Jakarta | Presiden FIFA Gianni Infantino dilaporkan menerima pembayaran tambahan sebesar US,72 juta, atau sekitar Rp30,7 miliar, pada 2024. Pembayaran tersebut berasal dari FWC2026, badan usaha berbasis di Amerika Serikat yang dibentuk FIFA untuk mengelola dan menjalankan penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Dana itu disebut diberikan di luar gaji dan tunjangan reguler yang diterima Infantino sebagai presiden FIFA.
Informasi mengenai pembayaran tersebut terungkap melalui dokumen pajak yang diajukan oleh FWC2026 di Amerika Serikat. Dokumen itu memberikan gambaran mengenai kompensasi yang diterima pejabat terkait dari badan pengelola turnamen, sekaligus membuka perhatian terhadap struktur pembiayaan dan tata kelola organisasi di balik persiapan Piala Dunia 2026. Rincian pembayaran menjadi sorotan karena berkaitan dengan pejabat tertinggi FIFA dan berlangsung melalui entitas yang dibentuk khusus untuk turnamen tersebut.
Yang menimbulkan pertanyaan lebih lanjut adalah pembayaran itu tidak tercantum dalam laporan tahunan FIFA untuk 2024. Perbedaan informasi dalam dokumen pajak FWC2026 dan laporan keuangan tahunan FIFA memunculkan persoalan mengenai sejauh mana seluruh kompensasi yang diterima pejabat organisasi diungkapkan kepada publik. Ketiadaan keterangan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran, tetapi dapat memperkuat tuntutan agar FIFA menjelaskan dasar pembayaran, mekanisme pelaporannya, serta hubungan keuangan organisasi induk dan FWC2026 secara lebih terbuka. Kasus ini dengan demikian menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas mengenai transparansi FIFA, terutama ketika dana turnamen dan kompensasi eksekutif melibatkan beberapa badan hukum di yurisdiksi berbeda.
Laporan keuangan FIFA untuk tahun 2024 mencatat bahwa Gianni Infantino menerima gaji dan tunjangan dengan nilai keseluruhan sebesar 4,274 juta franc Swiss. Jumlah tersebut dilaporkan setara dengan sekitar US$4,86 juta atau kurang lebih Rp86 miliar. Angka ini menggambarkan kompensasi yang diterima Infantino melalui FIFA sepanjang periode pelaporan 2024, sebagaimana tercantum dalam dokumen keuangan organisasi tersebut.
Selain gaji dan tunjangan dari FIFA, terdapat pula pembayaran tambahan yang berkaitan dengan FWC2026. Pembayaran tersebut menjadi bagian dari keseluruhan kompensasi yang diterima Infantino pada tahun yang sama. Dengan memperhitungkan pembayaran dari kedua entitas, yakni FIFA dan FWC2026, total kompensasi Infantino pada 2024 tercatat mencapai sekitar US$6,58 juta atau setara dengan kurang lebih Rp117 miliar.
Perbedaan nilai gaji dan tunjangan yang dicatat dalam laporan FIFA serta total kompensasi dari FIFA dan FWC2026 menunjukkan bahwa kedua angka tersebut merujuk pada cakupan pembayaran yang berbeda. Nilai 4,274 juta franc Swiss atau sekitar US$4,86 juta dan Rp86 miliar merupakan jumlah gaji serta tunjangan yang dilaporkan FIFA. Sementara itu, angka sekitar US$6,58 juta atau Rp117 miliar mencakup pembayaran tambahan dari FWC2026 bersama kompensasi yang diterima dari FIFA. Seluruh nilai tersebut merupakan angka yang tercatat untuk tahun 2024.
Pembayaran tambahan kepada Gianni Infantino memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan kompensasi pejabat di lingkungan FIFA. Isu tersebut tidak hanya berkaitan dengan nilai pembayaran, tetapi juga dengan proses penetapan, pencatatan, dan pengumuman remunerasi bagi pejabat tertinggi organisasi sepak bola dunia itu. Transparansi menjadi penting karena FIFA memiliki aturan khusus yang mengatur kompensasi serta kewajiban untuk menyampaikan informasi tersebut kepada publik.
Laporan mengenai kompensasi tambahan itu pertama kali diberitakan oleh The Times. Media tersebut menyoroti dugaan bahwa pembayaran kepada presiden FIFA tidak diungkapkan secara terbuka sebagaimana dipersyaratkan dalam statuta organisasi. Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya dapat berkembang dari sekadar perbedaan administratif menjadi pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap aturan internal FIFA dan mekanisme pengawasan yang berlaku.
