Jakarta | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta menggelar Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) pertama di Megamendung, Bogor, pada 17–18 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menata kembali kekuatan organisasi setelah Pemilu 2024, sekaligus memperkuat konsolidasi mesin partai dalam menghadapi Pemilu 2029. Melalui pelatihan tersebut, partai berupaya membangun pemahaman bersama mengenai arah perjuangan dan peran kader di setiap tingkatan.
Sebanyak 150 kader mengikuti LKKD. Peserta mencakup pengurus harian Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), serta ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) dari seluruh wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Keterlibatan unsur pimpinan wilayah hingga tingkat kecamatan tersebut memberi ruang bagi kader untuk menyelaraskan langkah, berbagi pandangan, dan mengidentifikasi kebutuhan organisasi di lapangan.
Agenda ini juga diarahkan sebagai forum evaluasi pascapemilu 2024. Hasil pemilu menjadi bahan untuk meninjau kerja organisasi, efektivitas komunikasi dengan masyarakat, serta kesiapan struktur dalam menjalankan fungsi politiknya. Evaluasi yang dilakukan secara kolektif diharapkan membantu partai mengenali tantangan yang perlu ditangani, tanpa mengabaikan pengalaman dan capaian kader selama proses pemilu sebelumnya.
Selain membahas evaluasi, pelatihan kepemimpinan dasar dapat memperkuat kapasitas kader dalam mengelola organisasi dan menjalankan tugas di wilayah masing-masing. Kesamaan pemahaman mengenai tanggung jawab, koordinasi, dan kerja berjenjang penting agar program partai dapat diterjemahkan secara konsisten dari tingkat wilayah hingga akar rumput. Peserta dari berbagai daerah juga berkesempatan membangun komunikasi lintas struktur, yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan kerja setelah kegiatan berakhir.
Dengan menempatkan LKKD sebagai bagian dari persiapan jangka panjang, PPP DKI Jakarta memulai konsolidasi menuju Pemilu 2029 lebih awal. Pelatihan ini menjadi pijakan untuk merawat soliditas internal dan menyusun langkah organisasi berdasarkan evaluasi, bukan sekadar agenda sesaat. Keberlanjutan pembinaan kader serta tindak lanjut terhadap hasil diskusi akan menentukan sejauh mana kegiatan tersebut dapat memperkuat kesiapan partai menghadapi tahapan politik mendatang.
Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki, menilai hasil Pemilu 2024 harus menjadi catatan penting sekaligus titik balik bagi partai. Kehilangan kursi di Senayan merupakan pukulan yang tidak ringan, tetapi keadaan tersebut perlu dihadapi dengan evaluasi dan kesediaan untuk memperbaiki langkah. Hasil pemilu, menurut pesan itu, bukan sekadar angka yang berlalu setelah penghitungan suara selesai. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa kerja politik dan konsolidasi organisasi perlu diperkuat agar PPP dapat kembali memperoleh kepercayaan masyarakat.
Saiful mengajak kader agar tidak larut dalam kekecewaan. Kekalahan tentu membawa rasa sedih, terutama bagi mereka yang telah bekerja dan berharap partai tetap memiliki wakil di DPR. Namun, kekecewaan tidak semestinya membuat kader berhenti bergerak atau kehilangan keyakinan terhadap masa depan PPP. Sebaliknya, hasil 2024 perlu menjadi dorongan untuk memulai upaya kebangkitan, membenahi kekurangan, serta merapatkan kembali barisan. Ajakan itu juga diarahkan agar proses bangkit dilakukan bersama, bukan hanya dibebankan kepada pengurus atau tokoh tertentu.
Megamendung disebut sebagai tempat untuk memulai ikhtiar tersebut. Dari sana, kader diharapkan membangun semangat baru dan menjadikan evaluasi sebagai dasar bagi kerja berikutnya. Pesan ini menempatkan konsolidasi sebagai bagian penting dari perjalanan menuju pemilu mendatang, sekaligus menegaskan bahwa perjuangan partai tidak berakhir karena satu hasil pemilu. Kader perlu menjaga komitmen, memperkuat hubungan dengan masyarakat, dan menyiapkan langkah yang lebih baik untuk mengembalikan posisi PPP dalam lembaga perwakilan.
Saiful juga menyampaikan makna yang kuat kepada kader: mereka yang menyaksikan kejatuhan partai semestinya turut berupaya menyaksikan kembalinya PPP ke Senayan. Pernyataan tersebut mengajak kader untuk tetap terlibat dalam perjuangan, bukan hanya menjadi saksi saat partai mengalami kemunduran. Sasaran kebangkitan tidak terbatas pada kursi DPR RI. PPP juga perlu berupaya merebut kembali kursi-kursi DPRD, termasuk di tingkat daerah. Dengan demikian, hasil Pemilu 2024 dapat menjadi titik awal untuk bekerja lebih terarah, menjaga solidaritas, dan membangun kembali kekuatan politik partai.
