Jakarta | PT Taspen (Persero) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menandatangani perjanjian kerja sama tentang pertukaran data untuk mendukung pengelolaan dan pelaporan program bagi aparatur sipil negara (ASN). Kesepakatan tersebut mencakup data program pensiun, tabungan hari tua (THT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), serta jaminan kematian (JKM). Ruang lingkup ini menghubungkan informasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan manfaat dengan proses pengelolaan dan pelaporan di lingkungan pemerintah.
Penandatanganan berlangsung pada Selasa (13/10/2026), di Aula Gedung Yusuf Anwar, kompleks kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, Jakarta. Agenda tersebut diselenggarakan dalam rapat koordinasi evaluasi mitra pembayaran pensiun. Dengan demikian, kerja sama pertukaran data menjadi bagian dari pembahasan yang melibatkan instansi pemerintah, Taspen, dan pihak-pihak yang berperan dalam penyaluran pembayaran pensiun. Pertemuan itu juga memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan untuk membahas hubungan kerja dalam layanan yang menyangkut hak dan manfaat ASN.
Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dan Direktur Sistem Perbendaharaan Sulaimansyah. Taspen diwakili Direktur Utama Rony Hanityo Aprionto serta Direktur Operasional Tribuna Phitera Djaja. Pimpinan bank mitra bayar dan PT Pos Indonesia turut menghadiri rapat koordinasi tersebut. Kehadiran para pihak terkait mencerminkan keterlibatan unsur pengelola program dan mitra yang mendukung pembayaran pensiun.
Melalui perjanjian ini, pertukaran data menjadi landasan kerja sama Taspen dan Ditjen Perbendaharaan dalam pengelolaan serta pelaporan program pensiun, THT, JKK, dan JKM bagi ASN. Pengaturan tersebut menyatukan fokus kedua lembaga pada data program, sekaligus menempatkan koordinasi dengan mitra pembayaran dalam konteks evaluasi layanan pensiun. Penandatanganan di Jakarta menandai kesepakatan formal untuk memperkuat kerja bersama dalam mendukung administrasi manfaat ASN. Rincian pelaksanaan dan mekanisme pertukaran data selanjutnya menjadi bagian dari pengaturan kerja sama kedua institusi sesuai kesepakatan yang ditandatangani.
Kerja sama Taspen dan Ditjen Perbendaharaan diarahkan untuk memperkuat tata kelola pembayaran pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN) dan para pensiunan. Salah satu fokusnya adalah membangun integrasi data yang memanfaatkan sistem kedua lembaga, sehingga pengelolaan informasi terkait hak dan manfaat dapat berjalan lebih selaras. Dengan dukungan data yang terhubung, proses administrasi diharapkan menjadi lebih tertib dan mendukung penyaluran pembayaran secara tepat. Kolaborasi ini juga menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi dalam pelayanan kepada ASN di berbagai wilayah Indonesia.
Integrasi tersebut penting karena penyaluran manfaat memerlukan informasi yang konsisten dan dapat digunakan oleh pihak terkait. Penyelarasan data Taspen dan Ditjen Perbendaharaan diharapkan membantu meningkatkan transparansi dalam tata kelola pembayaran, sekaligus mendukung ketepatan sasaran penerima. Hal ini berarti hak ASN maupun pensiunan dapat dikelola dengan lebih baik, berdasarkan informasi yang terkoordinasi. Upaya tersebut turut memberi landasan bagi proses pelayanan yang lebih mudah dipahami dan diakses, tanpa mengurangi pentingnya ketelitian dalam pengelolaan manfaat.
Ruang lingkup kolaborasi juga mencakup integrasi data antar-aplikasi untuk mendukung pengelolaan manfaat ASN. Penghubungan data ini ditujukan untuk memperlancar koordinasi dan membantu lembaga terkait dalam menjalankan layanan, bukan sekadar menyatukan informasi. Dengan tata kelola yang makin terintegrasi, proses penyaluran hak diharapkan lebih mudah dilakukan dan dapat menjangkau ASN serta pensiunan di seluruh Indonesia secara konsisten. Penguatan tersebut relevan bagi pelayanan publik yang membutuhkan akurasi, keterbukaan, dan kesinambungan. Karena itu, kerja sama ini menempatkan integrasi data sebagai dukungan penting bagi pembayaran pensiun yang transparan, tepat sasaran, serta lebih mudah disalurkan kepada mereka yang berhak menerima manfaat. Perbaikan koordinasi diharapkan membuat hak penerima dikelola secara lebih terarah dan mendukung kepercayaan terhadap layanan pensiun.Corporate Secretary Taspen, Henra, menegaskan bahwa kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan pengelolaan data. Menurutnya, keduanya menjadi fondasi penting untuk menghadirkan layanan jaminan sosial bagi aparatur sipil negara yang andal, konsisten, dan mampu menjawab kebutuhan peserta. Kerja sama lintas lembaga juga membuka ruang koordinasi yang lebih baik dalam memastikan informasi yang digunakan untuk pelayanan selaras serta dapat dipertanggungjawabkan.
