuai dengan survei yang menerbitkannya, yakni PPI, serta tidak dicampuradukkan dengan angka atau temuan dari survei lain. Bahan yang tersedia juga memuat judul mengenai survei berbeda, tetapi judul semata tidak memberikan dasar untuk menyamakan hasil, metode, atau kesimpulan kedua lembaga. Pembacaan yang hati-hati membantu menjaga perbandingan tetap akurat. Bagi Hensa, tren positif baru akan bermakna lebih kuat apabila terlihat berkelanjutan dalam pengukuran berikutnya dan didukung oleh perbaikan yang dirasakan masyarakat. Oleh sebab itu, angka terbaru dapat diperlakukan sebagai titik awal untuk memantau perkembangan, bukan sebagai kepastian bahwa kepuasan akan terus meningkat.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
