Bandung | Pemerintah menargetkan tingkat kehilangan air atau non-revenue water (NRW) di Indonesia turun dari 33 persen menjadi 25 persen pada 2029. Target ini mencerminkan upaya memperbaiki efisiensi pengelolaan sistem penyediaan air minum, sekaligus memastikan lebih banyak air yang telah diolah dapat sampai kepada pelanggan dan memberikan manfaat bagi layanan publik. Penurunan NRW juga penting untuk mengoptimalkan investasi yang sudah digunakan dalam produksi dan distribusi air.
NRW adalah air yang telah diproduksi dan dialirkan ke jaringan, tetapi tidak menghasilkan pendapatan bagi penyedia layanan. Kehilangan tersebut dapat terjadi akibat kebocoran pipa, sambungan ilegal, kesalahan pencatatan meter, maupun persoalan administrasi dan penagihan. Karena itu, angka NRW tidak selalu berarti seluruh air benar-benar mengalir keluar dari jaringan; sebagian dapat berupa air yang digunakan atau tercatat tanpa menghasilkan penerimaan. Pengukuran dan penanganan yang tepat diperlukan agar penyebab kehilangan dapat diketahui dan ditangani secara efektif.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa sekitar sepertiga air yang dikelola PDAM hilang. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi swasembada air nasional di kantornya, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Besarnya kehilangan tersebut menjadi tantangan dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, terutama ketika kebutuhan meningkat dan sumber daya air perlu dikelola secara berkelanjutan. Air yang hilang juga dapat membatasi kemampuan penyedia layanan untuk memperluas cakupan distribusi tanpa menambah beban produksi.
Untuk mencapai sasaran 2029, pengurangan NRW memerlukan pembenahan jaringan, pemantauan kebocoran, pengelolaan tekanan, serta peningkatan akurasi pencatatan dan layanan pelanggan. Langkah-langkah itu perlu disesuaikan dengan kondisi tiap daerah dan didukung koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta PDAM. Dengan menekan kehilangan secara bertahap, penyedia layanan berpeluang memanfaatkan kapasitas yang tersedia dengan lebih baik. Hasilnya diharapkan mendukung layanan air bersih yang lebih andal bagi masyarakat.
Perbaikan jaringan pipa menjadi salah satu langkah penting pemerintah untuk menekan tingkat kehilangan air atau non-revenue water (NRW) pada layanan perusahaan daerah air minum (PDAM). Air yang telah diproduksi dan dialirkan dapat hilang sebelum sampai kepada pelanggan, terutama ketika terjadi kebocoran pada pipa distribusi. Karena itu, pembenahan kondisi fisik jaringan diperlukan agar pasokan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan layanan kepada masyarakat meningkat.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Nazib Faizal, menyatakan bahwa kebocoran pipa menjadi salah satu penyebab kehilangan air. Persoalan tersebut berkaitan dengan kondisi jaringan yang telah berusia lama dan kerusakan fisik di lapangan. Seiring waktu, material maupun sambungan pipa dapat mengalami penurunan kondisi, sehingga risiko kebocoran bertambah dan penyaluran air tidak berjalan optimal.
Kerusakan juga dapat dipengaruhi keadaan lingkungan serta pekerjaan di sekitar jalur pipa. Dalam sejumlah kasus, pipa tertimbun sehingga sulit diperiksa atau dijangkau saat pemeliharaan. Pipa yang pecah pun dapat menyebabkan air keluar sebelum mencapai sambungan pelanggan. Tanpa pendataan dan pemeriksaan berkala, titik-titik bermasalah berpotensi tidak segera diketahui. Akibatnya, kehilangan air bisa berlangsung lebih lama, sementara upaya perbaikan menjadi lebih rumit dan membutuhkan koordinasi lapangan.
Tanggung jawab pengelolaan dan perbaikan jaringan pipa berada pada PDAM. Namun, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah dan PDAM agar mempercepat penanganan, termasuk melalui koordinasi lintas pihak dan pembentukan satuan tugas yang dipimpin Kemenko Infrastruktur. Satuan tugas tersebut diharapkan membantu menyelaraskan langkah, mengidentifikasi kebutuhan perbaikan, serta mendorong tindak lanjut yang jelas di daerah. Dukungan koordinasi ini penting karena pekerjaan jaringan dapat melibatkan berbagai pihak dan perlu disesuaikan dengan kondisi setempat.
