Jakarta | Penyelenggara perjalanan umrah di Indonesia belum mengambil langkah untuk membatalkan keberangkatan jemaah secara sepihak meski situasi konflik yang melibatkan kelompok Houthi di kawasan Arab Saudi dan sekitarnya kembali memanas. Keputusan tersebut masih ditahan karena jalur penerbangan dari Indonesia menuju Jeddah dan Madinah belum sepenuhnya ditutup. Dengan demikian, sejumlah rencana perjalanan masih menunggu perkembangan resmi sebelum dilakukan perubahan atau penjadwalan ulang.
Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi, menyampaikan bahwa perusahaan travel masih menanti kepastian dari maskapai penerbangan serta General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi. Informasi dari kedua pihak tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah penerbangan tetap dapat beroperasi, mengalami pembatasan, atau harus dihentikan sementara karena pertimbangan keselamatan dan kondisi keamanan di wilayah tujuan.
Selama akses udara masih tersedia, penyelenggara umrah cenderung mempertahankan rencana keberangkatan yang telah disusun. Namun, langkah itu tidak berarti bahwa seluruh perjalanan berlangsung tanpa risiko. Pelaku usaha tetap memeriksa jadwal penerbangan, ketersediaan rute, kebijakan bandara, serta kemungkinan adanya instruksi baru dari otoritas penerbangan Indonesia dan Arab Saudi. Perubahan situasi yang cepat dapat memengaruhi perjalanan jemaah, termasuk waktu keberangkatan, transit, dan kepulangan.
Karena itu, travel umrah saat ini memilih untuk terus memantau perkembangan keamanan dan berkoordinasi dengan pihak terkait sebelum menentukan keputusan operasional. Penyelenggara juga perlu menyampaikan informasi secara terbuka kepada jemaah agar mereka memahami bahwa keberangkatan belum dibatalkan, tetapi masih bergantung pada kepastian penerbangan dan arahan resmi. Keputusan akhir akan mempertimbangkan keselamatan jemaah, kelancaran akses menuju kota tujuan, serta ketentuan yang ditetapkan oleh maskapai dan otoritas penerbangan.
Informasi pada Senin, 12 Oktober 2026, menunjukkan bahwa penerbangan dari Jakarta menuju Arab Saudi masih berjalan. Garuda Indonesia dan Saudia Airlines disebut belum menutup layanan penerbangan dari Jakarta ke berbagai tujuan di Arab Saudi, termasuk Jeddah dan Madinah. Kondisi ini menjadi perhatian bagi calon jemaah umrah asal Indonesia yang sedang menunggu kepastian perjalanan di tengah meningkatnya ketegangan keamanan akibat konflik yang melibatkan kelompok Houthi.
Syam menjelaskan bahwa wilayah yang terdampak dalam perkembangan konflik tersebut berada di sekitar Abha, Najran, dan Riyadh. Menurut penjelasan itu, lokasi-lokasi tersebut masih berjarak cukup jauh dari Makkah dan Madinah, dua kota utama yang menjadi tujuan perjalanan umrah. Pertimbangan jarak geografis tersebut menjadi salah satu alasan maskapai belum menghentikan penerbangan dari Jakarta menuju Arab Saudi. Namun, keputusan operasional tetap dapat berubah apabila terdapat perkembangan keamanan baru atau arahan dari otoritas terkait.
Keterangan serupa disampaikan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pada tanggal yang sama, bandara tersebut menyatakan bahwa penerbangan langsung dari Jakarta menuju Jeddah dan Madinah masih beroperasi normal. Informasi ini memberikan gambaran bahwa akses udara bagi jemaah umrah masih tersedia, meskipun situasi regional memerlukan pemantauan secara berkelanjutan.
Calon penumpang tetap perlu memperhatikan informasi resmi dari maskapai, bandara, biro perjalanan, serta otoritas penerbangan dan keamanan. Status penerbangan yang berjalan pada 12 Oktober 2026 tidak dapat dijadikan jaminan bahwa jadwal berikutnya akan selalu berlangsung tanpa perubahan. Perkembangan konflik, penilaian risiko, penutupan wilayah udara, dan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi rute maupun jadwal penerbangan secara mendadak. Karena itu, jemaah disarankan memeriksa kembali status penerbangan menjelang keberangkatan dan memastikan prosedur perjalanan yang berlaku.
