Jakarta | CELIOS dan KabinetBayangan merilis hasil survei mengenai dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Survei tersebut memberikan gambaran tentang penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan selama periode kepemimpinan yang telah berjalan dua tahun. Salah satu temuan yang disoroti ialah adanya 10 menteri yang memperoleh skor paling rendah dalam penilaian kinerja jajaran pemerintahan.
Daftar tersebut menjadi bagian penting dari hasil riset karena menunjukkan adanya perbedaan tingkat penilaian terhadap para menteri yang menjalankan fungsi pemerintahan. Penilaian itu mencakup kinerja jajaran pemerintahan secara umum, sekaligus menempatkan sejumlah menteri pada posisi dengan skor terendah. Hasil survei CELIOS dan KabinetBayangan tersebut memperlihatkan bagaimana kinerja kementerian menjadi perhatian dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyampaikan hasil survei itu dalam pemaparan riset secara daring pada Minggu, 11 Oktober 2026. Dalam pemaparan tersebut, CELIOS dan KabinetBayangan mengumumkan penilaian terhadap kinerja pemerintahan beserta daftar 10 menteri yang berada pada kelompok skor paling rendah. Temuan ini menjadi dasar pemberitaan mengenai evaluasi terhadap jajaran menteri setelah dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Penilaian terhadap kinerja kabinet dalam survei dua tahun pemerintahan menempatkan tiga menteri pada posisi terbawah. Ekonom Bhima Yudhistira menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berada di urutan pertama sebagai menteri dengan skor terendah. Posisi berikutnya ditempati Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, kemudian Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Susunan tersebut menjadi bagian dari daftar 10 menteri yang memperoleh penilaian paling rendah dalam survei.
Menurut Bhima, pola penilaian itu masih menunjukkan kecenderungan yang sama seperti tahun sebelumnya. Dengan demikian, nama-nama yang berada di tiga posisi terbawah dinilai belum mengalami perubahan berarti dibandingkan hasil survei sebelumnya. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa evaluasi publik terhadap sejumlah anggota kabinet masih terkonsentrasi pada figur yang sama, tanpa mengubah makna hasil survei atau menambahkan faktor lain di luar keterangan yang disampaikan.
Bhima juga menyampaikan bahwa penilaian terhadap Raja Juli Antoni tampaknya berkaitan dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan, atau karhutla. Keterangan itu disampaikan sebagai kemungkinan yang berhubungan dengan hasil penilaian, bukan sebagai tuduhan maupun penetapan sebab lain. Dalam konteks tersebut, posisi Raja Juli Antoni di urutan ketiga terbawah perlu dibaca sesuai dengan pernyataan Bhima mengenai isu yang tampaknya memengaruhi persepsi terhadap kinerja kementeriannya. Sementara itu, Bahlil Lahadalia dan Natalius Pigai tetap tercatat sebagai dua nama yang menempati posisi terendah setelah hasil survei dibandingkan dengan menteri lainnya. Temuan ini menegaskan kembali adanya pola evaluasi yang berulang dari tahun sebelumnya, sebagaimana disampaikan Bhima.
Hasil survei dua tahun pemerintahan mencatat sepuluh menteri dan pejabat setingkat menteri dengan skor terendah. Angka-angka tersebut menggambarkan penilaian responden terhadap kinerja maupun capaian masing-masing dalam periode evaluasi. Peringkat paling rendah ditempati Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, yang memperoleh skor -159. Selisih tipis terlihat pada Natalius Pigai sebagai Menteri HAM dengan skor -158. Dua posisi teratas dalam daftar ini menunjukkan nilai negatif paling besar dibandingkan pejabat lainnya.
Berikutnya, Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan tercatat mendapatkan skor -103. Setelah itu, Kepala BGN Sudaryono memperoleh skor -47. Zulkifli Hasan sebagai Menko Pangan berada pada urutan selanjutnya dengan skor -43. Data tersebut memperlihatkan bahwa skor rendah tidak hanya muncul pada kementerian teknis, tetapi juga pada lembaga dan bidang koordinasi yang memiliki cakupan kebijakan luas.
Daftar berikutnya mencakup Nusron Wahid sebagai Menteri ATR/Kepala BPN dengan skor -24. Pratikno sebagai Menko PMK mendapatkan skor -17, sama seperti Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial yang juga memperoleh -17. Pada posisi paling akhir dalam daftar sepuluh skor terendah, Muhaimin Iskandar sebagai Menko PM mendapat -16 dan Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan juga mendapat -16. Kesamaan nilai tersebut menempatkan keduanya pada tingkat penilaian yang sama.
Secara lengkap, urutan skor rendah itu adalah Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM -159, Natalius Pigai sebagai Menteri HAM -158, Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan -103, Kepala BGN Sudaryono -47, Zulkifli Hasan sebagai Menko Pangan -43, Nusron Wahid sebagai Menteri ATR/Kepala BPN -24, Pratikno sebagai Menko PMK -17, Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial -17, Muhaimin Iskandar sebagai Menko PM -16, dan Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan -16. Penyajian lengkap ini penting agar perbedaan skor, jabatan, serta posisi setiap nama dapat dibaca secara utuh tanpa mengabaikan fakta utama survei.
Selain menilai kinerja para menteri, survei dua tahun pemerintahan juga memuat penilaian terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan keterangan yang dirilis, Gibran memperoleh skor di bawah angka 5. Sumber tersebut tidak mencantumkan angka pasti yang diterima Wakil Presiden, sehingga informasi yang dapat disampaikan hanya berada pada rentang penilaian di bawah 5.
Keterangan mengenai posisi Gibran itu merupakan bagian dari hasil penilaian yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama KabinetBayangan. Kedua lembaga tersebut menyajikan hasil survei yang mencakup sejumlah pejabat dalam pemerintahan, termasuk para menteri dan Wakil Presiden. Penilaian terhadap Gibran ditempatkan sebagai informasi tersendiri dalam rangkaian hasil survei tersebut.
Dengan demikian, cakupan survei tidak terbatas pada pemeringkatan atau pemberian skor kepada anggota kabinet. Wakil presiden juga menjadi salah satu pihak yang dinilai dalam survei dua tahun pemerintahan. Namun, karena publikasi sumber tidak menyebutkan nilai numerik secara lengkap, skor Gibran hanya dapat disebut berada di bawah 5 tanpa menetapkan angka tertentu. Informasi ini melengkapi data penilaian terhadap 10 menteri yang memperoleh skor terendah, sekaligus menunjukkan bahwa survei CELIOS dan KabinetBayangan memuat penilaian terhadap menteri serta wakil presiden dalam satu rangkaian hasil.
