Jakarta | Otoritas Delhi, India, menutup enam stasiun metro pada Senin, 12 Oktober 2026, sebagai langkah pengamanan di tengah meningkatnya ketegangan politik. Penutupan tersebut dilakukan ketika protes terhadap revisi kontroversial daftar pemilih memasuki fase yang lebih intens. Sejumlah stasiun yang berada di kawasan pusat kota tidak melayani penumpang untuk sementara waktu, sehingga pengguna transportasi umum diminta mencari rute alternatif dan memantau pengumuman resmi. Pemerintah setempat menyatakan keputusan itu diperlukan untuk mengurangi risiko kerumunan besar di titik-titik yang berdekatan dengan lokasi aksi.
Selain membatasi akses ke jaringan metro, aparat memberlakukan pembatasan pergerakan dan mengalihkan arus lalu lintas di lebih dari 20 ruas jalan. Pengalihan itu menyebabkan perjalanan menuju sejumlah kawasan pemerintahan, pusat bisnis, dan lokasi demonstrasi berlangsung lebih lambat. Petugas ditempatkan di persimpangan utama untuk mengatur kendaraan, memisahkan arus pejalan kaki, serta mencegah terbentuknya kerumunan spontan. Masyarakat diminta menunda perjalanan yang tidak mendesak dan menggunakan jalur yang telah ditentukan selama situasi masih dipantau.
Ribuan personel keamanan dikerahkan untuk menjaga kawasan pusat Delhi. Barikade didirikan di beberapa akses strategis, sementara pemeriksaan terhadap kendaraan dan orang diperketat. Kehadiran pasukan tersebut dimaksudkan untuk mencegah massa melanjutkan pawai menuju area-area sensitif dan menjaga agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan. Aparat juga bersiaga menghadapi kemungkinan bentrokan apabila kelompok demonstran berupaya menembus garis pengamanan atau berkumpul di luar lokasi yang telah dibatasi.
Langkah terbaru ini terjadi setelah polisi sebelumnya menahan ribuan demonstran di Delhi selama akhir pekan. Di mereka terdapat sejumlah pemimpin partai Cockroach Janta (CJP), yang disebut ikut berada dalam rangkaian aksi menentang revisi daftar pemilih. Penahanan tersebut menambah tekanan politik dan memperbesar perhatian publik terhadap cara pemerintah menangani protes. Otoritas menegaskan bahwa pembatasan diberlakukan untuk menjaga ketertiban, sedangkan kelompok penentang menilai kebijakan itu berisiko membatasi hak berkumpul dan menyampaikan pendapat.
Partai-partai oposisi di India bersiap menggelar pawai menuju Mahkamah Agung sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan revisi daftar pemilih. Rencana tersebut muncul ketika ketegangan politik meningkat akibat kekhawatiran bahwa proses pemutakhiran data pemilih dapat memengaruhi hak warga untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Para pemimpin oposisi menilai perubahan kebijakan itu perlu dihentikan dan dibahas secara terbuka melalui mekanisme hukum.
Aksi tersebut akan melibatkan partai-partai oposisi bersama para pendukung gerakan pemuda Cockroach. Mereka mendesak pengunduran diri Ketua Komisioner Pemilu Gyanesh Kumar, yang dianggap bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan revisi daftar pemilih. Kelompok-kelompok itu menilai independensi lembaga pemilu harus dijaga, terutama ketika keputusan administratif berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap pemilih dan persaingan politik.
Partai Kongres, sebagai kekuatan oposisi utama India, juga berencana menyerahkan memorandum kepada Ketua Mahkamah Agung Surya Kant. Dokumen tersebut akan memuat tuntutan agar tindakan yang mereka sebut sebagai "pencurian suara" dihentikan. Selain itu, memorandum itu akan meminta pengunduran diri Kumar serta mendorong Mahkamah Agung memberikan perhatian terhadap keberatan oposisi mengenai proses revisi daftar pemilih.
Rahul Gandhi mengatakan pawai itu tidak hanya akan diikuti oleh anggota partai. Menurutnya, kaum muda, seluruh partai oposisi, kelompok masyarakat sipil, serta siapa pun yang percaya pada demokrasi dan mendukung Konstitusi India akan ikut berjalan dalam aksi tersebut. Pernyataan itu menempatkan rencana pawai sebagai gerakan politik dan sipil yang lebih luas, sekaligus memperlihatkan upaya oposisi membangun tekanan publik menjelang pembahasan tuntutan mereka di hadapan Mahkamah Agung.
