JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Gagasan penambahan 11 kursi anggota DPR RI mulai mengemuka dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Wacana tersebut dibicarakan pada rapat perdana Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu bersama Badan Keahlian DPR RI yang berlangsung pada Kamis, 8 Oktober 2026. Pertemuan ini menjadi tahap awal untuk menginventarisasi berbagai masukan terkait kebutuhan penyempurnaan regulasi pemilu, termasuk pengaturan mengenai jumlah kursi di parlemen.
Dalam rapat tersebut, usulan penambahan 11 kursi belum ditempatkan sebagai keputusan yang telah disepakati. Pembahasan masih berada pada tahap penjajakan dan pengumpulan bahan untuk menilai dasar, urgensi, serta konsekuensi dari setiap gagasan yang diajukan. Karena itu, belum ada ketetapan mengenai jumlah kursi tambahan maupun substansi perubahan lain yang akan dimasukkan ke dalam revisi undang-undang.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan bahwa penambahan kursi tersebut masih berupa masukan yang perlu dikaji lebih lanjut. Kajian itu diperlukan agar setiap perubahan memiliki landasan yang jelas, baik dari sisi kebutuhan representasi masyarakat, perkembangan jumlah penduduk, maupun dampaknya terhadap sistem pemilu dan kelembagaan DPR. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pembahasan masih terbuka dan belum mengarah pada keputusan final.
Rapat perdana Panja dengan Badan Keahlian DPR RI sekaligus memperlihatkan bahwa revisi UU Pemilu akan melalui pembahasan bertahap. Setiap usulan, termasuk wacana penambahan kursi, perlu diuji melalui kajian hukum, politik, dan teknis sebelum dipertimbangkan untuk masuk ke dalam rumusan norma. Dengan demikian, informasi mengenai tambahan 11 kursi saat ini lebih tepat dipahami sebagai bagian dari agenda awal pembahasan, bukan sebagai kepastian perubahan komposisi DPR RI.
Wacana penambahan 11 kursi DPR dalam pembahasan RUU Pemilu belum dapat dipandang sebagai keputusan resmi Panitia Kerja (Panja). Angka tersebut berasal dari masukan Badan Keahlian DPR RI yang disampaikan sebagai bahan pertimbangan awal. Karena itu, informasi mengenai 11 kursi tambahan perlu ditempatkan secara proporsional, bukan sebagai ketentuan yang telah disepakati atau dipastikan akan berlaku pada pemilu mendatang.
Anggota Panja RUU Pemilu, Aria Bima, menjelaskan bahwa pembahasan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, panja belum menyepakati jumlah kursi DPR maupun substansi revisi lainnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berbagai gagasan yang muncul dalam proses awal masih terbuka untuk dikaji, dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku, serta disesuaikan dengan kebutuhan representasi politik dan kerangka kelembagaan pemilu.
Rapat perdana Panja juga belum diarahkan untuk menetapkan keputusan substantif mengenai perubahan jumlah kursi. Pertemuan tersebut terutama digunakan untuk menyinkronkan draf RUU Pemilu, termasuk menyamakan pemahaman terhadap rumusan dan materi yang telah disiapkan. Tahap sinkronisasi diperlukan agar pembahasan berikutnya memiliki dasar naskah yang lebih jelas dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antaranggota maupun pihak yang terlibat.
Dengan demikian, angka 11 kursi sebaiknya dipahami sebagai salah satu masukan dalam proses legislasi, bukan sebagai hasil akhir pembahasan. Penetapan jumlah kursi, apabila nantinya menjadi bagian dari revisi, masih harus melalui pembahasan Panja, penyusunan rumusan, serta tahapan pengambilan keputusan sesuai mekanisme pembentukan undang-undang. Posisi resmi Panja baru dapat diketahui setelah proses pembahasan menghasilkan kesepakatan yang dinyatakan secara terbuka.
Gagasan penambahan 11 kursi DPR muncul dalam konteks penataan daerah pemilihan (dapil) dan upaya memperbaiki kualitas keterwakilan wilayah. Berdasarkan keterangan Aria Bima, pembahasan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan menambah jumlah anggota parlemen, melainkan perlu ditempatkan dalam evaluasi yang lebih luas mengenai pembagian dapil, sebaran penduduk, serta hubungan daerah dan wakilnya. Penataan dapil dapat memengaruhi tingkat keterwakilan karena setiap wilayah memiliki karakter geografis, sosial, dan kebutuhan politik yang berbeda.
