KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan pimpinan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Minggu, 4 Oktober 2026. Dalam agenda tersebut, Presiden menerima Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono untuk membahas arah penguatan komunikasi pemerintah.
Informasi mengenai pertemuan itu disampaikan melalui unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet. Unggahan tersebut menjadi sumber keterangan awal tentang pertemuan Presiden dengan jajaran pimpinan Bakom, termasuk lokasi dan waktu berlangsungnya agenda. Publikasi melalui kanal resmi pemerintah juga menunjukkan bahwa pembahasan komunikasi pemerintahan menjadi perhatian dalam agenda kepresidenan.
Pertemuan di Hambalang berfokus pada penguatan peran Bakom dalam menyampaikan informasi pemerintah secara lebih terkoordinasi, jelas, dan efektif. Lembaga tersebut diharapkan dapat mendukung komunikasi kebijakan agar pesan pemerintah tersampaikan secara konsisten kepada masyarakat. Pembahasan bersama Kepala dan Wakil Kepala Bakom menjadi bagian penting dalam menyelaraskan strategi komunikasi dengan kebutuhan penyampaian informasi publik.
Kehadiran Syahganda Nainggolan dan Fadli Tri Hartono dalam pertemuan itu menandai keterlibatan langsung pimpinan Bakom dalam merumuskan langkah komunikasi pemerintah. Koordinasi dengan Presiden dapat menjadi dasar bagi penguatan fungsi kelembagaan, terutama dalam menghadapi kebutuhan informasi yang berkembang cepat serta tuntutan masyarakat terhadap keterangan yang akurat.
Meski keterangan yang disampaikan kepada publik masih berfokus pada agenda penguatan komunikasi, pertemuan tersebut memperlihatkan pentingnya peran Bakom dalam mendukung penyampaian program dan kebijakan pemerintah. Melalui koordinasi yang terarah, komunikasi resmi diharapkan mampu membangun pemahaman publik, mengurangi kesimpangsiuran informasi, dan menjaga kesinambungan pesan pemerintah di berbagai saluran.
Dalam pertemuan di Hambalang, Prabowo menekankan pentingnya peran Badan Komunikasi (Bakom) dalam menyampaikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Tugas tersebut tidak berhenti pada penyampaian informasi mengenai kegiatan atau kebijakan yang telah dirancang, tetapi juga mencakup penjelasan tentang hasil yang sudah dicapai serta manfaatnya bagi kehidupan publik. Dengan informasi yang lengkap, masyarakat dapat memahami hubungan kebijakan pemerintah dan perubahan yang mereka rasakan sehari-hari.
Prabowo meminta agar komunikasi pemerintah menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Pesan yang disampaikan perlu menghindari istilah yang terlalu teknis atau penjelasan yang berbelit-belit, terutama ketika membahas program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga. Bahasa yang mudah dipahami akan membantu mengurangi kesalahpahaman sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi pemerintah.
Menurut arahan tersebut, komunikasi publik juga harus menjelaskan lebih dari sekadar apa yang sedang dikerjakan pemerintah. Bakom perlu menerangkan arah kebijakan, tujuan yang hendak dicapai, serta pemikiran yang melandasi setiap keputusan. Penjelasan mengenai alasan di balik suatu kebijakan dapat membantu masyarakat memahami prioritas pemerintah dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hasilnya. Pendekatan ini menjadikan komunikasi sebagai sarana edukasi publik, bukan hanya laporan kegiatan.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, penyampaian informasi tetap harus dilakukan secara akurat dan bertanggung jawab. Setiap pesan perlu bersumber pada data serta disampaikan tanpa mengubah makna pernyataan yang telah disampaikan oleh Sekretariat Kabinet. Konsistensi kebijakan, data, dan narasi publik menjadi unsur penting agar informasi pemerintah tidak menimbulkan tafsir yang keliru. Dengan cara itu, Bakom dapat membangun komunikasi yang terbuka, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam pembahasan mengenai penguatan komunikasi pemerintah, Prabowo menekankan bahwa peran Bakom tidak berhenti pada penyampaian informasi kepada masyarakat. Bakom dipandang memiliki tanggung jawab yang lebih luas dalam membangun hubungan komunikasi pemerintah dan publik. Informasi dari pemerintah memang perlu disampaikan secara jelas, tetapi komunikasi yang efektif juga membutuhkan perhatian terhadap suara masyarakat. Karena itu, fungsi Bakom perlu dijalankan sebagai bagian dari proses komunikasi yang berlangsung secara timbal balik, bukan sebagai jalur penyampaian pesan satu arah.
Prabowo meminta Bakom untuk mendengarkan berbagai masukan, keluhan, dan kritik yang disampaikan masyarakat. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam memahami persoalan serta pandangan publik terhadap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki suara untuk disampaikan kepada pemerintah. Dengan mendengarkan masukan tersebut, Bakom menjalankan fungsi komunikasi yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan proses pemerintahan.
Berbagai masukan, keluhan, dan kritik yang diterima Bakom kemudian perlu diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada presiden. Penyampaian itu memastikan bahwa informasi dari masyarakat tidak berhenti pada tahap penerimaan, melainkan dapat masuk ke dalam jalur komunikasi pemerintahan. Arus komunikasi dua arah dengan demikian mencakup penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat sekaligus penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Pesan Prabowo tersebut menegaskan pentingnya Bakom sebagai penghubung yang menyampaikan informasi publik serta membawa masukan masyarakat kepada pihak yang berwenang.
Melalui unggahan Sekretariat Kabinet, pertemuan Prabowo Subianto bersama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) di Hambalang diharapkan menjadi langkah untuk memperkuat komunikasi pemerintah, media, dan masyarakat. Pertemuan tersebut tidak hanya diarahkan pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pembentukan hubungan yang lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan. Pola komunikasi semacam ini penting agar berbagai informasi mengenai kebijakan pemerintah dapat disampaikan secara jelas, terarah, dan mudah dipahami oleh publik.
Hubungan yang terbuka memberi ruang bagi media untuk memperoleh penjelasan yang utuh mengenai kebijakan serta pemikiran Presiden. Pada saat yang sama, pendekatan dialogis memungkinkan adanya pertukaran pandangan secara lebih konstruktif pemerintah dan pihak-pihak yang berperan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Komunikasi yang berlangsung secara berkelanjutan juga diharapkan dapat menjaga kesinambungan penyampaian pesan, sehingga publik tidak menerima informasi secara terpisah atau tanpa konteks yang memadai.
Sekretariat Kabinet menyampaikan harapan agar penguatan komunikasi tersebut dapat membantu masyarakat memahami setiap kebijakan dan pemikiran Presiden secara utuh. Pemahaman yang menyeluruh diperlukan agar tujuan, pertimbangan, serta arah kebijakan dapat diterima dengan baik. Selain itu, hubungan komunikasi yang lebih terbuka dan dialogis diharapkan memastikan suara serta aspirasi masyarakat benar-benar didengar oleh pemerintah. Dengan demikian, komunikasi pemerintah, media, dan masyarakat dapat terus berlangsung secara berkesinambungan dalam ruang yang saling menghargai dan memberi perhatian terhadap kebutuhan publik.