Saiful menyampaikan bahwa konsolidasi PPP di DKI Jakarta perlu diawali dengan pembenahan struktur partai secara menyeluruh. Penataan itu mencakup jenjang kepengurusan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) hingga tingkat ranting. Menurutnya, struktur yang tertata menjadi bagian penting dalam menyiapkan partai menghadapi Pemilu 2029 setelah hasil Pemilu 2024. Karena itu, perhatian tidak hanya diarahkan pada kepengurusan di tingkat wilayah, tetapi juga pada susunan organisasi hingga lapisan terbawah. Pembenahan tersebut menjadi strategi yang ia sampaikan untuk memperkuat kerja organisasi dan menghubungkan jajaran partai dengan basis PPP di Jakarta.
Penataan dari DPW sampai ranting juga berkaitan dengan upaya menggerakkan kader agar hadir langsung di tengah masyarakat. Saiful menekankan bahwa kader militan perlu turun ke masyarakat, bukan hanya mengandalkan keberadaan struktur di atas kertas. Dengan demikian, konsolidasi tidak berhenti pada pembenahan susunan kepengurusan, tetapi mencakup pengerahan kader untuk menjangkau basis partai. Langkah tersebut menempatkan kerja kader di tingkat masyarakat sebagai bagian dari strategi PPP DKI dalam membangun kembali kesiapan organisasi menuju pemilu mendatang. Saiful mengaitkan gerak kader tersebut dengan kebutuhan untuk mengaktifkan basis massa yang sudah dimiliki partai.
Menurut Saiful, basis massa PPP di Jakarta masih kuat, tetapi perlu digerakkan. Pernyataan itu menegaskan bahwa kekuatan basis tersebut, dalam pandangannya, belum cukup jika tidak diikuti upaya untuk mengaktifkannya. Kader yang turun langsung ke masyarakat menjadi unsur yang ia soroti dalam proses tersebut, sementara pembenahan struktur dari DPW hingga ranting menjadi landasan organisasinya. Kedua hal itu merupakan strategi yang disampaikan Saiful: merapikan struktur partai dan mendorong kader militan untuk menjangkau masyarakat. Dengan struktur yang dibenahi serta basis yang digerakkan, PPP DKI diarahkan untuk melakukan konsolidasi menuju Pemilu 2029, tanpa mengabaikan pentingnya kerja organisasi hingga tingkat ranting.
Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta, Muhammad Hatta, menjelaskan bahwa LKKD dirancang untuk membentuk kader yang siap menjadi pemimpin lapangan. Pelatihan ini tidak semata-mata ditujukan agar peserta memperoleh status sebagai pengurus atau mengisi struktur organisasi. Lebih dari itu, kader diharapkan memiliki kemampuan untuk mengelola partai dan ikut membesarkannya di tengah masyarakat. Dengan demikian, kepemimpinan yang dibangun melalui LKKD berorientasi pada peran nyata, bukan hanya kedudukan formal.
Menurut Hatta, partai membutuhkan kader yang dapat hadir dan menjalankan fungsi kepemimpinan di lingkungan masing-masing. Pemimpin lapangan perlu memahami tanggung jawabnya dalam membawa organisasi serta nilai-nilai partai agar tetap dekat dengan warga. Karena itu, pembentukan kader melalui LKKD dipandang sebagai bagian penting dari upaya menyiapkan PPP menghadapi agenda politik mendatang. Kualitas kader menjadi salah satu tumpuan agar partai mampu bekerja dan berkembang, sekaligus menjaga keterhubungan dengan masyarakat Jakarta.
Pelatihan tersebut juga berkaitan dengan sasaran politik PPP DKI Jakarta untuk meraih kemenangan di Jakarta pada Pemilu 2029. Target itu menjadi arah bagi kader dalam mempersiapkan diri dan memperkuat kehadiran partai. Hatta menempatkan pembentukan pemimpin lapangan sebagai bekal agar PPP tidak hanya memiliki struktur, tetapi juga kader yang mampu menjalankan peran di tengah warga. Dengan orientasi tersebut, LKKD diharapkan mendorong kader untuk memahami bahwa membesarkan partai membutuhkan keterlibatan dan kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat.
Setelah pelatihan, mandat diberikan kepada seluruh DPC dan PAC untuk bergerak. Hatta menegaskan bahwa kader perlu membawa ideologi partai, hadir di tengah warga, serta menjadi solusi bagi persoalan yang dihadapi masyarakat Jakarta.