Dalam merumuskan jumlah kursi, panja perlu mempertimbangkan prinsip keadilan secara menyeluruh. Proporsi jumlah penduduk memang merupakan salah satu dasar penting dalam pembagian kursi, tetapi tidak selalu cukup untuk menggambarkan kebutuhan representasi setiap wilayah. Daerah dengan jumlah penduduk lebih kecil dapat menghadapi tantangan geografis, aksesibilitas, atau persoalan pembangunan yang memerlukan perhatian khusus. Karena itu, ukuran keterwakilan tidak seharusnya hanya ditentukan oleh perbandingan jumlah penduduk, tanpa melihat kondisi wilayah yang diwakili.
Pendekatan yang dapat dipertimbangkan ialah menyeimbangkan keterwakilan penduduk dengan representasi wilayah. Keseimbangan ini menuntut adanya kajian mengenai apakah konfigurasi dapil saat ini telah memberikan ruang yang proporsional bagi berbagai daerah untuk menyampaikan kepentingannya melalui DPR. Penambahan kursi, apabila dibahas, harus dikaitkan dengan tujuan tersebut dan disertai alasan yang terukur, bukan sekadar menjadi konsekuensi dari perubahan politik atau administratif.
Aria Bima berpandangan bahwa penambahan kursi dapat masuk akal apabila diarahkan untuk memperkuat keterwakilan representatif wilayah. Pernyataan ini menekankan kemungkinan, bukan dukungan final terhadap penambahan kursi. Panja tetap perlu menguji dampaknya terhadap keadilan pemilu, efektivitas lembaga perwakilan, beban anggaran, dan kesetaraan antarwilayah. Dengan demikian, keputusan mengenai jumlah kursi sebaiknya lahir dari kajian komprehensif yang transparan dan mempertemukan prinsip proporsionalitas penduduk dengan kebutuhan representasi wilayah.
Aspirasi masyarakat mengenai keterwakilan pemilih menjadi salah satu isu yang turut mengemuka dalam pembahasan penataan sistem pemilu. Sejumlah suara pemilih dinilai belum sepenuhnya terakomodasi dalam hasil pemilu, baik karena distribusi penduduk, karakteristik wilayah, maupun mekanisme konversi suara menjadi kursi. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan tidak hanya berkaitan dengan jumlah kursi, tetapi juga dengan bagaimana setiap daerah dan kelompok pemilih memperoleh ruang yang proporsional dalam lembaga legislatif.
Karena itu, aspirasi mengenai suara yang belum terakomodasi disebut perlu direspons melalui penataan daerah pemilihan dan evaluasi terhadap jumlah kursi. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak semata-mata menambah jumlah anggota DPR, tetapi juga memperbaiki keseimbangan representasi antarwilayah. Setiap perubahan harus mempertimbangkan data kependudukan, luas wilayah, kondisi geografis, serta kebutuhan masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap proses politik.
Meski demikian, wacana penambahan 11 kursi DPR masih berada dalam tahap kajian. Panitia kerja masih harus membahas dasar pertimbangan yang digunakan, kebutuhan keterwakilan wilayah, serta pengaturan jumlah kursi dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Pembahasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa usulan yang disusun memiliki landasan hukum dan kebijakan yang jelas, sekaligus dapat diterapkan secara konsisten pada penyelenggaraan pemilu berikutnya.
Rapat Panja pada 8 Oktober 2026 digelar secara tertutup. Pertemuan itu berfokus pada sinkronisasi draf dan penyelarasan rumusan antarbagian, bukan pembahasan substansi secara mendalam. Dengan demikian, belum terdapat keputusan final mengenai penambahan kursi maupun bentuk pengaturan daerah pemilihan. Tahapan selanjutnya masih akan menentukan arah pembahasan, termasuk menilai masukan publik, kebutuhan representasi wilayah, dan dampaknya terhadap keseluruhan desain pemilu.
Proses tersebut diharapkan tetap berlangsung terbuka melalui penyampaian informasi dan ruang partisipasi yang memadai. Keterlibatan masyarakat penting agar perubahan aturan tidak hanya memenuhi kebutuhan kelembagaan, tetapi juga menjawab pengalaman pemilih di berbagai daerah. Dengan pendekatan berbasis data dan konsultasi publik, penataan kursi dapat diarahkan untuk memperkuat legitimasi serta kualitas keterwakilan dalam DPR.
