Yogyakarta | Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian telah selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Rabu, 14 Oktober. Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangkaian penanganan perkara yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Rustian keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 14.50 WIB. Ia tampak mengenakan kemeja putih saat meninggalkan gedung. Sejumlah wartawan yang telah menunggu kemudian mengajukan pertanyaan mengenai pemeriksaan dan perkara yang sedang ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut.
Namun, Rustian tidak memberikan jawaban kepada awak media. Ia langsung meninggalkan lokasi setelah menyelesaikan pemeriksaan. Tidak ada keterangan yang disampaikannya terkait materi pemeriksaan, pihak-pihak yang terlibat, maupun perkembangan perkara OTT di lingkungan BNPB.
Dalam perkara ini, Rustian belum ditetapkan sebagai tersangka. Namanya tidak termasuk dalam pihak yang telah diumumkan sebagai tersangka oleh KPK. Status Rustian masih sebagai saksi, sehingga pemeriksaannya dilakukan untuk membantu penyidik mengklarifikasi informasi dan mendalami dugaan perkara yang sedang diselidiki.
Status sebagai saksi menunjukkan bahwa seseorang dimintai keterangan karena dinilai mengetahui informasi yang berkaitan dengan perkara, bukan sebagai pihak yang telah dinyatakan bertanggung jawab secara pidana. Penetapan tersangka merupakan kewenangan penyidik berdasarkan bukti dan hasil penyidikan. Karena itu, kehadiran Rustian dalam pemeriksaan tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya penetapan hukum terhadap dirinya.
KPK masih melanjutkan proses penyidikan untuk mengungkap rangkaian peristiwa dalam OTT tersebut. Informasi lebih lanjut mengenai konstruksi perkara, pihak yang diperiksa, serta kemungkinan perkembangan status hukum para pihak akan disampaikan melalui keterangan resmi lembaga tersebut.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menjelaskan bahwa proses hukum terhadap perkara yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus berjalan. Setelah kegiatan penindakan dilakukan, KPK memeriksa pihak-pihak yang diamankan serta mengumpulkan informasi dan barang bukti untuk menentukan arah penanganan perkara. Pemeriksaan awal tersebut menjadi bagian dari tahap penyelidikan sebelum perkara dibahas secara internal oleh pimpinan dan penyidik.
Sehari setelah OTT, perkara itu dibahas dalam forum ekspose yang berlangsung pada Selasa malam. Forum tersebut digunakan untuk menilai hasil pemeriksaan, kecukupan bukti, serta dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pihak-pihak yang diamankan. Berdasarkan hasil pembahasan, KPK memutuskan menaikkan status penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Keputusan itu menandakan bahwa lembaga antirasuah tersebut menilai telah terdapat dasar yang cukup untuk melanjutkan proses hukum secara lebih mendalam.
Setelah perkara masuk tahap penyidikan, penyidik KPK menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Namun, Budi menyampaikan bahwa identitas para tersangka belum diungkapkan kepada publik. KPK masih melengkapi rangkaian administrasi dan tindakan hukum yang diperlukan sebelum menyampaikan informasi tersebut secara resmi. Pengumuman identitas tersangka biasanya dilakukan bersamaan dengan penjelasan mengenai konstruksi perkara dan dugaan pasal yang dikenakan.
KPK juga menyatakan bahwa para tersangka akan ditahan sebagai bagian dari proses penyidikan. Penahanan dilakukan sesuai kebutuhan penyidik dan ketentuan hukum yang berlaku, lain untuk memastikan pemeriksaan berjalan lancar serta mencegah risiko tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau memengaruhi saksi. Dengan peningkatan status perkara ini, penyidik akan melanjutkan pemeriksaan saksi, pendalaman alat bukti, dan penelusuran terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain. Sementara itu, pihak yang masih berstatus saksi tetap memiliki kewajiban memenuhi panggilan pemeriksaan dan memberikan keterangan sesuai pengetahuan mereka.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan bahwa pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) tidak serta-merta memiliki status hukum yang sama. Setelah proses pemeriksaan awal, penyidik menentukan peran dan kedudukan masing-masing berdasarkan informasi serta bukti yang diperoleh. Karena itu, ada pihak yang dapat ditetapkan sebagai tersangka, sementara pihak lainnya tetap berstatus saksi.
