Jakarta | Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan pencalonan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan bagian dari upaya Indonesia mendorong terciptanya arsitektur kesehatan global yang lebih adil. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers perdana Arrmanatha setelah serah terima jabatan Menteri Luar Negeri dari Sugiono di Jakarta, Senin.
Menurut Arrmanatha, pencalonan itu tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh posisi kepemimpinan di organisasi kesehatan dunia tersebut. Langkah Indonesia dipandang sebagai bagian dari agenda yang lebih luas, yakni memperkuat tata kelola kesehatan internasional agar mampu mencerminkan kebutuhan dan kepentingan seluruh negara, termasuk negara-negara berkembang.
Dalam tata kelola kesehatan global saat ini, negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, obat-obatan, teknologi medis, hingga pembiayaan. Karena itu, kepemimpinan WHO dinilai memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan prioritas kesehatan internasional tidak hanya berpusat pada kepentingan negara maju.
Pencalonan Budi Gunadi menjadi cerminan komitmen Indonesia untuk berkontribusi lebih besar dalam pembahasan kesehatan dunia. Pengalaman Budi sebagai Menteri Kesehatan diharapkan dapat memperkuat perspektif negara berkembang dalam merumuskan kebijakan, membangun kerja sama, dan merespons krisis kesehatan lintas negara.
Penjelasan Arrmanatha menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari diplomasi Indonesia untuk memperjuangkan sistem kesehatan internasional yang lebih inklusif, setara, dan responsif. Dengan demikian, pencalonan Budi tidak hanya berkaitan dengan figur yang diusung, tetapi juga membawa pesan mengenai pentingnya pembaruan tata kelola kesehatan global agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di berbagai negara.
Arrmanatha menilai sistem multilateral yang berjalan saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada negara-negara berkembang. Berbagai mekanisme dan proses pengambilan keputusan di tingkat internasional masih menunjukkan adanya ketimpangan dalam representasi serta kesempatan untuk menyampaikan kepentingan. Akibatnya, aspirasi sebagian besar masyarakat dunia belum selalu tercermin secara proporsional dalam kebijakan dan agenda organisasi internasional.
Menurut pandangan tersebut, kondisi ini menjadi salah satu alasan Indonesia mendorong reformasi sistem multilateral. Reformasi diperlukan agar tatanan kerja sama internasional dapat berkembang menjadi lebih adil, terbuka, dan mampu merepresentasikan kepentingan masyarakat global secara lebih seimbang. Upaya itu tidak diarahkan untuk melemahkan kerja sama multilateral, melainkan untuk memperkuat sistem yang ada sehingga setiap negara, termasuk negara berkembang, memiliki ruang yang lebih bermakna dalam proses pembentukan keputusan bersama.
Pemerintah juga menekankan bahwa langkah Indonesia tidak berhenti pada penyampaian aspirasi dari luar sistem. Indonesia tidak sekadar mengetuk pintu atau meminta agar kepentingannya didengar, tetapi ingin ikut memperbaiki sistem tersebut dari dalam. Pendekatan ini dilakukan melalui keterlibatan aktif di berbagai organisasi internasional, dengan memanfaatkan ruang yang tersedia untuk mendorong perubahan dan memperkuat kerja sama yang lebih representatif.
Dalam kerangka itu, pencalonan Budi Gunadi Sadikin menjadi salah satu bentuk konkret dari strategi Indonesia. Pencalonan tersebut mencerminkan upaya untuk mengambil bagian secara langsung dalam proses dan struktur organisasi internasional. Melalui keterlibatan seperti ini, Indonesia berupaya berkontribusi pada penguatan sistem multilateral dari dalam, sekaligus mendorong agar tata kelola kesehatan global dapat dibangun dengan representasi dan perhatian yang lebih adil terhadap kepentingan masyarakat dunia.
