Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menunjuk Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Penunjukan tersebut disampaikan pada 12 Oktober 2026 setelah rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung bersama Presiden Prabowo di Istana , Jakarta.
Penetapan Satyawan menandai langkah pemerintah untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, dua kawasan yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mencegah meluasnya kebakaran. Dalam posisi barunya, ia diharapkan dapat mengoordinasikan kebijakan, pengawasan, serta upaya pemulihan kawasan secara lebih terpadu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait.
Pengelolaan gambut menjadi salah satu unsur penting dalam strategi pencegahan karhutla di Indonesia. Lahan gambut yang mengalami kekeringan dapat lebih mudah terbakar dan sulit dipadamkan, terutama ketika musim kemarau berlangsung panjang. Karena itu, penguatan tata kelola, pemantauan kondisi lahan, pembasahan kembali, serta kesiapsiagaan di wilayah rawan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah.
Sementara itu, mangrove berperan dalam melindungi wilayah pesisir, menyimpan karbon, dan mendukung keanekaragaman hayati. Kepemimpinan Satyawan di BPGMN diharapkan memperkuat keterhubungan agenda konservasi, pencegahan bencana ekologis, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Arahan tersebut sejalan dengan pembahasan dalam rapat di Istana yang menempatkan penanganan karhutla sebagai salah satu prioritas pemerintah.
Dengan pengalaman sebagai pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, Satyawan akan memimpin badan yang memiliki tanggung jawab strategis dalam pengelolaan gambut dan mangrove nasional. Penunjukan ini sekaligus menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan koordinasi yang lebih kuat dalam mencegah kebakaran, melindungi ekosistem, dan memastikan pengelolaan kawasan dilakukan secara berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa penunjukan Satyawan Pudyatmoko untuk memimpin Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) didasarkan pada latar belakang dan keahliannya. Satyawan disebut berasal dari Kementerian Kehutanan, sehingga memiliki pengalaman yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan serta isu lingkungan yang menjadi ruang lingkup kerja badan tersebut.
Menurut Dudung, pengalaman itu menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memilih sosok yang akan memimpin BPGMN. Pengelolaan gambut dan mangrove membutuhkan pemahaman teknis, kemampuan koordinasi, serta pengalaman dalam menangani kawasan yang memiliki fungsi ekologis dan sosial. Latar belakang Satyawan dinilai relevan dengan kebutuhan tersebut, terutama karena BPGMN memiliki tanggung jawab dalam menjaga, mengelola, dan memulihkan ekosistem gambut serta mangrove.
Dudung juga menyebut Satyawan sebagai ahli di bidang pengelolaan gambut dan mangrove. Keahlian tersebut dipandang dapat mendukung pelaksanaan tugas BPGMN secara lebih terarah. Dengan pengetahuan yang dimilikinya, Satyawan diharapkan mampu memahami tantangan pengelolaan kedua ekosistem, termasuk kebutuhan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan kebijakan berjalan melalui koordinasi antarlembaga.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan Satyawan tidak hanya mempertimbangkan posisi atau asal institusinya, tetapi juga kesesuaian kompetensi dengan mandat BPGMN. Pengalaman dari Kementerian Kehutanan dan keahlian dalam pengelolaan gambut serta mangrove menjadi dasar yang disebut mendukung kesiapan Satyawan untuk menjalankan peran tersebut.
Dudung menyampaikan bahwa pelantikan kepala BPGMN direncanakan berlangsung pada pekan berikutnya. Namun, keterangan itu masih berupa rencana dan belum memuat kepastian mengenai tanggal pelantikan. Dengan demikian, penetapan waktu resmi pelantikan masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memutuskan membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia. Salah satu tujuan utama pembentukan lembaga ini adalah meningkatkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang memiliki gambut luas dan rentan mengalami kekeringan. Kebijakan tersebut menempatkan pengendalian risiko sebelum bencana terjadi sebagai prioritas pemerintah.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa keputusan pembentukan BPGMN didasarkan pada pertimbangan pentingnya pendekatan preventif. Menurutnya, pencegahan dinilai lebih penting, efektif, dan efisien dibandingkan tindakan reaktif setelah kebakaran berlangsung. Langkah pencegahan dapat mencakup pemantauan kondisi lahan, pengelolaan tata air gambut, penguatan kesiapsiagaan, serta koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh karhutla. Kebakaran pada lahan gambut, misalnya, dapat berlangsung lama, menghasilkan asap dalam jumlah besar, mengganggu kesehatan masyarakat, serta merusak keanekaragaman hayati. Dengan pengelolaan yang lebih terencana, potensi kebakaran dapat diidentifikasi lebih awal dan ditangani sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Pembentukan BPGMN juga memiliki perbedaan kelembagaan dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang sebelumnya menjalankan tugas terkait pemulihan gambut dan mangrove. BRGM berada di bawah Kementerian Kehutanan, sedangkan BPGMN dirancang berada langsung di bawah Presiden Prabowo. Posisi tersebut memberikan mandat dan jalur koordinasi yang lebih langsung pada tingkat nasional. Dengan kedudukan itu, BPGMN diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga, mempercepat pengambilan keputusan, serta memastikan kebijakan perlindungan gambut dan mangrove berjalan secara terpadu.
Pengisian Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) akan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan keahlian yang bersifat spesifik dan lintas disiplin. Pemerintah berencana melibatkan para ilmuwan serta tenaga profesional yang memahami karakteristik ekosistem gambut dan mangrove, termasuk aspek hidrologi, kehutanan, tata kelola lahan, konservasi, pemulihan ekosistem, serta pengendalian kebakaran. Komposisi tersebut diharapkan mampu memastikan setiap kebijakan disusun berdasarkan data ilmiah, pengalaman lapangan, dan prinsip pengelolaan berkelanjutan.
Kehadiran tenaga ahli juga penting untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penelitian, masyarakat, dan pelaku usaha. Dengan dukungan keahlian yang memadai, BPGMN dapat merancang langkah pencegahan, pemantauan, dan penanganan kerusakan gambut serta mangrove secara lebih terukur. Pendekatan ini diperlukan agar pengelolaan tidak hanya berfokus pada respons ketika bencana terjadi, tetapi juga mencakup pemulihan dan pencegahan sejak dini.
BPGMN akan didukung anggaran yang memadai, terutama untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Perhatian utama diarahkan kepada enam provinsi yang memiliki wilayah gambut luas dan menghadapi risiko kebakaran, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dukungan pendanaan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pemantauan, meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat kapasitas masyarakat, serta mempercepat tindakan di lapangan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pembentukan BPGMN menunjukkan keterbukaan Presiden Prabowo Subianto terhadap masukan, evaluasi, dan kritik dari kalangan ilmuwan. Sikap tersebut menjadi dasar penting bagi penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan lingkungan. Melalui lembaga dengan komposisi profesional, kewenangan yang jelas, dan dukungan anggaran yang cukup, BPGMN diharapkan memperkuat pencegahan karhutla sekaligus meningkatkan perlindungan ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia.
Baca juga: Cegah Karhutla Sejak Dini, TNI Intensifkan Patroli Udara di Taman Nasional Way Kambas | Harmoni dari Desa Leran Kalitidu Bojonegoro: Dusun Sido Kumpul Menuju Panggung Nasional KASAD Award 2026 | TNI-Kementerian PU Perkuat Sinergi Pengelolaan Sumber Daya Air