Kepastian perjalanan jemaah umrah tidak dapat ditentukan sepihak oleh biro perjalanan, karena kewenangan operasional penerbangan berada pada maskapai dan otoritas penerbangan sipil Arab Saudi. Salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam pengaturan tersebut adalah General Authority of Civil Aviation (GACA). Lembaga ini bersama maskapai memantau situasi keamanan, menentukan kelayakan rute, serta menetapkan apakah penerbangan dapat beroperasi menuju atau dari Arab Saudi.
Apabila kondisi keamanan akibat konflik Houthi mengganggu jalur penerbangan atau menyebabkan Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah dan Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz di Madinah ditutup, pergerakan pesawat akan terhenti. Dampaknya bagi jemaah dapat berupa pembatalan penerbangan, penundaan keberangkatan, perubahan rute, maupun penjadwalan ulang. Keputusan tersebut baru dapat dijalankan setelah adanya pemberitahuan resmi dari maskapai atau otoritas yang berwenang.
Dalam situasi seperti ini, travel umrah tidak dapat membatalkan perjalanan atas inisiatif sendiri hanya berdasarkan kekhawatiran atau informasi yang belum memiliki kepastian. Jika pembatalan dilakukan tanpa keputusan resmi, risiko kerugian, termasuk biaya tiket, akomodasi, transportasi, dan layanan lain, berpotensi menjadi tanggungan penyelenggara. Karena itu, travel perlu menunggu arahan maskapai, GACA, serta pihak terkait lainnya sebelum menyampaikan keputusan final kepada jemaah.
Syam menjelaskan bahwa gangguan yang tidak dapat dihindari dan berada di luar kendali penyelenggara berpotensi dikategorikan sebagai keadaan kahar atau force majeure. Namun, status tersebut tidak otomatis ditetapkan oleh travel. Penentuan kondisi dan konsekuensi hukumnya tetap memerlukan penilaian berdasarkan keputusan pihak berwenang serta ketentuan dalam perjanjian perjalanan. Dampak konkret terhadap jadwal keberangkatan, pengembalian biaya, atau penjadwalan ulang jemaah juga masih menunggu kepastian resmi dari maskapai dan otoritas penerbangan Arab Saudi.
Di tengah ketidakpastian penerbangan, kebutuhan utama jemaah umrah bukanlah penjelasan teknis yang rumit, melainkan kepastian mengenai nasib perjalanan mereka. Jemaah perlu mengetahui apakah keberangkatan tetap dijalankan sesuai jadwal, ditunda sampai situasi lebih aman, atau dibatalkan berdasarkan keputusan resmi. Kejelasan tersebut penting agar mereka dapat mengatur persiapan, pekerjaan, akomodasi, serta kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.
Menurut Syam, pada umumnya jemaah tidak ingin terbebani oleh urusan teknis dan keuangan yang semestinya ditangani oleh biro perjalanan bersama pihak terkait. Mereka terutama mengharapkan informasi yang jelas mengenai dua kemungkinan utama: tetap berangkat atau memperoleh pengembalian dana yang telah dibayarkan. Karena itu, penyelenggara perjalanan diharapkan menyampaikan status penerbangan secara terbuka, termasuk prosedur pengembalian biaya apabila perjalanan tidak dapat dilaksanakan.
Kekhawatiran tersebut meningkat setelah kelompok Houthi dilaporkan menyerang Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Peristiwa itu menimbulkan perhatian terhadap keselamatan penerbangan sipil di Arab Saudi, terutama karena serangan lanjutan dilaporkan terjadi pada Minggu, 11 Oktober 2026. Serangan tersebut berlangsung sehari setelah insiden sebelumnya menimbulkan korban jiwa dan mengganggu operasional penerbangan. Rangkaian kejadian ini membuat jemaah dan keluarga semakin membutuhkan informasi yang dapat dipercaya, bukan kabar yang berubah-ubah.
Namun, penerbangan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih dilaporkan berjalan normal pada Senin, 12 Oktober 2026. Kondisi itu menjadi gambaran situasi pada saat tersebut, tetapi belum secara otomatis menjamin kelanjutan seluruh perjalanan umrah. Keberangkatan berikutnya tetap bergantung pada perkembangan keamanan, evaluasi maskapai, serta keputusan resmi otoritas terkait. Dengan demikian, jemaah perlu menunggu pembaruan resmi sambil memastikan hak dan status pembayaran mereka dikomunikasikan secara jelas oleh penyelenggara perjalanan.
Baca juga: Gelar Latihan Live Fire Dan Penerbangan Malam Dalam SGS 2026
