BNPB Catat 639,23 Hektare Hutan dan Lahan Masih Terbakar di Enam Provinsi

BNPB Catat 639,23 Hektare Hutan dan Lahan Masih Terbakar di Enam Provinsi

Kabupaten Kotawaringin Barat | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Rapat tersebut membahas kondisi terbaru penanganan karhutla secara nasional, termasuk luas hutan dan lahan yang masih terbakar berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam rapat itu, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa masih terdapat 639,23 hektare hutan dan lahan yang terbakar. Area tersebut tersebar di enam provinsi. Angka yang disampaikan BNPB menjadi gambaran utama mengenai luas wilayah yang masih terdampak kebakaran dalam perkembangan penanganan karhutla yang dibahas bersama Presiden Prabowo.

Laporan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Merdeka. Penyebutan luas area terbakar mencakup keseluruhan 639,23 hektare hutan dan lahan di enam provinsi, sebagaimana dipaparkan Kepala BNPB Suharyanto kepada Presiden. Dengan demikian, rapat pada Senin itu menempatkan perkembangan luasan kebakaran sebagai salah satu informasi utama dalam pembahasan penanganan karhutla nasional.

Data BNPB menunjukkan total area hutan dan lahan yang masih terbakar mencapai 639,23 hektare di enam provinsi. Sebaran tersebut mencakup wilayah di Pulau Kalimantan dan Sumatra, dengan luasan yang berbeda-beda sesuai kondisi lapangan serta karakteristik lahannya. Rincian ini memperlihatkan bahwa sebagian besar area terbakar terkonsentrasi di Kalimantan Tengah, sementara provinsi lain mencatat luasan yang relatif lebih kecil.

Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan area terbakar paling luas, yakni 524,78 hektare. Angka tersebut terdiri atas 10,89 hektare lahan gambut dan 513,89 hektare lahan mineral. Area lahan mineral yang terbakar berada di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Kebakaran baru di kawasan konservasi tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan Kalimantan Tengah mendominasi total luasan terbakar dibandingkan lima provinsi lainnya.

Taman Nasional Tanjung Puting mencakup wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan. Karena itu, penanganan kebakaran di area tersebut perlu memperhatikan karakter kawasan taman nasional, termasuk akses menuju lokasi, perlindungan ekosistem, serta potensi penyebaran api ke area di sekitarnya. Perbedaan jenis lahan juga penting dicermati, terutama lahan gambut yang dapat menyimpan bara di bawah permukaan dan lahan mineral yang memiliki karakter pembakaran berbeda.

Di luar Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan mencatat area terbakar seluas 6,90 hektare, Kalimantan Selatan 8,80 hektare, Jambi 81,50 hektare, Kalimantan Barat 16,34 hektare, dan Riau 1,00 hektare. Jambi menjadi provinsi dengan luasan terbesar setelah Kalimantan Tengah, sedangkan Riau mencatat area paling kecil dalam daftar tersebut. Seluruh angka itu membentuk total 639,23 hektare dan menggambarkan distribusi kebakaran yang tersebar, tetapi dengan konsentrasi utama di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan terus diperkuat melalui operasi darat di sejumlah wilayah terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting menjadi salah satu pekerjaan yang segera ditangani. Meskipun kawasan tersebut berada di lahan mineral, bukan lahan gambut, api tetap memerlukan perhatian serius karena berpotensi meluas dan mengganggu ekosistem konservasi.

Di Kalimantan Tengah, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) telah memimpin penanganan secara langsung di lapangan. Upaya tersebut disertai penambahan personel serta peralatan untuk memperkuat satuan tugas darat. Penguatan ini diarahkan untuk mempercepat pencarian titik api, membuka akses menuju lokasi kebakaran, membuat sekat, serta melakukan pemadaman pada area yang masih dapat dijangkau melalui jalur darat.

Operasi pemadaman darat digerakkan melalui beberapa titik pendukung, yakni Palangkaraya, Bandar Udara Tjilik Riwut, Bandar Udara Syamsudin Noor, hingga Banjarmasin. Jalur tersebut digunakan untuk mengatur mobilisasi pasukan, perlengkapan, logistik, dan kebutuhan lain menuju kawasan terdampak. Koordinasi antarsatuan menjadi penting agar sumber daya yang tersedia dapat segera diarahkan ke lokasi dengan tingkat ancaman paling tinggi.

Kendala utama yang dihadapi petugas adalah asap pekat yang menurunkan jarak pandang. Kondisi ini membatasi pergerakan personel sekaligus menghambat dukungan udara. Hingga Senin, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan tercatat sebagai dua provinsi yang cukup berat penanganannya karena visibilitas terbatas. Helikopter untuk operasi water bombing maupun penerbangan modifikasi belum dapat digunakan. Bahkan, helikopter water bombing telah hampir satu minggu tidak bisa terbang karena kondisi asap dan jarak pandang yang tidak memadai. Dengan demikian, pemadaman masih sangat bergantung pada penguatan operasi darat sambil menunggu cuaca dan visibilitas membaik.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menurunkan luasan kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan penanganan di lapangan serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait, sesuai dengan perkembangan kondisi kebakaran di masing-masing wilayah.

Pernyataan itu disampaikan seiring masih adanya area hutan dan lahan yang terbakar dengan total luasan mencapai 639,23 hektare. BNPB terus memantau situasi dan mendukung langkah-langkah pemadaman yang dilakukan oleh petugas. Penanganan diarahkan untuk mengendalikan titik-titik kebakaran dan mencegah meluasnya area terdampak, dengan menyesuaikan kebutuhan serta kondisi di lapangan.

Suharyanto juga menyampaikan harapan agar hujan alami mulai turun pada pertengahan Oktober hingga November. Kehadiran hujan diharapkan dapat membantu proses pemadaman dan membuat penanganan kebakaran berjalan lebih baik. Curah hujan alami dapat menjadi dukungan bagi petugas dalam upaya mengurangi luasan area yang masih terbakar, terutama pada wilayah yang memerlukan penanganan berkelanjutan.

Namun, BNPB tetap melanjutkan pengerahan sumber daya dan koordinasi selama kebakaran masih tercatat di sejumlah wilayah. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penanganan bencana yang dilakukan secara bertahap berdasarkan laporan kondisi terkini. BNPB menyatakan komitmennya untuk terus bekerja bersama pihak-pihak terkait, sambil menunggu dukungan kondisi cuaca berupa hujan alami pada periode yang diharapkan tersebut.

Baca juga: Cegah Karhutla, Tim Sesko TNI Edukasi Warga Sanggulan tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Komandan Lanud Sjamsudin Noor Pimpin Langsung Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Selatan