Budi Prasetyo menyebutkan bahwa mereka yang masih berstatus saksi dapat meninggalkan Gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan. Keterangan tersebut menjelaskan mengapa tidak semua orang yang diamankan dalam OTT harus tetap berada di lingkungan lembaga antirasuah hingga proses penyidikan berlanjut. Status saksi memungkinkan seseorang kembali setelah kebutuhan pemeriksaan terhadapnya dinilai telah terpenuhi.
Rustian termasuk pihak yang masih berstatus saksi. Ia sebelumnya diamankan dalam OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kemudian menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Setelah pemeriksaan tersebut dilakukan, statusnya sebagai saksi membuat Rustian dapat meninggalkan KPK. Perlakuan itu berbeda dengan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan harus mengikuti proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Penjelasan mengenai status tersebut penting untuk membedakan tindakan pengamanan dalam OTT dari penetapan tersangka. Pengamanan merupakan bagian dari rangkaian awal pemeriksaan, sedangkan penentuan status hukum dilakukan setelah penyidik menilai keterangan dan bukti yang tersedia. Dalam informasi yang disampaikan, tidak terdapat penjelasan dari Rustian mengenai pemeriksaan yang telah dijalaninya. Sumber juga tidak menguraikan materi perkara, substansi pertanyaan penyidik, ataupun keterangan yang diberikan Rustian selama pemeriksaan. Dengan demikian, informasi yang dapat dipastikan hanya menyangkut statusnya sebagai saksi dan haknya untuk meninggalkan KPK setelah pemeriksaan selesai.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa, 13 Oktober, di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) wilayah Jabodetabek. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 14 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan terkait perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.
Salah satu pihak yang diamankan ialah Rustian. Ia merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan BNPB. Selain Rustian, terdapat pula pihak lain yang berasal dari unsur swasta. Keterlibatan berbagai pihak dalam pemeriksaan itu menjadi bagian dari upaya KPK untuk mengumpulkan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar penanganan perkara.
Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita uang dengan nilai sekitar Rp1,4 miliar. Selain uang, penyidik mengamankan logam mulia sebagai bagian dari barang yang berkaitan dengan penanganan perkara. Penyitaan itu dilakukan bersamaan dengan proses pengamanan sejumlah orang di wilayah Jabodetabek.
Informasi mengenai OTT tersebut masih berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Namun, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan tidak serta-merta menunjukkan status hukum yang sama bagi seluruhnya. Setelah menjalani pemeriksaan, Rustian berstatus sebagai saksi. Keterangan dan temuan yang diperoleh KPK dari proses tersebut akan menjadi bagian dari penanganan perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, OTT di lingkungan BNPB itu mencakup pengamanan 14 orang, termasuk pejabat pembuat komitmen dan pihak swasta, serta penyitaan uang sekitar Rp1,4 miliar dan logam mulia. KPK masih menjadikan dugaan tindak pidana korupsi sebagai dasar pemeriksaan dan proses hukum dalam perkara tersebut. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penanganan perkara akan bergantung pada hasil pemeriksaan dan keputusan resmi KPK.
Baca juga: Sambut HUT ke-81 TNI, Kodim 0906/Kkr Lakukan Penanaman Pohon untuk Kelestarian Lingkungan | Berstatus Tersangka, Karyawan PT KTI Masih Beraktivitas di Tengah Proses Hukum | Peduli Lingkungan dan Cegah Kebakaran, Babinsa Ajak Warga Tidak Membakar Sampah