Kontroversi revisi daftar pemilih India bermula sejak tahun lalu, ketika proses pemutakhiran menghasilkan penghapusan sekitar 130 juta nama. Berdasarkan bahan sumber, jumlah tersebut mencakup kira-kira 28 juta orang yang telah meninggal, 63 juta orang yang dilaporkan pindah tempat tinggal, serta 30 juta orang yang tidak dapat dilacak. Besarnya angka itu memicu kekhawatiran mengenai ketepatan data dan kemungkinan adanya pemilih yang kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Partai-partai oposisi menilai penghapusan tersebut berdampak secara tidak proporsional terhadap pemilih Muslim dan kelompok minoritas lainnya. Mereka mempertanyakan apakah prosedur verifikasi telah diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah, terutama kepada warga yang menghadapi kendala administratif, berpindah tempat tinggal, atau kesulitan membuktikan identitas. Menurut oposisi, perubahan daftar pemilih berisiko memengaruhi keseimbangan politik sekaligus memperlemah kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.
Tuduhan itu dibantah Komisi Pemilihan Umum dan Partai Bharatiya Janata (BJP), yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi. Komisi menyatakan bahwa nama yang terhapus secara keliru tidak serta-merta kehilangan hak memilih, karena pemilih masih dapat mendaftarkan diri kembali melalui mekanisme yang tersedia. BJP, sementara itu, menuduh oposisi berusaha merusak kepercayaan terhadap proses demokrasi India dengan memperbesar persoalan administratif menjadi tuduhan politik.
Perdebatan semakin menguat setelah surat kabar The Indian Express melaporkan adanya kekhawatiran internal dari dua deputi Kumar. Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan revisi daftar pemilih, prosedur pendaftaran, serta penggunaan sistem digital dalam pengelolaan data. Laporan itu menambah tekanan kepada penyelenggara untuk menjelaskan bagaimana nama-nama dihapus, bagaimana warga dapat mengajukan keberatan, dan apakah tersedia pengawasan yang memadai. Di tengah saling tuding pemerintah, oposisi, dan lembaga pemilu, transparansi proses serta akses pendaftaran ulang menjadi tuntutan utama untuk meredakan sengketa.
Ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant, menolak permintaan pertemuan yang diajukan Rahul Gandhi bersama delegasinya melalui surat elektronik. Permintaan tersebut berkaitan dengan sengketa daftar pemilih yang belakangan menjadi salah satu isu politik paling sensitif di New Delhi. Penolakan itu disampaikan setelah pihak Gandhi berupaya meminta penjelasan langsung mengenai persoalan yang dinilai berpengaruh terhadap proses demokrasi dan hak pemilih. Keputusan tersebut segera mendapat perhatian karena terjadi ketika ketegangan Partai Kongres dan lembaga-lembaga negara terus meningkat.
Menurut sumber dari Partai Kongres, Kant meminta Gandhi menempuh jalur hukum yang tersedia. Sumber itu menyebutkan bahwa persoalan daftar pemilih telah ditangani oleh pengadilan, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui proses peradilan, bukan melalui pertemuan informal dengan pimpinan Mahkamah Agung. Sikap tersebut menunjukkan bahwa lembaga peradilan ingin mempertahankan penanganan perkara dalam kerangka hukum yang berlaku. Partai Kongres belum menyampaikan secara terperinci isi surat elektronik tersebut, tetapi penolakan itu dipandang sebagai hambatan bagi upaya delegasi untuk memperoleh pertemuan langsung.
Secara terpisah, CJP menyatakan akan menemui Kepolisian Delhi untuk meminta kepastian mengenai jadwal demonstrasi damai yang direncanakan. Pertemuan itu diharapkan memberikan kejelasan mengenai waktu dan pengaturan keamanan aksi, terutama setelah sejumlah stasiun Metro Delhi ditutup di tengah meningkatnya mobilisasi politik. Partai Kongres mengancam akan mengumumkan aksi baru apabila tidak memperoleh jawaban dalam waktu 24 jam. Perkembangan tersebut berlangsung ketika perdebatan mengenai daftar pemilih, keputusan pengadilan, dan hak untuk menyampaikan protes terus memperuncing persaingan politik di ibu kota, sementara pemerintah dan oposisi menghadapi tekanan untuk menjaga ketertiban serta memastikan proses hukum tetap berjalan.
Baca juga: Anggota Komisi IV DPR Sebut Ancaman Karhutla Bisa Memuncak Tahun 2027 | Open Tournament Bola Voli Piala Panglima TNI 2026 Resmi Ditutup
