JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Sebanyak 11 orang yang diduga menjadi operator situs judi online diamankan dalam pengungkapan aktivitas perjudian daring di salah satu rumah dinas yang berada di kompleks perumahan Angkatan Darat atau KPAD, Cijantung, Jakarta Timur. Penindakan tersebut menjadi perhatian karena lokasi yang digunakan berada di kawasan rumah dinas, meskipun orang-orang yang diamankan bukan anggota TNI.
Kesebelas orang tersebut seluruhnya merupakan warga sipil. Mereka terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan. Petugas membawa para terduga operator untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna mendalami peran masing-masing, termasuk dugaan keterlibatan dalam pengelolaan situs judi online yang beroperasi dari lokasi tersebut.
Informasi mengenai penangkapan itu dikonfirmasi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Donny Pramono. Konfirmasi tersebut menegaskan bahwa aktivitas yang diungkap berlangsung di salah satu rumah dinas dalam kompleks KPAD Cijantung, sementara pihak yang diamankan berasal dari kalangan sipil. Dengan demikian, penangkapan ini tidak menunjukkan keterlibatan prajurit atau personel TNI sebagai pelaku.
Pengungkapan tersebut juga menempatkan penggunaan rumah dinas sebagai salah satu aspek yang didalami dalam proses penanganan perkara. Aparat berwenang akan menelusuri bagaimana para warga sipil itu dapat berada di lokasi serta sejak kapan tempat tersebut diduga digunakan untuk mendukung aktivitas situs judi online. Pemeriksaan diharapkan dapat mengungkap struktur operasional, pembagian tugas, dan kemungkinan jaringan yang lebih luas.
Hingga tahap awal penanganan, status hukum dan rincian barang bukti masih menunggu proses pemeriksaan resmi dari penyidik. Penangkapan 11 orang itu menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh fakta terungkap secara menyeluruh, sekaligus menegaskan bahwa aktivitas perjudian daring tetap menjadi sasaran penindakan tanpa memandang tempat yang digunakan.
Pengungkapan aktivitas judi online di rumah dinas KPAD Cijantung bermula dari laporan warga. Warga menyampaikan adanya kegiatan yang dinilai tidak wajar di salah satu rumah yang berada dalam kompleks Angkatan Darat. Laporan tersebut menjadi informasi awal bagi aparat untuk melakukan penelusuran terhadap situasi di lokasi. Tidak ada informasi tambahan mengenai bentuk kegiatan yang dicurigai selain keterangan bahwa aktivitas tersebut dianggap tidak wajar oleh warga sekitar.
Setelah menerima laporan, personel Kodim 0505/Jakarta Timur bersama unsur kewilayahan segera mendatangi lokasi yang dimaksud. Kedatangan petugas dilakukan untuk menindaklanjuti informasi masyarakat dan memastikan keadaan di rumah tersebut. Langkah ini juga menunjukkan pentingnya laporan warga dalam membantu aparat memperoleh informasi awal mengenai dugaan kegiatan yang berlangsung di lingkungan permukiman, termasuk kawasan rumah dinas.
Sesampainya di lokasi, petugas melakukan pengamanan terhadap lokasi kejadian. Pengamanan tersebut diperlukan agar kondisi tempat tetap terjaga dan proses penanganan dapat dilakukan secara tertib. Dalam kegiatan itu, petugas juga mengamankan barang bukti yang ditemukan di lokasi. Barang bukti tersebut kemudian ditempatkan dalam penanganan aparat untuk mendukung pemeriksaan dan proses lebih lanjut sesuai kebutuhan.
