Jakarta | Survei nasional Parameter Politik Indonesia (PPI) mencatat bahwa 65,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Temuan tersebut disampaikan dalam peluncuran hasil survei bertema evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, yang berlangsung di Jakarta pada Minggu. Angka kepuasan itu merupakan hasil utama yang dipaparkan kepada publik dalam kegiatan tersebut.
Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno, merinci bahwa 62,3 persen responden merasa puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Sementara itu, sebanyak 2,9 persen menyatakan sangat puas. Kedua kelompok jawaban tersebut membentuk angka kepuasan keseluruhan sebesar 65,2 persen. Dengan demikian, laporan PPI membedakan tingkat puas dan sangat puas, sekaligus menyajikan jumlah gabungannya sebagai ukuran responden yang memberikan penilaian positif.
Survei ini melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi. Cakupan tersebut menjadi konteks penting untuk membaca angka yang dipaparkan PPI, yakni hasil yang dihimpun dari responden di berbagai wilayah Indonesia. Dalam penyampaian hasilnya, Adi Prayitno menyebut rincian persentase kepuasan tersebut sebagai bagian dari evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Keterangan itu disampaikan pada acara peluncuran hasil survei di Jakarta.
Angka 65,2 persen menunjukkan proporsi responden yang menjawab puas atau sangat puas ketika diminta menilai kinerja Presiden Prabowo. Rincian kategori yang tersedia memperlihatkan bahwa bagian terbesar berasal dari jawaban puas, yaitu 62,3 persen, sedangkan jawaban sangat puas tercatat 2,9 persen. Penyebutan tiap kategori memberikan gambaran lebih terperinci daripada hanya menyampaikan angka gabungan. Namun, persentase tersebut tetap merupakan temuan yang dilaporkan PPI dari jawaban para responden dalam survei nasionalnya.
Peluncuran survei bertema evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi forum bagi PPI untuk menyampaikan hasil tersebut. Dalam konteks itu, angka kepuasan terhadap Presiden merupakan salah satu data yang dipaparkan oleh lembaga tersebut. Informasi mengenai jumlah responden, sebaran provinsi, serta komposisi jawaban puas dan sangat puas membantu menjelaskan bagaimana angka 65,2 persen disusun. Uraian hasil ini terbatas pada data dan pemaparan PPI yang disampaikan oleh Adi Prayitno, tanpa memberikan penjelasan mengenai faktor yang membentuk penilaian responden.
Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo berbeda di setiap kawasan. Persentase tertinggi tercatat di Kalimantan dan Sulawesi, dengan 81,3 persen responden di kedua kawasan tersebut menyatakan puas. Di Bali, Nusa Tenggara, dan kawasan Indonesia Timur, tingkat kepuasan mencapai 70,9 persen. Sementara itu, Sumatra mencatat angka 63,1 persen. Perbedaan persentase ini menggambarkan sebaran jawaban responden berdasarkan wilayah, bukan penjelasan mengenai faktor yang membentuk penilaian mereka.
Di wilayah-wilayah di Pulau Jawa, hasil survei juga menunjukkan variasi. Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat mencatat tingkat kepuasan sebesar 65,5 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan hasil di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta, yang berada pada 57,6 persen. Jika kawasan dikelompokkan secara lebih luas, tingkat kepuasan agregat di luar Jawa tercatat 70,1 persen. Adapun untuk Pulau Jawa, angkanya mencapai 61,4 persen. Perbandingan agregat tersebut memberi gambaran umum mengenai perbedaan hasil dua kelompok wilayah, sementara angka per kawasan memperlihatkan variasi di dalam masing-masing kelompok.
Perbedaan juga terlihat ketika hasil survei dibedakan berdasarkan tempat tinggal responden. Di pedesaan, 70,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo. Di perkotaan, persentase responden yang menyatakan puas tercatat 61,4 persen. Dengan demikian, hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi pada responden pedesaan daripada responden perkotaan. Seluruh angka tersebut merupakan distribusi jawaban menurut kategori wilayah dan tempat tinggal yang digunakan dalam survei. Data ini menyajikan perbandingan persentase, tetapi tidak dengan sendirinya menerangkan alasan di balik selisih antarkawasan maupun desa dan kota. Karena itu, angka-angka tersebut sebaiknya dibaca sebagai gambaran hasil survei pada kelompok responden yang berbeda, tanpa mengaitkannya dengan penyebab tertentu yang tidak disertakan dalam informasi survei.Pengelompokan responden berdasarkan pendidikan menunjukkan tingkat kepuasan yang berbeda di setiap jenjang. Persentase tertinggi tercatat pada kelompok yang tidak tamat SD atau tidak bersekolah, yakni 79,3 persen. Pada responden lulusan SD, angkanya mencapai 74,9 persen. Berikutnya, kepuasan tercatat sebesar 64,3 persen di kalangan lulusan SMP dan 62,4 persen pada lulusan SMA/SMK. Sementara itu, responden dengan pendidikan perguruan tinggi mencatat angka 43,2 persen. Temuan ini menggambarkan variasi jawaban menurut latar pendidikan, bukan bukti bahwa tingkat pendidikan menyebabkan perbedaan kepuasan.