Upaya Indonesia memperkuat tata kelola internasional tidak berhenti pada pencalonan Budi Gunadi Sadikin dalam organisasi kesehatan dunia. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperbesar kontribusi Indonesia di berbagai lembaga multilateral. Melalui keterlibatan yang aktif, Indonesia berupaya mendorong agar organisasi internasional mampu merespons tantangan global secara lebih efektif, efisien, dan representatif, sekaligus mencerminkan kepentingan negara berkembang.
Salah satu agenda yang didorong ialah pencalonan Indonesia sebagai anggota badan auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keanggotaan ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong transparansi dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran organisasi internasional. Peran auditor tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan administratif, tetapi juga mendukung terciptanya tata kelola yang bertanggung jawab dan berorientasi pada hasil.
Keterlibatan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa lembaga multilateral perlu terus berbenah agar mampu menjalankan mandatnya secara optimal. Indonesia menilai efisiensi tidak boleh mengurangi keterwakilan, sementara transparansi dan akuntabilitas harus berjalan beriringan dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, reformasi kelembagaan di tingkat internasional dapat menghasilkan keputusan yang lebih kredibel serta meningkatkan kepercayaan negara-negara anggota.
Indonesia juga mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030. Dalam konteks pencalonan itu, Wakil Tetap RI untuk PBB, Arrmanatha Christiawan Nasir, menyampaikan bahwa Indonesia akan memperjuangkan Dewan Keamanan PBB yang lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis. Ia menekankan pentingnya penerapan hukum serta kesepakatan internasional secara adil bagi seluruh negara, tanpa pengecualian. Sikap ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat multilateralisme dan memastikan lembaga global bekerja berdasarkan aturan yang berlaku, bukan semata-mata kepentingan negara tertentu.
Budi Gunadi Sadikin disebut akan bersaing dengan enam kandidat lain dalam proses pemilihan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada Mei 2027 melalui mekanisme yang melibatkan negara-negara anggota WHO. Proses tersebut akan menentukan sosok yang memimpin organisasi kesehatan global itu setelah berakhirnya masa jabatan Direktur Jenderal saat ini, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pada 15 Agustus 2027.
Pencalonan Budi menempatkan Indonesia dalam persaingan internasional untuk memperoleh posisi strategis di bidang kesehatan global. Selain Budi, sejumlah nama yang tercantum dalam daftar kandidat berasal dari berbagai latar belakang pemerintahan dan organisasi kesehatan internasional. Keragaman pengalaman tersebut mencerminkan luasnya perhatian negara anggota terhadap arah kebijakan WHO pada periode kepemimpinan berikutnya.
Salah satu kandidat lain adalah Hans Kluge, mantan Direktur Regional WHO untuk Eropa, yang diusulkan oleh Belgia. Kandidat berikutnya ialah Hanan Al-Kuwari, mantan Menteri Kesehatan Qatar. Selain itu, terdapat Hanan Balkhy, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur. Ketiganya memiliki pengalaman dalam pengelolaan kebijakan kesehatan, baik pada tingkat nasional maupun regional.
Setelah tahap pencalonan, proses pemilihan akan berlanjut sesuai dengan tata cara yang ditetapkan WHO, termasuk pembahasan di negara anggota sebelum pemungutan suara dilakukan. Pemilihan pada Mei 2027 menjadi agenda penting karena hasilnya akan menentukan kepemimpinan WHO setelah masa jabatan Tedros berakhir. Pergantian tersebut juga akan memengaruhi prioritas organisasi dalam menghadapi tantangan kesehatan lintas negara, memperkuat kerja sama internasional, serta mendorong tata kelola kesehatan global pada periode berikutnya. Karena itu, proses pemilihan perlu dicermati sebagai bagian penting dari arah kelembagaan WHO, tanpa mendahului hasil yang akan ditetapkan melalui mekanisme resmi.
Baca juga: Tingkatkan Literasi Kesehatan, Koramil Trucuk Bojonegoro dan Puskesmas Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis | Jamin Keselamatan Personel, Tim Kesehatan Latgabma SGS 2026 Gelar Medical Exchange Method | Kodim 0906/Kkr Hadir Untuk Masyarakat, Gelar Donor Darah Serta Pengobatan Dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Menyambut HUT TNI
