Jakarta | Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan telah mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk meminta dukungan dalam menelusuri dan menindak dugaan praktik mafia di balik perdagangan ayam dan telur. Informasi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 yang berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin, 12 Oktober 2026.
Dalam penyampaiannya, Amran menyoroti pentingnya keterlibatan aparat penegak hukum untuk mengusut kemungkinan adanya pihak-pihak yang memainkan rantai pasok serta memengaruhi harga komoditas pangan tersebut. Menurut dia, pengawasan terhadap distribusi perlu diperkuat agar pergerakan harga ayam dan telur tetap wajar serta tidak membebani masyarakat.
Surat kepada Kapolri itu menjadi langkah koordinasi pemerintah untuk meminta penelusuran lebih lanjut atas informasi yang diterima Kementerian Pertanian. Dukungan kepolisian diharapkan dapat membantu mengidentifikasi pola perdagangan, pihak yang terlibat, dan faktor yang menyebabkan harga mengalami tekanan di sejumlah daerah.
Permintaan penindakan tersebut masih berkaitan dengan dugaan yang perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan penyelidikan. Hingga informasi itu disampaikan, belum ada pernyataan bahwa praktik mafia dalam perdagangan ayam dan telur telah terbukti. Karena itu, proses penelusuran menjadi bagian penting untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum, permainan distribusi, atau faktor lain yang memengaruhi pembentukan harga.
Langkah Amran juga menunjukkan upaya pemerintah menghubungkan kebijakan pengendalian inflasi dengan penegakan hukum. Selain menjaga ketersediaan pasokan, pemerintah perlu memastikan distribusi berlangsung transparan dan persaingan usaha berjalan secara sehat. Hasil koordinasi Kementerian Pertanian, kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi pasar ayam dan telur.
Amran mengangkat persoalan harga ayam dan telur karena kedua komoditas tersebut dinilai mengalami kenaikan yang tidak sejalan dengan kondisi pasar. Menurut pandangannya, inflasi pada ayam dan telur berada pada tingkat yang tinggi jika dibandingkan dengan harga yang semestinya berlaku berdasarkan perkembangan pasokan, permintaan, serta biaya produksi. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai faktor yang mendorong harga di tingkat konsumen.
Ia menduga terdapat praktik mafia yang turut memengaruhi pembentukan harga kedua komoditas itu. Dugaan tersebut dapat berkaitan dengan kemungkinan adanya pengaturan distribusi, permainan pasokan, atau penguasaan rantai perdagangan oleh pihak tertentu. Namun, pernyataan itu masih berada dalam tahap dugaan dan memerlukan penelusuran serta pembuktian oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa praktik tersebut telah terbukti sebelum proses pemeriksaan selesai.
Perhatian Amran juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah mengendalikan inflasi pangan. Ayam dan telur merupakan bahan pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat, sehingga perubahan harganya dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga dan pergerakan inflasi secara lebih luas. Jika kenaikan harga tidak sepenuhnya disebabkan oleh biaya produksi atau gangguan pasokan, pemerintah perlu mengetahui titik persoalan dalam rantai distribusi agar kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran.
Penindakan yang diminta Amran pada dasarnya diarahkan untuk memastikan adanya pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan, sekaligus menjaga agar perdagangan berjalan secara wajar. Pemerintah dapat memperkuat pemantauan harga, mengevaluasi distribusi dari produsen hingga konsumen, dan meminta penjelasan dari pelaku usaha terkait. Langkah tersebut penting untuk membedakan kenaikan yang dipicu mekanisme pasar dari kenaikan yang diduga muncul akibat praktik tidak sehat. Dengan pendekatan berbasis data dan proses hukum, persoalan harga ayam dan telur dapat ditangani tanpa mengabaikan asas kehati-hatian.
Amran menyoroti adanya anomali dalam pasar ayam dan telur yang dinilainya perlu mendapat perhatian serius. Situasi tersebut menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah untuk menelusuri kondisi perdagangan secara lebih mendalam. Menurutnya, keadaan pasar yang berjalan tidak lazim dapat menunjukkan adanya persoalan yang tidak cukup dijelaskan hanya melalui perubahan harga atau hubungan biasa produsen dan konsumen.
Salah satu hal yang disampaikan Amran ialah munculnya produsen dan konsumen yang sama-sama menggelar aksi di gedung DPR RI. Keberadaan kedua kelompok tersebut di tempat yang sama dipandang sebagai gambaran mengenai tekanan yang dirasakan dari sisi yang berbeda dalam rantai pasok. Produsen berkaitan dengan proses menghasilkan dan menjual komoditas, sedangkan konsumen berhadapan langsung dengan harga yang harus dibayar. Pertemuan kondisi itu dianggap sebagai gejala pasar yang tidak biasa.
Amran menyebut peristiwa tersebut sebagai bagian dari kondisi yang perlu ditelusuri untuk mengetahui persoalan sebenarnya. Penanganan tidak hanya diarahkan pada gejala yang terlihat, tetapi juga pada kemungkinan adanya pihak atau mekanisme yang memengaruhi pembentukan harga. Karena itu, dugaan mafia di balik harga ayam dan telur dinilai membutuhkan pemeriksaan yang serius, objektif, dan berbasis informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelusuran terhadap anomali pasar diharapkan dapat membantu menjelaskan mengapa produsen dan konsumen sama-sama menyampaikan keberadaan mereka di gedung DPR RI, sekaligus menjadi dasar bagi langkah penindakan apabila ditemukan pelanggaran.
Amran meminta pemerintah menindaklanjuti dugaan praktik mafia yang disebut berada di balik pembentukan harga ayam dan telur. Menurut dia, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara serius karena dapat memengaruhi kestabilan pasokan serta harga pangan di tingkat konsumen. Penanganan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemantauan harga di pasar, melainkan juga dengan pemeriksaan terhadap rantai distribusi dan kemungkinan pengaturan pasokan oleh pihak tertentu.
Amran juga meminta Kementerian Dalam Negeri ikut membantu mengendalikan inflasi yang berpotensi terdorong apabila dugaan praktik tersebut tidak segera ditelusuri. Keterlibatan Kemendagri dinilai penting karena pengendalian harga pangan membutuhkan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat membantu menyediakan informasi mengenai pergerakan harga, ketersediaan komoditas, serta kondisi distribusi ayam dan telur di wilayah masing-masing.
Secara khusus, Amran meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Ia berharap dugaan praktik mafia itu dapat diperiksa berdasarkan data serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga langkah penanganannya tidak berhenti pada pemantauan gejolak harga. Koordinasi juga diperlukan untuk memastikan kebijakan pengendalian inflasi tidak mengabaikan kepentingan peternak, pedagang, dan masyarakat sebagai konsumen.
Amran turut meminta agar dugaan praktik mafia di balik harga ayam dan telur dibuka kepada publik secara transparan sesuai hasil penelusuran yang dilakukan. Keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memahami perkembangan persoalan serta langkah pemerintah dalam meresponsnya. Ia menekankan bahwa isu tersebut harus ditangani secara serius, terukur, dan melibatkan instansi yang memiliki kewenangan, tanpa mendahului hasil penyelidikan atau menetapkan pihak tertentu sebelum terdapat temuan yang jelas.
