Kota Bekasi | Pemerintah Kota Bogor bersama APEKSI Komisariat Wilayah III menyelenggarakan forum Mayors’ Talk: Climate and Urban Resilience 2026 pada 27–30 September 2026. Forum ini mempertemukan para kepala daerah dari wilayah Komwil III APEKSI untuk membahas berbagai tantangan perkotaan, terutama dampak krisis iklim global dan persoalan pengelolaan lingkungan yang semakin kompleks.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bertukar pengalaman sekaligus merumuskan langkah kolaboratif antarkota. Isu yang dibahas mencakup penguatan ketangguhan kota, pengelolaan sampah, perlindungan lingkungan, serta inovasi kebijakan untuk menghadapi perubahan iklim. Melalui dialog antarwilayah, pemerintah daerah diharapkan dapat menemukan solusi yang relevan, terukur, dan dapat diterapkan sesuai karakteristik masing-masing kota.
Rangkaian kegiatan pada hari pertama diawali dengan welcome dinner kepala daerah yang berlangsung di Plaza Balai Kota Bogor. Agenda tersebut menjadi kesempatan bagi para peserta untuk membangun komunikasi dan memperkuat jejaring kerja sama sebelum mengikuti pembahasan utama forum. Kehadiran kepala daerah dari berbagai wilayah menunjukkan pentingnya koordinasi dalam menjawab persoalan lingkungan yang tidak mengenal batas administratif.
Pemerintah Kota Bekasi hadir mewakili Wali Kota Bekasi melalui Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe. Ia didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Yudi serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Kiswatiningsih. Keikutsertaan tersebut mencerminkan komitmen Kota Bekasi untuk terlibat aktif dalam pertukaran gagasan dan penguatan kerja sama antarpemerintah daerah.
Kota Bogor dipercaya menjadi tuan rumah karena dinilai memiliki antusiasme dan inovasi nyata dalam pengelolaan sampah serta lingkungan. Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk mendorong diskusi yang lebih praktis mengenai tata kelola perkotaan berkelanjutan. Forum APEKSI 2026 diharapkan memperkuat kolaborasi antarwilayah, sehingga setiap kota dapat saling mendukung dalam membangun lingkungan yang lebih sehat, adaptif, dan tangguh menghadapi tekanan iklim.
Ketua Komwil III APEKSI sekaligus Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, menilai koordinasi antarkepala daerah semakin penting untuk menghadapi dinamika dan isu strategis yang akan datang. Tantangan perkotaan tidak lagi berhenti pada batas administratif, karena perubahan iklim, bencana hidrometeorologi, pertumbuhan penduduk, serta tekanan terhadap sumber daya membutuhkan respons yang terhubung. Kebijakan satu daerah dapat memengaruhi wilayah lain, terutama dalam pengelolaan air, transportasi, persampahan, energi, dan perlindungan kawasan pesisir.
Menurutnya, kepala daerah perlu membangun komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan agar setiap persoalan dapat dipetakan secara bersama. Pertukaran pengalaman memungkinkan pemerintah kota mengenali pendekatan yang telah berhasil, sekaligus menghindari pengulangan kebijakan yang kurang efektif. Koordinasi juga membantu menyelaraskan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program sehingga upaya menghadapi perubahan iklim tidak bersifat sporadis. Dalam konteks ini, ketahanan kota harus dipahami sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk mengantisipasi risiko, beradaptasi terhadap perubahan, serta memulihkan diri setelah menghadapi gangguan.
Achmad menegaskan bahwa fondasi kota tangguh berawal dari integritas dan kepemimpinan para kepala daerah. Integritas diperlukan agar keputusan publik benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, sedangkan kepemimpinan menentukan konsistensi pelaksanaan kebijakan di tengah berbagai keterbatasan. Pandangan tersebut sejalan dengan tujuan forum APEKSI untuk memperkuat kerja sama antarwilayah dan merumuskan langkah konkret bagi kota-kota yang menghadapi tekanan lingkungan maupun tantangan pengelolaan perkotaan. Melalui forum ini, koordinasi diharapkan menghasilkan agenda bersama, seperti penguatan sistem peringatan dini, peningkatan layanan dasar, pengelolaan sampah terpadu, dan perlindungan kelompok rentan. Kerja sama yang terarah akan membuat setiap kota memiliki dukungan lebih kuat dalam menyusun solusi yang realistis, terukur, dan dapat diterapkan sesuai karakter wilayahnya.
Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bekasi menyambut baik forum kolaborasi antarwilayah yang membahas tantangan iklim dan lingkungan. Menurutnya, forum tersebut relevan karena persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah secara mandiri. Pertukaran gagasan dan penyelarasan kebijakan dinilai penting untuk menghasilkan langkah penanganan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam paparannya, Abdul Harris menjelaskan keterlibatan Kota Bekasi dalam proyek strategis nasional Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Program ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola persampahan sekaligus mengurangi beban lingkungan akibat penumpukan sampah. Pelaksanaannya tetap memerlukan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola, serta masyarakat agar manfaat dan dampaknya dapat dikendalikan secara bertanggung jawab.
Bekasi juga mendorong pemulihan iklim melalui Program Kampung Iklim atau ProKlim. Program tersebut diarahkan untuk menyinergikan kebijakan nasional dengan pelaksanaan di tingkat lokal melalui keterlibatan masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan pendekatan itu, aksi adaptasi serta mitigasi perubahan iklim dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah, termasuk pengelolaan lingkungan berbasis komunitas.
Selain agenda iklim dan persampahan, Pemerintah Kota Bekasi mengusulkan penanganan banjir secara kolaboratif dan terintegrasi antarwilayah. Banjir kerap dipengaruhi oleh kondisi daerah hulu, kapasitas saluran, tata ruang, dan pengelolaan sungai yang melintasi batas administrasi. Karena itu, diperlukan perencanaan bersama, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta tindakan nyata yang dilakukan secara berkelanjutan.
Abdul Harris turut menyampaikan kekhawatiran atas pencemaran air di Kota Bekasi. Persoalan tersebut membutuhkan solusi nyata, penanganan serius, dan kepastian hukum, terlebih masyarakat masih bergantung pada Kali Bekasi sebagai salah satu sumber air baku. Pengawasan kualitas air, penegakan aturan terhadap pencemar, dan koordinasi lintas wilayah menjadi langkah penting untuk melindungi kesehatan publik serta menjamin keberlanjutan kebutuhan air kota.
Pengelolaan sampah di Kota Bekasi didorong untuk dimulai dari tingkat rumah tangga. Upaya ini membutuhkan peningkatan kesadaran warga agar mampu memilah sampah sejak dari sumbernya, membedakan sampah organik dan anorganik, serta mengolahnya sesuai karakteristik masing-masing. Pemilahan tersebut dapat membantu mengurangi volume sampah yang dibawa ke tempat pemrosesan akhir sekaligus membuka peluang pemanfaatan kembali material yang masih bernilai. Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Selain penguatan partisipasi warga, pemerintah daerah juga meminta dukungan pemerintah pusat melalui penganggaran pengelolaan sampah di tingkat kecamatan. Dukungan tersebut diperlukan agar pelaksanaan penanganan sampah tidak hanya bertumpu pada kebijakan dan kemampuan anggaran kota, tetapi dapat ditopang oleh sumber pembiayaan yang memadai hingga tingkat kewilayahan. Dengan dukungan lintas pemerintahan, kecamatan dapat memiliki kapasitas lebih baik untuk menjalankan edukasi, pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah secara terarah.
Agenda puncak Mayors’ Talk berlangsung di IPB International Convention Center Bogor dengan menghadirkan pemangku kebijakan nasional dan praktisi lapangan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Koordinator Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq. Narasumber yang hadir berasal dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Lingkungan Hidup atau perwakilannya, akademisi perguruan tinggi, serta praktisi pengelolaan sampah dari Rekosistem. Kehadiran berbagai unsur tersebut mempertemukan perspektif kebijakan, pengetahuan ilmiah, dan pengalaman penerapan di lapangan.
Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam menyampaikan bahwa Komisariat Wilayah III merupakan komisariat terbesar di APEKSI. Komwil III menaungi 25 kota, sehingga forum tersebut menjadi ruang penting untuk memperkuat pertukaran pengalaman dan koordinasi antarwilayah dalam menghadapi persoalan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
