SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Korem 091/Aji Surya Natakesuma menargetkan perluasan lahan pertanian produktif hingga 5.000 hektare di Kalimantan Timur pada sisa 2026. Target tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan daerah melalui peningkatan kapasitas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Dengan adanya perluasan itu, produktivitas sektor pangan diharapkan memiliki basis yang lebih kuat untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus memperkokoh ketahanan pangan wilayah.
Rencana tersebut melanjutkan capaian program pencetakan sawah yang telah mencapai 1.200 hektare pada tahun sebelumnya. Keberhasilan itu menjadi pijakan penting bagi Korem 091/Aji Surya Natakesuma untuk memperluas kontribusi dalam pengembangan pertanian di Kalimantan Timur. Pencetakan sawah tidak hanya dipandang sebagai penambahan luasan lahan, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pangan secara berkelanjutan.
Target hingga 5.000 hektare menunjukkan adanya kesinambungan capaian sebelumnya dan agenda penguatan pertanian pada 2026. Program ini diarahkan untuk mendukung ketersediaan lahan produktif, sehingga sektor pertanian dapat berperan lebih besar dalam menjaga pasokan pangan. Upaya tersebut juga mencerminkan pentingnya kolaborasi kelembagaan dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, terutama melalui pemanfaatan potensi pertanian yang tersedia di Kalimantan Timur.
Melalui perluasan lahan pertanian, Korem 091/Aji Surya Natakesuma menegaskan dukungannya terhadap agenda kemandirian pangan daerah. Sasaran tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi produksi pangan sekaligus memberikan dorongan bagi pengembangan pertanian dalam jangka panjang. Capaian 1.200 hektare pada tahun sebelumnya menjadi dasar optimisme bahwa target perluasan pada sisa 2026 dapat mendukung ketahanan pangan Kalimantan Timur secara lebih kuat dan berkelanjutan.
Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma, Brigadir Jenderal TNI Anggara Sitompul, menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan tugas jajaran Korem harus berpedoman pada prinsip TNI Prima. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI di Samarinda, Kalimantan Timur. Menurutnya, prinsip tersebut menjadi landasan penting bagi prajurit dalam menjalankan setiap amanah, termasuk dukungan terhadap program ketahanan pangan dan perluasan cetak sawah di wilayah tugasnya.
Lima prinsip TNI Prima yang ditekankan Panglima TNI meliputi profesional, integritas, responsif, adaptif, dan inisiatif. Profesional berarti setiap prajurit melaksanakan tugas berdasarkan kemampuan, aturan, serta standar kerja yang telah ditetapkan. Integritas menuntut kejujuran dan konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab. Sementara itu, sikap responsif diperlukan agar prajurit mampu memahami kebutuhan masyarakat dan segera mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan di lapangan.
Prinsip adaptif dan inisiatif juga memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan. Kondisi wilayah, tantangan pertanian, serta kebutuhan masyarakat dapat berubah sehingga jajaran Korem perlu menyesuaikan metode kerja tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku. Pada saat yang sama, prajurit diharapkan tidak hanya menunggu arahan, tetapi mampu mengenali peluang, membangun koordinasi, dan mengambil langkah konstruktif untuk membantu masyarakat.
Brigadir Jenderal Anggara Sitompul memaknai TNI Prima sebagai pegangan prajurit dalam melaksanakan tugas sesuai fungsi dan jabatan masing-masing. Dengan berpegang pada lima prinsip itu, setiap personel diharapkan dapat bekerja secara terarah, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat nyata. Ia juga berharap pengabdian jajaran Korem 091/Aji Surya Natakesuma kepada masyarakat Kalimantan Timur dapat diberikan secara maksimal, baik melalui tugas pertahanan maupun kontribusi dalam memperkuat kemandirian pangan daerah.