Ketentuan yang menjadi sorotan terdapat dalam Pasal 43 Ayat 13 Statuta FIFA. Pasal ini menetapkan bahwa subkomite kompensasi memiliki tugas untuk menentukan aturan dan besaran kompensasi bagi presiden FIFA, anggota Dewan FIFA, serta sekretaris jenderal FIFA. Dengan demikian, keputusan mengenai remunerasi pejabat utama seharusnya mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh badan tersebut, bukan hanya berdasarkan kesepakatan yang tidak diketahui publik.
Statuta itu juga menegaskan bahwa kompensasi para pejabat tersebut harus dipublikasikan. Kewajiban publikasi dimaksudkan untuk memungkinkan anggota organisasi, mitra, dan masyarakat menilai apakah pembayaran telah diberikan secara sah, konsisten, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Pengungkapan yang jelas juga dapat mencegah munculnya konflik kepentingan atau persepsi bahwa pejabat tertentu menerima manfaat khusus di luar kerangka resmi.
Karena itu, pembayaran tambahan tersebut mendorong desakan agar FIFA menjelaskan dasar hukum, prosedur persetujuan, dan alasan informasi itu tidak segera tersedia. Respons organisasi akan menjadi indikator penting mengenai sejauh mana aturan transparansi benar-benar diterapkan, termasuk ketika menyangkut kompensasi presiden dan pejabat senior lainnya.
FIFA melalui juru bicaranya menyatakan bahwa organisasi tersebut sepenuhnya mematuhi seluruh kewajiban pelaporan yang berlaku. Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas sorotan mengenai pembayaran tambahan kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. Juru bicara FIFA dengan tegas membantah dugaan bahwa pembayaran tersebut melanggar statuta organisasi. Menurut FIFA, seluruh proses yang berkaitan dengan kompensasi pejabat telah ditangani sesuai kerangka aturan dan mekanisme pelaporan yang ditetapkan.
Namun, penjelasan tersebut tidak serta-merta mengakhiri perdebatan mengenai tingkat keterbukaan informasi. Miguel Maduro, mantan Ketua Komite Tata Kelola FIFA, menilai bahwa tidak diungkapkannya pembayaran tambahan dapat menjadi pelanggaran apabila dana tersebut berasal dari perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan FIFA. Dalam pandangannya, sumber dana merupakan unsur penting untuk menentukan apakah suatu pembayaran termasuk bagian dari kompensasi pejabat yang wajib dilaporkan kepada publik.
Maduro menegaskan bahwa FIFA memiliki kewajiban untuk menerapkan transparansi penuh terhadap seluruh bentuk kompensasi yang diterima pejabatnya. Ia juga berpendapat bahwa subkomite kompensasi tidak semestinya mengizinkan bentuk remunerasi lain tanpa memastikan adanya keterbukaan kepada publik. Mekanisme internal, menurutnya, tidak boleh digunakan untuk menghindari penyampaian informasi yang relevan mengenai nilai, sumber, dan dasar pemberian pembayaran.
Meski demikian, Maduro mengakui bahwa posisi presiden FIFA memikul tanggung jawab besar sehingga wajar apabila pejabat tersebut memperoleh bayaran yang tinggi. Persoalannya bukan semata-mata jumlah imbalan, melainkan cara pembayaran itu ditetapkan dan dilaporkan. Setiap pembayaran, baik berupa gaji maupun manfaat tambahan, harus dilakukan secara transparan agar dapat dinilai secara independen oleh anggota organisasi dan masyarakat.
Tudingan mengenai pembayaran tambahan tersebut belum dapat disamakan dengan kesimpulan resmi bahwa telah terjadi pelanggaran. Penilaian final tetap memerlukan pemeriksaan atas sumber dana, prosedur persetujuan, serta kewajiban pengungkapan yang berlaku. Di sisi lain, FIFA telah menyampaikan bantahan tegas dan menyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap statuta organisasinya.
Baca juga: TNI Kerahkan 308 Personel Tambahan, Total 1.138 Personel Penyuluh Perkuat Penanganan Karhutla | TNI Kembali Kirim Pasukan Tambahan Bantu Karhutla di Kalimantan Barat