Menurut profesi, kepuasan tertinggi dalam kelompok yang dilaporkan ditemukan pada petani, sebesar 76,3 persen. Angka untuk PNS serta pengurus RT/RW atau aparat desa masing-masing adalah 75 persen. Ibu rumah tangga mencatat 69,4 persen, sedangkan ojek atau pengemudi daring mencapai 62,5 persen. Pada pensiunan, angkanya sebesar 61,3 persen. Buruh kasar atau pekerja serabutan berada di angka 59,8 persen, disusul karyawan swasta sebesar 58,6 persen dan wiraswasta atau pedagang sebesar 55,7 persen.
Di kelompok profesi lainnya, persentase kepuasan tercatat 50 persen untuk guru sekolah dan 50 persen untuk nelayan. Pelajar atau mahasiswa mencatat 48,6 persen, sementara profesional, seperti dokter atau pengacara, berada di angka 33 persen. Data profesi ini menyajikan perbandingan proporsi responden yang menyatakan puas di kelompok pekerjaan yang berbeda. Besaran persentase tersebut tidak menjelaskan alasan di balik jawaban responden dan tidak dengan sendirinya menunjukkan hubungan sebab-akibat pekerjaan dengan penilaian terhadap kinerja presiden.
Pengelompokan berdasarkan pilihan pada Pilpres 2024 juga memperlihatkan perbedaan persentase. Sebanyak 73,4 persen responden yang memilih Prabowo-Gibran menyatakan puas terhadap kinerja presiden. Di pemilih Ganjar Pranowo-Mahfud MD, persentasenya mencapai 58,1 persen. Sementara itu, pada pemilih Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, angka kepuasan tercatat 45,3 persen. Ketiga hasil tersebut menunjukkan jawaban yang tercatat dalam masing-masing kelompok pemilih, bukan bahwa pilihan politik menjadi penyebab kepuasan atau ketidakpuasan. Secara keseluruhan, pendidikan, profesi, dan pilihan pilpres menjadi dasar pemilahan data survei, sehingga angka-angkanya perlu dibaca sebagai gambaran responden dalam kategori tersebut.
Survei nasional yang dilakukan PPI secara khusus mengkaji evaluasi masyarakat terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Fokus tersebut menjadi konteks bagi pembacaan hasil survei mengenai kepuasan terhadap kinerja pemerintahan. Dengan demikian, data yang disampaikan PPI menggambarkan pandangan responden pada periode pengumpulan data, bukan penilaian yang terlepas dari waktu maupun cakupan penelitian. Informasi tentang sasaran, metode, dan wilayah survei penting diperhatikan agar hasilnya dapat dipahami sesuai rancangan penelitian. PPI menyebutkan bahwa wawancara dilakukan secara langsung, atau tatap muka, kepada responden yang dipilih dari sejumlah daerah di Indonesia. Pendekatan ini menjadi dasar pengumpulan jawaban dalam survei tersebut.
Pengumpulan data berlangsung pada 26 September hingga 6 Oktober 2026. PPI mewawancarai 1.200 orang yang berusia minimal 17 tahun atau telah menikah. Kriteria tersebut menetapkan kelompok masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam penelitian, sementara pelaksanaan wawancara tatap muka memungkinkan jawaban dikumpulkan langsung dari responden. Sebaran sampel mencakup 38 provinsi, 116 kabupaten/kota, 120 kecamatan, serta 120 desa atau kelurahan. Cakupan lintas wilayah itu menunjukkan bahwa survei dirancang untuk menjangkau responden dari berbagai bagian Indonesia.
Baca juga: Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo | Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Penanganan Karhutla di Riau dan Sumatera Selatan
