Kabupaten Serang | Pembangunan Jalan Raya Pos berlangsung secara bertahap pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels. Menurut keterangan sejarawan Universitas Indonesia, Prof. Djoko Marihandono, tahap pertama dikerjakan pada rentang 1808–1811. Pembangunan ini menjadi bagian awal dari upaya membentuk jalur darat yang menghubungkan sejumlah wilayah penting di Pulau Jawa, sekaligus memperkuat mobilitas pemerintahan dan kepentingan kolonial.
Jalur pada tahap awal tersebut mencakup ruas dari Buitenzorg, khususnya kawasan Cisarua, hingga Cirebon. Dengan demikian, pembangunannya belum mencakup keseluruhan lintasan yang kemudian dikenal sebagai Jalan Raya Anyer–Panarukan. Ruas Cisarua–Cirebon menunjukkan bahwa pekerjaan dimulai dari kawasan pedalaman dan pegunungan, lalu bergerak menuju wilayah pantai utara. Kondisi geografis yang beragam tentu memengaruhi kebutuhan tenaga, waktu, serta sumber daya dalam pengerjaannya.
Djoko menyebut biaya pembangunan tahap pertama itu mencapai 30 ribu ringgit. Angka tersebut memberikan gambaran mengenai besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah kolonial untuk membuka dan memperbaiki jalur transportasi pada masa itu. Namun, pembiayaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan material atau kebutuhan teknis. Aspek tenaga kerja juga menjadi bagian penting dari pengeluaran pembangunan.
Para pekerja pada ruas ini disebut memperoleh bayaran. Imbalan tersebut tidak semata-mata diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga berupa beras dan garam. Keterangan ini memperlihatkan bahwa sistem pembayaran pada masa tersebut menggunakan kombinasi uang dan kebutuhan pokok. Beras dan garam memiliki nilai penting bagi kehidupan sehari-hari, sehingga pemberian keduanya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari kompensasi pekerja.
Informasi mengenai tahap awal, lintasan, biaya, dan bentuk pembayaran itu disampaikan Djoko dalam acara kick off Anyer–Panarukan 3R: Road, Route, Roots pada Minggu (11/10). Keterangan tersebut membantu menempatkan pembangunan Jalan Raya Pos dalam konteks sejarah yang lebih terukur, terutama terkait hubungan anggaran kolonial, tenaga kerja, dan pelaksanaan proyek di lapangan.
Pembangunan ruas Jalan Raya Pos dari Cisarua menuju Cirebon melibatkan tenaga kerja dengan latar wilayah yang beragam. Para pekerja yang mengerjakan bagian jalan di kawasan yang kini termasuk Jawa Barat bukan terutama penduduk setempat. Sebagian besar didatangkan dari Jawa Tengah, Yogyakarta, serta daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Pola pengerahan ini menunjukkan bahwa proyek tersebut bergantung pada mobilisasi tenaga dalam skala luas, sekaligus memperlihatkan kuatnya kendali administratif kolonial atas masyarakat di berbagai wilayah.
Untuk ruas Cisarua hingga Cirebon, jumlah pekerja diperkirakan sekitar 400 orang. Angka tersebut merujuk pada tenaga yang ditempatkan untuk menangani bagian jalan utama di sepanjang jalur tersebut. Namun, mereka bukan satu-satunya kelompok yang terlibat dalam keseluruhan pembangunan. Pekerja lain dikerahkan untuk mengerjakan bagian jalan yang masih tersisa, baik pada ruas yang berdekatan maupun pada segmen yang memerlukan penanganan khusus. Jika seluruh kelompok itu dihitung, jumlah tenaga kerja diperkirakan mencapai sekitar 1.100 orang.
Pembayaran kepada pekerja tidak ditetapkan secara seragam. Besarnya upah disesuaikan dengan tingkat kesulitan medan dan beban pekerjaan pada setiap ruas. Perbedaan tersebut penting karena pembangunan jalan tidak hanya membutuhkan pengerahan tenaga, tetapi juga menghadapi kondisi geografis yang beragam, mulai dari dataran yang relatif mudah dilalui hingga kawasan berbukit dan terjal. Dengan demikian, nilai upah mencerminkan pertimbangan praktis terhadap tantangan pekerjaan, meskipun tetap berlangsung dalam kerangka pengerahan kolonial.
Pekerjaan dari Rajamandala ke Bandung, misalnya, dibayar 6 ringgit per orang karena harus melewati kawasan Cipatat yang dikenal lebih sulit. Sebaliknya, jalur Bandung–Parakan Muncang memiliki medan yang lebih datar sehingga upahnya hanya 1 ringgit per orang. Perbedaan ini memperlihatkan bagaimana kondisi alam digunakan sebagai dasar pembedaan pembayaran, sekaligus menegaskan bahwa pengalaman pekerja sangat dipengaruhi oleh lokasi penugasan dan karakter medan yang mereka hadapi.