Percepatan perbaikan perlu disertai pemetaan jaringan, pemeriksaan rutin, dan penentuan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan serta dampaknya terhadap layanan. Dengan mengetahui lokasi pipa tua, tertimbun, atau pecah, PDAM dapat mengarahkan sumber daya ke titik yang paling mendesak. Pembenahan yang terencana berpotensi mengurangi air yang hilang, menjaga kontinuitas pasokan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk memperbaiki kinerja sistem penyediaan air minum di daerah.
Penanganan kebocoran jaringan perpipaan membutuhkan pembiayaan yang memadai, dan sumbernya tidak harus berasal dari pemerintah daerah semata. Nazib menjelaskan bahwa pendanaan dapat melibatkan PDAM maupun investor, sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing pihak. Keterlibatan investor membuka peluang bagi perusahaan air minum daerah untuk mempercepat pekerjaan perbaikan tanpa harus menanggung seluruh beban pembiayaan di awal. Namun, skema yang digunakan perlu memastikan bahwa dana benar-benar menghasilkan perbaikan layanan. Karena itu, pembagian tanggung jawab, indikator keberhasilan, serta mekanisme verifikasi kinerja menjadi hal penting dalam merancang kerja sama.
Salah satu pilihan yang disebut Nazib ialah performance based contract, atau kontrak berbasis kinerja. Dalam skema ini, pembayaran kepada investor dikaitkan dengan hasil yang dicapai, bukan sekadar volume pekerjaan yang dilakukan. Dengan demikian, pihak yang membiayai atau melaksanakan perbaikan memiliki insentif untuk memastikan jaringan berfungsi sesuai target. Nazib mencontohkan penerapan di Bandung: investor baru dibayar setelah jaringan tidak bocor. Contoh tersebut menunjukkan bagaimana pembayaran dapat disyaratkan pada tercapainya kondisi operasional tertentu. Agar pelaksanaannya transparan, kondisi awal jaringan dan ukuran keberhasilan perlu ditetapkan secara jelas, lalu hasil perbaikan diperiksa sebelum pembayaran dilakukan.
Meski demikian, penurunan kehilangan air atau non-revenue water (NRW) tidak dapat dicapai sekaligus. Nazib mengakui bahwa pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap, sebab pemerintah juga harus memperhitungkan berbagai prioritas pembangunan lainnya. Penentuan urutan pekerjaan, kesiapan pendanaan, dan kapasitas PDAM menjadi bagian dari proses tersebut. Perbaikan kebocoran tetap penting karena air yang berhasil dipertahankan dalam jaringan dapat mendukung keandalan layanan dan mengurangi kehilangan sumber daya. Langkah bertahap ini diarahkan untuk mendukung sasaran nasional, yakni menurunkan tingkat kehilangan air menjadi 25 persen pada 2029. Dengan perencanaan dan pembiayaan yang tepat, termasuk kemungkinan kontrak berbasis kinerja, pemerintah dan PDAM dapat menilai kemajuan secara terukur serta menjaga agar upaya perbaikan bergerak menuju target tersebut.
Persoalan pengelolaan air minum tidak hanya berkaitan dengan pembangunan instalasi dan kemampuan menghasilkan air. Sebagian sistem penyediaan air minum (SPAM) yang sudah dibangun belum beroperasi secara optimal karena air yang tersedia belum dapat disalurkan hingga ke rumah tangga. AHY menyampaikan bahwa kapasitas SPAM terbangun yang belum beroperasi mencapai sekitar 28.000 liter per detik. Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi layanan yang belum dimanfaatkan, sekaligus perlunya melihat hambatan di sepanjang rantai penyediaan air.
Kondisi itu dikenal sebagai idle capacity, yaitu kapasitas yang sebenarnya tersedia, tetapi belum digunakan secara maksimal. SPAM dapat memiliki fasilitas produksi dan kemampuan mengolah air, namun pemanfaatannya tetap terbatas apabila jaringan distribusi belum menjangkau pelanggan. Dengan demikian, kapasitas terpasang tidak otomatis berarti air dapat dialirkan kepada warga. Agar investasi infrastruktur memberi manfaat, komponen pendukung dari sumber dan instalasi pengolahan hingga sambungan ke rumah perlu berfungsi secara terpadu.
Nazib menjelaskan bahwa salah satu hambatan dapat berupa belum terbangunnya jaringan pipa yang menghubungkan SPAM dengan permukiman. Pembangunan jalur menuju rumah warga, misalnya, bisa tertunda karena konflik dengan warga di wilayah yang akan dilalui pipa. Selain persoalan tersebut, kendala juga dapat muncul di sisi hilir, termasuk perizinan pemasangan jaringan dan keterbatasan sarana distribusi.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