Penanganan oleh Kodim 0505/Jakarta Timur bersama unsur kewilayahan berlangsung berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat. Informasi warga menjadi dasar bagi petugas untuk mendatangi rumah di kompleks Angkatan Darat tersebut, mengamankan lokasi kejadian, serta mengamankan barang bukti. Seluruh langkah itu dilakukan untuk mendukung proses lebih lanjut terhadap pengungkapan aktivitas judi online di rumah dinas KPAD Cijantung. Rincian mengenai perkembangan penanganan selanjutnya bergantung pada proses pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
Setelah penangkapan dilakukan, sebanyak 11 orang langsung dibawa ke Detasemen Polisi Militer (Denpom). Pemindahan tersebut dilakukan agar seluruh pihak yang diamankan dapat menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku. Pemeriksaan itu diperlukan untuk menggali keterangan mengenai aktivitas yang ditemukan di rumah dinas KPAD Cijantung, termasuk situasi di lokasi serta penggunaan berbagai perangkat yang berada di dalamnya.
Sesampainya petugas di lokasi, area rumah dinas tersebut dipasangi garis polisi. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga keamanan tempat kejadian sekaligus membatasi akses pihak yang tidak berkepentingan selama proses pemeriksaan berlangsung. Selain itu, aliran listrik di lokasi juga dipadamkan sebagai bagian dari langkah pengamanan. Pemadaman tersebut membantu petugas mengendalikan kondisi di dalam bangunan dan mendukung pemeriksaan terhadap perangkat elektronik yang ditemukan.
Dalam penanganan awal, petugas menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas di lokasi. Barang bukti tersebut terdiri atas 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan kartu tanda penduduk (KTP). Seluruh benda itu diamankan untuk kepentingan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.
Keberadaan komputer dan telepon seluler menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan karena perangkat tersebut dapat memberikan informasi mengenai aktivitas yang berlangsung di rumah dinas. Sementara itu, sembilan KTP turut diamankan sebagai bagian dari barang yang ditemukan dan dicatat dalam penanganan perkara. Selanjutnya, keterangan dari 11 orang yang dibawa ke Denpom serta hasil pemeriksaan terhadap barang bukti akan menjadi bahan bagi petugas untuk melanjutkan proses sesuai ketentuan. Pada tahap ini, informasi yang tersedia masih terbatas pada tindakan pengamanan, pemeriksaan, dan penyitaan barang bukti di lokasi.
Sebelum penangkapan 11 warga sipil dalam perkara dugaan judi online di rumah dinas KPAD Cijantung, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan komitmen untuk menindak tegas setiap anggota TNI aktif yang terbukti memfasilitasi rumah dinas sebagai tempat atau markas kegiatan ilegal. Pernyataan tersebut disampaikan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada 7 Oktober 2026.
Maruli menegaskan bahwa laporan mengenai dugaan keterlibatan atau fasilitasi dari unsur TNI akan menjadi perhatian serius. Menurut dia, institusi TNI tidak akan memberikan ruang bagi personel yang menyalahgunakan kewenangan, jabatan, maupun fasilitas negara untuk mendukung aktivitas perjudian daring. Sikap tersebut mencerminkan upaya menjaga disiplin internal sekaligus memastikan rumah dinas digunakan sesuai peruntukannya.
Ia menyatakan, laporan yang disampaikan kepada pihaknya akan ditindak tegas apabila memiliki dasar dan bukti yang cukup. Maruli juga menekankan bahwa respons cepat akan diberikan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya andil anggota TNI dalam aktivitas ilegal tersebut. Proses penanganan, termasuk pemeriksaan terhadap pihak yang diduga terlibat, akan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku di lingkungan militer.
Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk penegasan sikap institusi terhadap praktik judi online yang berpotensi merusak ketertiban, mencoreng nama baik TNI, dan memanfaatkan fasilitas kedinasan secara tidak semestinya. Komitmen tersebut berdiri sebagai kebijakan penindakan terhadap dugaan fasilitasi oleh anggota TNI, tanpa mengaitkan personel tertentu dengan penangkapan 11 warga sipil. Penentuan ada atau tidaknya keterlibatan unsur militer tetap bergantung pada hasil penyelidikan dan pembuktian lebih lanjut oleh aparat berwenang.