Pencetakan sawah ditempatkan Korem 091 dalam kerangka besar kemandirian pangan daerah, bukan semata-mata sebagai kegiatan pembukaan lahan baru. Kalimantan Timur perlu memperkuat kemampuan produksi domestik agar kebutuhan beras dan pangan lainnya dapat dipenuhi dari wilayah sendiri. Langkah ini juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah yang rentan dipengaruhi oleh gangguan distribusi, perubahan harga, maupun keterbatasan produksi di sentra pangan lain. Dengan bertambahnya lahan produktif, pemerintah daerah dan masyarakat memperoleh basis yang lebih kuat untuk menjaga ketersediaan pangan secara berkelanjutan.
Untuk mendukung sasaran tersebut, Korem 091 mengaktifkan kompi produksi di jajaran satuannya. Setiap satuan didorong membentuk klaster produksi yang menyesuaikan potensi wilayah dan melibatkan pelaku usaha tani setempat. Klaster tersebut tidak hanya berfokus pada pertanian, tetapi juga mengembangkan peternakan dan perikanan sebagai bagian dari satu ekosistem produksi. Petani, peternak, pembudidaya ikan, kelompok masyarakat, serta pendamping lapangan dapat bekerja dalam pembagian peran yang saling melengkapi. Pemanfaatan sumber daya lokal diharapkan meningkatkan produktivitas sekaligus membuka peluang pendapatan bagi masyarakat sekitar.
Pembangunan sistem dilakukan dari hulu hingga hilir. Pada tahap hulu, perhatian diberikan pada penyediaan lahan, benih, pakan, sarana produksi, pengelolaan air, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Di sisi hilir, hasil produksi perlu didukung melalui pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pemasaran, serta penguatan hubungan dengan pelaku usaha dan pasar. Pola ini membuat bantuan pemerintah tidak berhenti sebagai dukungan sesaat atau pembagian sarana tanpa kesinambungan. Setiap klaster diharapkan memiliki kegiatan yang dapat terus berkembang, menghasilkan nilai tambah, dan membangun kemandirian usaha setelah program bantuan berakhir. Integrasi berbagai subsektor juga membantu mengurangi risiko ketika salah satu komoditas mengalami penurunan hasil, karena pendapatan masyarakat dapat ditopang oleh kegiatan produksi lainnya.
Selain mendukung perluasan cetak sawah, jajaran Korem 091 juga menjalankan tugas kemanusiaan dan perlindungan lingkungan bersama pemerintah daerah, kepolisian, serta berbagai pemangku kepentingan. Fokus utama kerja sama tersebut adalah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang melanda sejumlah wilayah pada Agustus hingga September 2026. Kondisi itu membutuhkan respons cepat karena titik api dapat menyebar mengikuti cuaca kering, hembusan angin, dan karakteristik lahan yang mudah terbakar.
Dalam pelaksanaannya, tim gabungan melakukan pemantauan wilayah, mendatangi lokasi yang terindikasi terbakar, serta mengerahkan personel dan peralatan untuk pemadaman. Upaya tersebut dilakukan hampir setiap hari dengan menyesuaikan perkembangan di lapangan. Koordinasi unsur TNI, pemerintah daerah, kepolisian, petugas pemadam, relawan, dan masyarakat menjadi bagian penting untuk mempercepat penanganan. Dengan memadamkan titik api sedini mungkin, tim berupaya mencegah kebakaran berkembang lebih luas dan mengurangi dampaknya terhadap permukiman, aktivitas warga, kesehatan, serta lingkungan.
Danrem menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Diperlukan kepedulian masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, sekaligus kesigapan seluruh unsur dalam melaporkan dan menangani indikasi kebakaran. Menurutnya, sinergi tersebut sejalan dengan pelaksanaan Asta Cita pemerintah Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memperkuat ketahanan nasional, melindungi masyarakat, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Di luar penanganan bencana, program internal Korem tetap dijalankan setiap tahun sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan rakyat. Kegiatan tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan, pembinaan wilayah, serta berbagai agenda sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pemerintah daerah.
