JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Roy Suryo menyampaikan sejumlah klaim mengenai skripsi Joko Widodo dalam konferensi pers bersama tim hukum Tifa and Roy’s Advocate (Troya) di Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat, 8 Mei 2026. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Roy Suryo disebut sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan tudingan mengenai keaslian ijazah Joko Widodo.
Dalam kesempatan itu, Roy menyoroti bagian-bagian tertentu dari skripsi yang dikaitkannya dengan sosok Joko Widodo. Ia menyebut terdapat kejanggalan yang menurut pandangannya perlu diperiksa lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan informasi mengenai penulisan, isi, serta dokumen akademik yang menjadi bahan perdebatan publik. Klaim tersebut kemudian dikaitkan dengan pertanyaan yang lebih luas mengenai keaslian ijazah yang selama ini menjadi sorotan.
Namun, uraian mengenai kejanggalan pada skripsi itu merupakan klaim yang disampaikan Roy Suryo dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti. Penilaian mengenai validitas dokumen, proses akademik, maupun hubungan skripsi dan ijazah memerlukan pemeriksaan berdasarkan bukti serta keterangan dari pihak-pihak berwenang. Karena itu, pernyataan dalam konferensi pers tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari posisi dan argumentasi Roy beserta tim hukumnya dalam menghadapi perkara yang sedang berjalan.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana isu dokumen akademik dapat berkembang menjadi persoalan hukum dan perhatian publik. Di satu sisi, Roy Suryo menggunakan temuan yang diklaimnya sebagai dasar untuk mempertanyakan sejumlah aspek dalam skripsi Joko Widodo. Di sisi lain, status hukum perkara dan belum adanya pembuktian final mengharuskan setiap informasi disampaikan secara hati-hati, dengan membedakan tudingan, dugaan, keterangan pihak terkait, dan fakta yang telah ditetapkan melalui proses hukum.
Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya pernah memegang secara langsung naskah skripsi yang disebut berada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari sorotannya terhadap dokumen akademik yang dikaitkan dengan Joko Widodo. Dengan menyebut pengalaman melihat dan memegang naskah itu, Roy menempatkan keterangannya sebagai hasil pengamatan pribadi terhadap dokumen yang dimaksud, bukan semata-mata informasi yang diperoleh dari pihak lain.
Menurut Roy, naskah tersebut memperlihatkan banyak ketidaksesuaian. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia menilai terdapat persoalan pada dokumen berdasarkan pengamatan dan penilaiannya ketika melihat naskah itu. Namun, informasi yang tersedia tidak merinci bentuk ketidaksesuaian yang dimaksud. Tidak terdapat penjelasan terperinci mengenai bagian tertentu dalam naskah, tidak disebutkan jumlahnya secara pasti, dan tidak dijelaskan jenis perbedaannya.
Karena itu, keterangan mengenai kejanggalan tersebut perlu dipahami secara terbatas sesuai dengan pernyataan Roy. Informasi yang dapat dicatat hanya bahwa ia mengaku pernah memegang naskah yang disebut berkaitan dengan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan menilai adanya banyak ketidaksesuaian di dalamnya. Penilaian tersebut merupakan klaim yang disampaikan Roy, sementara rincian mengenai apa saja yang dianggap tidak sesuai belum tersedia dalam informasi yang menjadi dasar pembahasan ini. Tanpa uraian tambahan, kesimpulan yang lebih spesifik mengenai isi, asal, atau keaslian naskah tidak dapat ditarik dari pernyataan tersebut. Dengan demikian, fokus pada bagian ini berada pada pengalaman pengamatan Roy dan penilaiannya terhadap naskah, bukan pada penambahan contoh atau dugaan lain yang tidak disebutkan.
Roy Suryo mengaitkan dugaan kejanggalan dalam skripsi Joko Widodo dengan pertanyaan yang lebih luas mengenai keaslian ijazahnya. Dalam pernyataannya, ia menyoroti sejumlah hal yang menurutnya tidak sesuai, baik berkaitan dengan isi skripsi, format dokumen, maupun informasi yang tercantum di dalamnya. Berdasarkan penilaiannya sendiri, Roy menyebut skripsi tersebut “99,9 persen palsu”. Angka itu merupakan klaim Roy, bukan hasil pemeriksaan independen yang dipaparkan dalam sumber.
