JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Kementerian Pekerjaan Umum telah menangani 1.024 infrastruktur yang terdampak gempa bumi di delapan kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga 5 Oktober 2026. Penanganan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memulihkan konektivitas, mendukung aktivitas masyarakat, serta memastikan layanan pemerintahan dan kebutuhan dasar tetap berjalan setelah bencana.
Jaringan jalan, jembatan, dan infrastruktur sumber daya air tercatat telah selesai ditangani dengan capaian 100 persen. Pemulihan pada sektor tersebut diharapkan memperlancar mobilitas warga, distribusi bantuan dan logistik, serta akses menuju pusat layanan publik. Perbaikan infrastruktur sumber daya air juga penting untuk menjaga keberlanjutan penyediaan air dan mendukung kegiatan masyarakat di wilayah terdampak.
Namun, layanan dasar dan sejumlah prasarana strategis masih berada dalam proses penanganan. Pemerintah terus melakukan pemeriksaan kondisi bangunan, menetapkan kebutuhan perbaikan, serta menyesuaikan metode pekerjaan dengan tingkat kerusakan dan karakteristik wilayah. Langkah ini diperlukan agar proses pemulihan tidak hanya berfokus pada kecepatan, tetapi juga menjamin keamanan dan keberlanjutan infrastruktur.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pemulihan menerapkan prinsip build back better, yaitu membangun kembali infrastruktur dengan kualitas dan ketahanan yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Menurutnya, bangunan di daerah rawan gempa perlu diperkuat serta disesuaikan dengan kondisi alam setempat. “Bangunan harus diperkuat dan disesuaikan dengan kondisi alam di wilayah yang rawan gempa,” ujarnya. Prinsip tersebut menjadi dasar agar infrastruktur yang telah dipulihkan mampu menghadapi risiko gempa dan mengurangi dampak kerusakan apabila bencana kembali terjadi.
Pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan kemajuan signifikan pada sektor konektivitas. Direktorat Jenderal Bina Marga telah memfungsikan kembali 20 ruas jalan yang sebelumnya terdampak bencana. Penanganan tersebut mencakup 89 titik longsor dan lima patahan yang mengganggu kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan layanan dasar. Dengan selesainya pekerjaan di sejumlah lokasi kritis, akses antarkawasan yang sempat terhambat dapat digunakan kembali secara bertahap.
Selain ruas jalan, sebanyak 14 jembatan juga telah kembali berfungsi. Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam menghubungkan permukiman, pusat pelayanan publik, kawasan produksi, dan jalur logistik. Berfungsinya kembali seluruh jembatan yang terdampak memperkuat pemulihan jaringan transportasi di wilayah bencana. Berdasarkan capaian penanganan jalan dan jembatan, pemulihan sektor konektivitas telah mencapai 100 persen.
Pemulihan juga dilakukan pada sektor sumber daya air untuk memastikan kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi tetap terpenuhi. Verifikasi fungsi telah dilaksanakan terhadap dua bendung, satu bendungan, 15 daerah irigasi, serta 15 sumur air baku. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan setiap infrastruktur dapat beroperasi sesuai fungsi, baik dalam mendukung penyediaan air, pengairan lahan pertanian, maupun pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Di samping itu, penanganan telah dilakukan terhadap dua embung, empat pengaman pantai, dan dua infrastruktur sungai. Infrastruktur tersebut berperan dalam menampung dan mengelola air, melindungi kawasan pesisir, serta mengurangi risiko gangguan akibat aliran sungai dan kondisi hidrometeorologi. Setelah seluruh pekerjaan dan verifikasi dilaksanakan, pemulihan sektor sumber daya air juga mencapai 100 persen. Capaian ini mencerminkan kesinambungan penanganan infrastruktur pascabencana, sekaligus mendukung keberlanjutan layanan publik dan aktivitas masyarakat di NTT.
