JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital telah resmi diterbitkan. Kehadiran peraturan ini menandai langkah pemerintah dalam menyediakan payung hukum baru bagi ekosistem transportasi yang menggunakan platform digital, termasuk layanan ojek online. Regulasi tersebut disiapkan untuk mengatur operasional ojek online secara lebih menyeluruh, sehingga penyelenggaraan layanan transportasi berbasis platform memiliki landasan pengaturan yang jelas.
Informasi mengenai penerbitan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers bersama pemerintah. Konferensi pers itu berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026. Penyampaian tersebut menegaskan bahwa regulasi baru ini telah menjadi bagian dari langkah resmi untuk merespons kebutuhan pengaturan terhadap transportasi berbasis platform digital.
Pengaturan tersebut hadir di tengah kebutuhan untuk menata ekosistem transportasi digital secara lebih menyeluruh. Ojek online sebagai bagian dari ekosistem itu memerlukan kerangka regulasi yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan operasionalnya. Melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah menempatkan pelindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital sebagai pokok pengaturan. Penerbitan peraturan ini sekaligus menunjukkan respons terhadap perkembangan layanan transportasi yang diselenggarakan melalui platform digital serta kebutuhan akan dasar hukum yang mengaturnya.
Dengan diterbitkannya peraturan presiden tersebut, regulasi transportasi berbasis platform digital kini memiliki payung hukum baru. Peraturan ini menjadi dasar bagi pengaturan operasional ojek online dalam kerangka yang lebih menyeluruh, sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers bersama pemerintah dan DPR RI. Keterangan itu menjadi inti dari pengumuman mengenai resmi diterbitkannya Perpres Nomor 27 Tahun 2026 sebagai respons atas kebutuhan pengaturan ekosistem transportasi berbasis platform digital.
Perpres Nomor 27 Tahun 2026 lahir melalui proses penyusunan yang berlangsung dalam tahapan sinkronisasi dan harmonisasi cukup panjang. Proses tersebut diperlukan untuk menyelaraskan berbagai pertimbangan sebelum aturan ditetapkan sebagai dasar hukum bagi kegiatan ojek online. Dengan pendekatan itu, penyusunan regulasi tidak dilakukan secara terburu-buru, melainkan melalui upaya untuk memastikan ketentuan yang dirumuskan dapat menjawab kebutuhan ekosistem secara lebih menyeluruh.
Dalam prosesnya, DPR bersama pemerintah berupaya menampung berbagai aspirasi dari pekerja ojek online serta pelaku industri yang berkaitan dengan layanan tersebut. Aspirasi itu menjadi bagian penting dalam pembahasan agar aturan yang disusun mempertimbangkan kondisi dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat langsung. Penyerapan pandangan tersebut juga menunjukkan adanya usaha untuk membangun regulasi yang memiliki dasar pertimbangan lebih kuat dan dapat diterapkan secara tepat.
Menurut penjelasan yang disampaikan Dasco, rangkaian sinkronisasi dan harmonisasi tersebut ditempuh agar tersedia satu regulasi yang mampu mengatur kegiatan ojek online dengan baik. Artinya, aturan baru ini diharapkan menjadi rujukan bersama yang memberikan arah lebih jelas bagi penyelenggaraan layanan, sekaligus mengakomodasi aspirasi pekerja dan pelaku industri. Melalui proses yang cukup panjang itu, pemerintah dan DPR berupaya menghadirkan kerangka hukum yang selaras, terarah, dan relevan bagi perkembangan ekosistem ojek online.
Menurut Dasco, Perpres Nomor 27 Tahun 2026 memiliki cakupan yang luas sebagai payung hukum bagi ekosistem ojek online. Regulasi ini tidak hanya ditempatkan dalam konteks layanan perjalanan menggunakan sepeda motor, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pengangkutan yang menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari layanan berbasis aplikasi. Dengan demikian, keberadaan peraturan tersebut diarahkan untuk memberikan dasar hukum bagi layanan yang mempertemukan pengemudi, pengguna, dan penyedia platform dalam kegiatan pengangkutan.
Salah satu ruang lingkup utama yang disebutkan adalah pengangkutan orang. Dalam cakupan ini, Perpres tersebut juga berkaitan dengan pengaturan atau penetapan tarif layanan. Penyebutan tarif menunjukkan bahwa aspek biaya perjalanan menjadi bagian dari hal yang diatur dalam payung hukum baru tersebut. Namun, informasi yang tersedia belum menjelaskan bentuk tarif, besaran yang akan diterapkan, maupun mekanisme penetapannya. Karena itu, cakupan regulasinya dapat dipahami secara umum tanpa menarik kesimpulan mengenai ketentuan teknis yang belum dipaparkan.
Selain membawa penumpang, regulasi ini mencakup pengangkutan barang dan makanan. Kedua layanan tersebut merupakan bagian penting dari aktivitas ojek online karena memungkinkan pengguna mengirimkan berbagai keperluan tanpa melakukan perjalanan sendiri. Pengantaran makanan juga memiliki karakter layanan yang berbeda dari perjalanan penumpang, tetapi tetap berada dalam ekosistem pengangkutan yang sama. Dengan memasukkan barang dan makanan, Perpres Nomor 27 Tahun 2026 memperlihatkan bahwa ruang lingkupnya tidak berhenti pada layanan transportasi orang. Regulasi ini juga menaungi layanan pengantaran yang selama ini menjadi bagian dari penggunaan platform ojek online, tanpa merinci lebih lanjut mekanisme pengiriman atau persyaratan teknis pelaksanaannya.
Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tidak hanya mengatur aspek layanan ojek online, tetapi juga menegaskan kelembagaan yang berkaitan dengan pembinaan para pengemudi. Penetapan kementerian yang berperan sebagai pengampu atau pembina menjadi bagian penting dalam struktur regulasi tersebut. Dengan pengaturan ini, tanggung jawab pemerintah terhadap keberadaan dan pembinaan pengemudi ojek online ditempatkan dalam kerangka kelembagaan yang lebih jelas.
Aspek pengampu pengemudi menjadi salah satu hal yang diatur dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Pengaturan tersebut melengkapi ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan, sehingga pembahasan regulasi tidak semata-mata berfokus pada hubungan pengemudi, pengguna, dan perusahaan aplikasi. Peran kementerian terkait juga disebut dalam konteks pembinaan, koordinasi, serta penataan kebijakan yang berhubungan dengan aktivitas pengemudi ojek online.
Pada saat pernyataan mengenai regulasi ini disampaikan, Kementerian Sekretariat Negara disebut akan merilis Perpres Nomor 27 Tahun 2026 secara resmi. Rilis tersebut menjadi bagian dari penyampaian dasar hukum baru bagi ekosistem ojek online, termasuk ketentuan kelembagaan yang menempatkan kementerian pengampu sebagai unsur pembina pengemudi.
Secara faktual, Perpres Nomor 27 Tahun 2026 dimaksudkan sebagai dasar hukum yang mencakup pengangkutan orang, pengaturan tarif, pengangkutan barang, layanan makanan, serta pembinaan pengemudi ojek online. Cakupan tersebut menunjukkan bahwa regulasi ini disusun untuk memuat berbagai aspek yang berkaitan dengan layanan berbasis aplikasi dan para pengemudinya. Penegasan mengenai kementerian pengampu melengkapi ruang lingkup itu melalui pengaturan mengenai pembinaan dan tanggung jawab kelembagaan, tanpa mengubah fokus regulasi sebagai payung hukum bagi bidang-bidang yang telah ditetapkan.