Dari penilaian tersebut, Roy kemudian membangun hubungan sebab-akibat skripsi dan ijazah. Ia berpendapat bahwa apabila dokumen akademik yang menjadi bagian dari riwayat pendidikan Jokowi dinilai bermasalah, maka keaslian ijazah yang berkaitan dengan riwayat tersebut juga patut dipertanyakan. Bahkan, sebagaimana dikutip dalam pernyataannya, Roy menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi “pasti palsu”. Kesimpulan itu perlu dipahami sebagai pendapat atau tuduhan yang disampaikan Roy, bukan sebagai fakta yang telah terbukti.
Hubungan yang dibuat Roy bertumpu pada asumsi bahwa kejanggalan pada satu dokumen akademik dapat menjadi petunjuk langsung terhadap keaslian dokumen lainnya. Namun, keterkaitan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pemalsuan. Untuk memastikan keaslian ijazah, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen asli, arsip institusi pendidikan, data administrasi, serta keterangan resmi dari pihak yang berwenang. Tanpa rangkaian verifikasi itu, penilaian mengenai skripsi tidak dapat secara otomatis dijadikan bukti final mengenai ijazah.
Karena itu, pembaca perlu membedakan kritik Roy terhadap skripsi, dugaan yang ia bangun dari kritik tersebut, dan fakta yang telah diverifikasi secara resmi. Pernyataan mengenai tingkat kepalsuan sebesar 99,9 persen maupun kesimpulan bahwa ijazah Jokowi pasti palsu berasal dari Roy Suryo. Sumber yang menjadi dasar pembahasan ini tidak memaparkan hasil verifikasi independen yang mengonfirmasi kedua klaim tersebut. Pemisahan klaim, interpretasi, dan bukti penting agar isu ini dinilai secara proporsional.
Pernyataan Roy Suryo mengenai skripsi Joko Widodo disampaikan dalam konferensi pers bersama tim hukum Troya di Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, pembahasan tentang skripsi ditempatkan dalam konteks perdebatan mengenai dugaan keaslian ijazah yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Pernyataan itu tidak berdiri sebagai penetapan hukum mengenai benar atau tidaknya dokumen yang dipersoalkan, melainkan sebagai bagian dari argumen dan keterangan yang disampaikan oleh Roy Suryo bersama pihak yang mendampinginya.
Menurut informasi yang disebutkan dalam sumber, Roy Suryo berstatus tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu. Status tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan, bukan sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena itu, setiap keterangan mengenai dugaan keaslian ijazah maupun pernyataan yang muncul dalam konferensi pers perlu ditempatkan sesuai atribusinya kepada pihak yang menyampaikan.
Sumber juga memuat keterangan mengenai pernyataan bahwa status tersangka Roy Suryo dan dokter Tifa dinilai tidak sah karena pelimpahan perkara disebut terlambat selama 85 hari. Informasi tersebut disampaikan sebagai suatu pendapat atau keterangan yang tercantum dalam sumber, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai kepastian mengenai hasil pemeriksaan hukum. Sumber tidak menjelaskan secara rinci tahapan proses, pihak yang mengajukan penilaian tersebut, maupun dasar hukum yang digunakan untuk menyimpulkannya.
Dengan demikian, konteks perkara mencakup dua hal yang perlu dibedakan: isi pernyataan Roy Suryo mengenai skripsi dan dugaan keaslian ijazah, serta status hukum dalam perkara dugaan pencemaran nama baik. Keduanya masih perlu dibaca berdasarkan keterangan resmi, perkembangan penyidikan atau persidangan, dan keputusan lembaga berwenang. Penyebutan mengenai keterlambatan pelimpahan selama 85 hari juga tetap perlu disertai atribusi, mengingat sumber yang tersedia tidak menguraikan rincian proses maupun landasan hukumnya.