Evaluasi pada sektor Cipta Karya dilakukan untuk memetakan dampak gempa terhadap infrastruktur dasar dan memastikan kebutuhan penanganan dapat dicatat secara terukur. Kementerian PU mengidentifikasi 93 sistem penyediaan air minum, 129 bangunan gedung, dan 10 prasarana sanitasi yang terdampak. Data tersebut menjadi dasar dalam proses pemeriksaan lanjutan terhadap infrastruktur yang memerlukan penanganan.
Dari hasil identifikasi itu, sebanyak 64 sistem penyediaan air minum telah diverifikasi. Verifikasi juga telah dilakukan terhadap 86 bangunan gedung serta enam prasarana sanitasi. Selain itu, penanganan pada sembilan kawasan strategis telah diselesaikan. Rangkaian pekerjaan tersebut menunjukkan perkembangan pada pendataan, pemeriksaan, dan penanganan infrastruktur yang terdampak di wilayah NTT.
Di luar pekerjaan verifikasi dan penanganan infrastruktur, dukungan darurat untuk masyarakat terdampak juga didistribusikan. Dari total 131 unit sarana dan prasarana, sebanyak 88 unit telah didistribusikan. Bantuan yang disalurkan terdiri atas 15 mobil tangki air, dua mobil vakum tinja, 46 hidran umum, dua toilet portabel, 18 velbed, satu biority, tiga tenda, dan satu dump truck.
Distribusi tersebut mencakup berbagai sarana dan prasarana yang tercatat dalam dukungan darurat bagi masyarakat terdampak. Sementara itu, proses identifikasi dan verifikasi pada sistem penyediaan air minum, bangunan gedung, serta prasarana sanitasi memberikan gambaran mengenai cakupan dampak yang ditangani. Penanganan sembilan kawasan strategis yang telah selesai melengkapi pekerjaan sektor Cipta Karya dalam tahap pemulihan pascagempa.
Penanganan prasarana strategis yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur masih berlangsung secara bertahap. Kementerian Pekerjaan Umum telah mengidentifikasi 651 infrastruktur yang memerlukan perhatian, kemudian memverifikasi 644 di antaranya. Proses tersebut menjadi dasar untuk memastikan kondisi setiap bangunan, menentukan tingkat urgensi, serta menyusun langkah pemulihan sesuai kebutuhan di lapangan.
Dari infrastruktur yang telah diverifikasi, sebanyak 146 fasilitas telah menjalani pembersihan. Kegiatan ini mencakup pengangkutan material runtuhan, penyingkiran puing, dan penataan area agar dapat kembali diakses dengan aman. Sebanyak 59 infrastruktur lainnya telah memperoleh penanganan untuk kerusakan ringan. Upaya awal tersebut ditujukan untuk mempertahankan fungsi fasilitas sekaligus mencegah kerusakan berkembang akibat kondisi lingkungan atau penggunaan yang belum sesuai.
Infrastruktur terdampak meliputi berbagai fasilitas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Data penanganan mencakup 300 fasilitas peribadatan, 112 fasilitas pendidikan, dan 238 fasilitas kesehatan. Setiap kelompok memiliki kebutuhan pemulihan yang berbeda. Fasilitas kesehatan perlu diprioritaskan agar pelayanan medis tetap tersedia, sementara sekolah dan tempat ibadah juga berperan penting dalam mendukung pemulihan sosial serta aktivitas warga setelah bencana.
Tingkat kerusakan ringan, sedang, dan berat digunakan sebagai dasar untuk menentukan penanganan berikutnya. Infrastruktur dengan kerusakan ringan dapat ditangani melalui perbaikan terbatas, sedangkan kerusakan sedang memerlukan pekerjaan teknis yang lebih menyeluruh. Bangunan dengan kerusakan berat perlu menjalani kajian lanjutan, penguatan, atau pembangunan kembali sesuai hasil pemeriksaan keselamatan. Pemulihan akan dilanjutkan secara bertahap untuk mengembalikan fungsi layanan publik dan aktivitas masyarakat. Dalam prosesnya, penerapan prinsip pembangunan yang lebih aman dan tangguh terhadap risiko bencana menjadi bagian penting agar infrastruktur mampu menghadapi potensi kejadian serupa pada masa mendatang.