Henra menyampaikan bahwa Taspen mendorong pengelolaan data yang aman, akurat, dan terintegrasi. Ketiga aspek tersebut diperlukan agar proses administrasi berjalan tertib dan manfaat pensiun maupun jaminan sosial lainnya dapat diterima peserta secara tepat waktu dan tepat sasaran. Keamanan menjaga informasi peserta dari akses yang tidak semestinya, sedangkan akurasi membantu mengurangi kekeliruan identitas, status, atau besaran hak. Integrasi mendukung pertukaran informasi yang lebih lancar di pihak terkait, dengan tetap memperhatikan aturan dan perlindungan data.
Penguatan tata kelola data menjadi semakin penting karena skala layanan Taspen mencakup lebih dari 9 juta penerima manfaat. Untuk melayani kebutuhan tersebut, Taspen didukung oleh 16.932 titik layanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Jangkauan yang luas membuat konsistensi informasi dan koordinasi pelayanan menjadi kebutuhan utama, baik bagi peserta yang berada di wilayah perkotaan maupun daerah dengan akses yang lebih terbatas. Data yang terkelola dengan baik membantu petugas memperoleh informasi yang diperlukan untuk memproses layanan secara lebih terarah.
Kolaborasi Taspen dan Ditjen Perbendaharaan karena itu tidak hanya berhubungan dengan pertukaran informasi, tetapi juga penguatan proses kerja yang mendukung kualitas layanan. Pembenahan tata kelola dapat membantu memperjelas tanggung jawab, menjaga ketepatan pembaruan data, dan meningkatkan keandalan administrasi. Bagi penerima manfaat, pengelolaan yang tertib diharapkan membuat proses pelayanan lebih mudah dipahami dan mengurangi risiko keterlambatan akibat ketidaksesuaian informasi. Dengan landasan data yang aman, akurat, dan terintegrasi, layanan jaminan sosial ASN dapat terus dikembangkan agar semakin responsif, terukur, dan menjangkau peserta secara merata di berbagai daerah.
Dalam rangkaian rapat koordinasi yang sama, Taspen memberikan penghargaan kepada mitra pembayaran pensiun terbaik sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam menjaga kelancaran layanan bagi aparatur sipil negara (ASN). Penghargaan tersebut diberikan melalui penilaian yang objektif, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja dan tingkat pencapaian autentikasi peserta. Kedua aspek itu membantu mengukur konsistensi mitra dalam mendukung proses pembayaran sekaligus memastikan peserta memenuhi ketentuan autentikasi yang berlaku. Dengan demikian, apresiasi tidak hanya menjadi pengakuan atas capaian, tetapi juga mendorong peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan.
Saat ini, Taspen bekerja sama dengan 46 mitra bayar yang berasal dari sektor perbankan dan pos, dengan jaringan layanan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Cakupan tersebut memungkinkan peserta mengakses layanan pembayaran pensiun melalui beragam kanal dan lokasi. Kerja sama ini juga menuntut setiap mitra untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, mengikuti evaluasi berkala, serta menerapkan standar pelayanan dan tata kelola yang berlaku. Evaluasi membantu Taspen memantau kinerja, mengenali area yang perlu diperbaiki, dan memastikan layanan tetap berjalan sesuai ketentuan. Kepatuhan terhadap standar menjadi landasan penting untuk menjaga keamanan, keteraturan, dan kualitas proses pembayaran bagi para peserta.
Taspen menegaskan bahwa seluruh mitra diperlakukan setara dalam proses evaluasi maupun kerja sama. Setiap mitra memiliki peran penting dalam membentuk pengalaman peserta dan menjaga mutu layanan pensiun di lapangan, sehingga kontribusi mereka dinilai berdasarkan kriteria yang sama. Penguatan kemitraan, integrasi data, dan tata kelola yang konsisten dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki layanan publik. Langkah tersebut sejalan dengan dukungan Taspen terhadap Asta Cita Presiden, agenda reformasi birokrasi, serta peningkatan akuntabilitas pemerintahan.
Baca juga: Bank Syariah Tak Lagi Ribet, Aladin Bawa Semua Layanan ke Genggaman