Tahap kedua pembangunan Jalan Raya Pos meneruskan jalur dari Cirebon ke arah timur hingga Surabaya, kemudian Panarukan. Perluasan jaringan ini berlangsung dalam keadaan keuangan pemerintah kolonial yang tidak memadai untuk menanggung seluruh biaya pekerjaan. Karena itu, Daendels memanggil 34 bupati dari Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mengorganisasi kelanjutan pembangunan. Tanggung jawab tersebut dijalankan melalui pengerahan tenaga secara gotong royong di bawah arahan para bupati, bukan melalui pola pembiayaan yang sama dengan ruas pada tahap pertama.
Para bupati yang terlibat bukan penguasa yang sepenuhnya berdiri di luar struktur pemerintahan kolonial. Mereka diangkat dan menerima bayaran dari pemerintah, serta berada di bawah pengawasan para residen. Kedudukan ini menempatkan bupati sebagai penghubung penting kebijakan pemerintah kolonial dan masyarakat di wilayahnya. Selain menjalankan administrasi, mereka diwajibkan menyediakan tenaga kerja untuk pekerjaan jalan. Dengan demikian, perintah pembangunan diteruskan melalui hierarki pemerintahan lokal, sementara penduduk menjadi sumber utama tenaga yang dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan proyek.
Menurut keterangan Djoko, persoalan paling berat muncul ketika pengerahan tenaga berada di bawah para bupati. Dalam praktiknya, kewajiban menyediakan pekerja dapat berubah menjadi tekanan terhadap masyarakat, terutama ketika jumlah tenaga yang diminta besar, pekerjaan berlangsung lama, dan perlindungan bagi pekerja sangat terbatas. Penderitaan serta kesengsaraan pekerja tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan jalan sebagai proyek teknis, melainkan dengan cara tenaga mereka dihimpun dan dikendalikan di tingkat lokal. Karena itu, tahap kedua perlu dipahami sebagai perubahan mekanisme kerja: pembiayaan pemerintah digantikan oleh kewajiban pengerahan tenaga melalui para bupati. Mekanisme tersebut tidak boleh disamakan dengan sistem pembayaran yang diterapkan pada tahap pertama, sebab keduanya memiliki dasar pelaksanaan dan dampak sosial yang berbeda.
Pembangunan Jalan Raya Pos dari Surabaya hingga Panarukan tetap diteruskan meskipun pemerintah kolonial tidak memiliki dana yang memadai. Keputusan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kebutuhan transportasi atau kepentingan militer, tetapi juga didorong pertimbangan ekonomi yang kuat. Kawasan di sepanjang jalur itu memiliki kekayaan hutan jati, komoditas yang bernilai penting bagi kepentingan pemerintah kolonial. Dengan membangun dan menguasai jaringan jalan, pemerintah dapat memperlancar akses menuju wilayah penghasil kayu sekaligus memperkuat pengawasan atas sumber daya alamnya.
Berdasarkan keterangan Djoko, kebutuhan terhadap kayu jati semakin besar setelah kapal-kapal pemerintah habis dihancurkan oleh kapal-kapal Inggris. Kayu tersebut diperlukan untuk membuat kapal-kapal baru yang dapat mendukung kegiatan pemerintahan, perdagangan, dan pertahanan. Selain untuk perkapalan, kayu jati juga digunakan dalam pembangunan rumah serta berbagai fasilitas lainnya. Fakta ini memperlihatkan bahwa kelanjutan pembangunan jalan memiliki hubungan erat dengan strategi pemulihan dan penguatan kekuasaan kolonial. Jalan bukan hanya sarana penghubung antardaerah, melainkan infrastruktur yang membantu mengalirkan tenaga kerja, hasil hutan, dan kepentingan ekonomi ke pusat-pusat kekuasaan.
Memahami latar belakang tersebut menjadi penting ketika sejarah Anyer–Panarukan dihadirkan kembali melalui kick off Anyer–Panarukan 3R: Road, Route, Roots yang digerakkan Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Program ini berupaya mengangkat kembali jejak sejarah jalan tersebut agar tidak berhenti sebagai kenangan masa lalu atau sekadar objek nostalgia. Road dan route dapat dimaknai sebagai ruang konektivitas, sedangkan roots menegaskan pentingnya akar sejarah, identitas, dan pengalaman masyarakat yang hidup di sepanjang jalur itu.
Dengan pendekatan demikian, sejarah dapat menjadi sumber inspirasi bagi masa depan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
