JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog untuk menambah penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga kestabilan harga beras, mengendalikan tekanan inflasi, serta memastikan ketersediaan pasokan bagi masyarakat di berbagai daerah hingga November 2026. Penyaluran tambahan tersebut diharapkan memperkuat akses masyarakat terhadap beras dengan harga yang terjangkau, terutama ketika kebutuhan pangan meningkat.
Tambahan alokasi yang diberikan mencapai 74,18 ribu ton beras. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 14,83 juta kemasan berukuran 5 kilogram. Beras akan disalurkan melalui jaringan distribusi Bulog dan berbagai saluran yang menjangkau masyarakat di daerah. Pengaturan distribusi menjadi bagian penting agar pasokan tidak hanya tersedia di wilayah tertentu, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara merata.
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyampaikan kebijakan tersebut dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta pada Minggu. Menurutnya, penugasan tambahan kepada Bulog merupakan langkah lanjutan untuk mempertahankan stabilitas pasokan dan harga pangan. Pelaksanaan program juga perlu dilakukan secara terukur, sehingga beras bantuan penstabilan dapat diterima sesuai sasaran dan mendukung upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat.
Penugasan baru ini melanjutkan penyaluran SPHP sebelumnya sebanyak 828 ribu ton. Seluruh alokasi tersebut telah disalurkan 100 persen hingga 23 September 2026. Untuk menjalankan tambahan penyaluran, pemerintah menyiapkan kebutuhan anggaran sebesar Rp409 miliar. Bulog ditargetkan menyelesaikan penyaluran tambahan itu paling lambat pada 20 November 2026. Batas waktu tersebut menjadi acuan bagi perusahaan dalam menyusun rencana distribusi, mengamankan stok, serta mempercepat pengiriman ke daerah yang membutuhkan.
Per 30 September 2026, persediaan beras nasional berada dalam kondisi kuat. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog tercatat 4,48 juta ton. Pada periode yang sama, total penyaluran beras sepanjang 2026 telah mencapai 2,73 juta ton. Ketersediaan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk melanjutkan intervensi pasar dan menjaga stabilitas harga hingga November 2026.
Realisasi penyaluran itu terdiri atas sejumlah program. Penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada Januari-Februari mencapai 221,05 ribu ton, kemudian penyaluran SPHP pada Maret-September bertambah 828 ribu ton. Bantuan pangan tahap pertama tercatat 662,86 ribu ton, sedangkan tahap kedua mencapai 944 ribu ton. Selain itu, sebanyak 13,3 ribu ton disalurkan untuk kebutuhan bencana dan keadaan darurat, serta 63,9 ribu ton untuk golongan anggaran. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa penyaluran tidak hanya diarahkan untuk pengendalian harga, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kelompok penerima khusus.
Menteri Pertanian Andi Amran menyatakan bahwa stok beras saat ini banyak. Ia juga menegaskan Indonesia tidak lagi mengimpor beras medium, sementara operasi penyaluran SPHP dilakukan dalam skala besar. Bantuan pangan tersebut telah menjangkau 33,24 juta orang di seluruh Indonesia. Jika dibandingkan dengan September 2025, total penyaluran meningkat 245 persen, dari 790,8 ribu ton menjadi 2,73 juta ton. Pada periode yang sama, stok pemerintah naik 14,8 persen, dari 3,9 juta ton menjadi 4,48 juta ton. Pertumbuhan penyaluran yang disertai peningkatan cadangan memperkuat ruang pemerintah untuk merespons dinamika pasokan dan harga beras.
Inflasi beras secara tahunan pada September 2026 tercatat sebesar 3,73 persen. Angka ini meningkat dibandingkan inflasi pada bulan sebelumnya, tetapi masih menunjukkan perkembangan yang lebih rendah dan relatif lebih stabil apabila dibandingkan dengan periode yang sama dalam dua tahun sebelumnya. Pada September 2025, inflasi beras mencapai 4,06 persen, sedangkan pada September 2024 tercatat jauh lebih tinggi, yaitu 5,91 persen. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga beras pada September 2026 berada di bawah tingkat yang terjadi pada September 2025 dan September 2024.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa fluktuasi harga beras pada September 2026 berkaitan dengan berkurangnya pasokan setelah masa puncak panen raya berakhir. Kondisi tersebut berlangsung bersamaan dengan kemarau yang lebih kering terkait fenomena El Nino. Perubahan ketersediaan pasokan pada periode tersebut turut menjadi perhatian dalam melihat pergerakan harga beras.
Menurut penjelasan tersebut, kelancaran rantai pasok di tingkat hulu sangat memengaruhi harga. Hambatan dalam masuknya gabah ke penggilingan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap ketersediaan beras. Karena itu, kondisi distribusi gabah dari sentra produksi menjadi bagian penting dalam perkembangan harga di tingkat berikutnya.
Kemarau juga disebut membatasi kegiatan tanam. Pada saat yang sama, pasokan gabah dari sejumlah sentra produksi menjadi terbatas. Keterbatasan tersebut mencerminkan pengaruh kondisi cuaca terhadap ketersediaan bahan baku beras, terutama setelah berakhirnya masa puncak panen raya. Penjelasan BPS ini menempatkan perubahan pasokan, kelancaran pergerakan gabah menuju penggilingan, serta kondisi kemarau terkait El Nino sebagai faktor yang menyertai fluktuasi inflasi beras pada September 2026.
Data produksi nasional yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan konteks penting bagi perkembangan penyaluran beras dan upaya menjaga stabilitas harga hingga November 2026. Meskipun fenomena El Nino memengaruhi kondisi produksi pada 2026, kinerja luas panen padi masih disebut lebih baik dibandingkan ketika El Nino melanda Indonesia pada 2023 dan 2024. Perkembangan tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam melihat ketersediaan pasokan beras di tengah pelaksanaan stabilisasi.
Luas panen padi sepanjang Januari-November 2026 diperkirakan mencapai 10,56 juta hektare. Angka itu lebih tinggi dibandingkan luas panen pada periode yang sama pada 2023, yakni 9,86 juta hektare, serta capaian 2024 sebesar 9,69 juta hektare. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa, berdasarkan perkiraan BPS, basis produksi padi pada 2026 berada pada tingkat yang lebih besar daripada dua periode sebelumnya yang juga terdampak El Nino. Luas panen menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan potensi pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain perkembangan luas panen, BPS mencatat kenaikan indeks harga yang diterima petani padi pada September 2026 hingga mencapai 155,61. Capaian tersebut melampaui catatan indeks dalam delapan tahun terakhir. Indeks harga yang diterima petani mencerminkan perubahan harga produk padi pada tingkat petani, sehingga pergerakannya turut melengkapi gambaran mengenai hubungan hasil produksi, pasokan, dan harga di sektor beras. Dalam konteks penyaluran SPHP, informasi mengenai panen dan harga petani menjadi bagian dari data yang menggambarkan kondisi pasar beras secara lebih menyeluruh. Perkiraan luas panen yang lebih tinggi, bersamaan dengan perkembangan indeks harga tersebut, memperlihatkan dinamika produksi dan harga yang berlangsung selama periode stabilisasi hingga November 2026.
