JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menjelaskan bahwa pemungutan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu self assessment dan official assessment. Kedua mekanisme tersebut menjadi dasar dalam menetapkan kewajiban pajak daerah bagi wajib pajak.
Penerapan masing-masing mekanisme disesuaikan dengan karakteristik setiap jenis pajak. Dengan demikian, tidak seluruh pajak daerah ditetapkan melalui cara yang sama. Perbedaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa proses pemungutan pajak mempertimbangkan sifat, ketentuan, serta pola pemenuhan kewajiban yang melekat pada setiap jenis pajak.
Dalam mekanisme self assessment, wajib pajak memiliki peran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak perlu memahami tanggung jawab yang menyertai mekanisme tersebut agar pemenuhan kewajibannya dapat dilakukan secara tepat. Sementara itu, mekanisme official assessment menempatkan penetapan pajak sebagai bagian yang dilakukan oleh pihak berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penjelasan mengenai dua mekanisme ini disampaikan Bapenda DKI Jakarta untuk membantu wajib pajak memahami dasar pemungutan pajak daerah. Pemahaman tersebut penting agar wajib pajak dapat mengenali mekanisme yang berlaku sesuai dengan karakteristik pajak yang menjadi kewajibannya.
Melalui informasi ini, Bapenda DKI Jakarta menegaskan bahwa pemungutan pajak daerah memiliki landasan mekanisme yang berbeda sesuai dengan kebutuhan penetapan masing-masing jenis pajak. Wajib pajak diharapkan tidak menyamakan seluruh proses pemenuhan kewajiban, melainkan memperhatikan mekanisme yang ditetapkan untuk pajak terkait. Pengetahuan mengenai perbedaan self assessment dan official assessment dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan penetapan pajak dan tanggung jawab wajib pajak.
Pengaturan mengenai mekanisme pemungutan pajak daerah di DKI Jakarta memiliki dasar hukum yang jelas. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, Morris Danny, menjelaskan bahwa ketentuan tersebut telah tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini menjadi rujukan dalam menentukan cara pajak dihitung, ditetapkan, dibayar, dan diawasi sesuai karakteristik setiap jenis pajak.
Secara umum, terdapat dua mekanisme penetapan pajak daerah, yaitu self assessment dan official assessment. Dalam mekanisme self assessment, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan sendiri pajak yang menjadi kewajibannya. Peran wajib pajak dalam memastikan kebenaran data dan ketepatan pembayaran menjadi sangat penting. Sementara itu, pada mekanisme official assessment, besaran pajak ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan data, objek, dan ketentuan yang berlaku.
Perbedaan kedua mekanisme tersebut perlu dipahami oleh setiap wajib pajak karena berpengaruh terhadap tahapan pemenuhan kewajiban. Wajib pajak perlu mengetahui apakah pajak yang harus dibayar ditentukan melalui penghitungan mandiri atau melalui penetapan pemerintah daerah. Pemahaman ini membantu mencegah kesalahan dalam menghitung jumlah pajak, menentukan waktu pembayaran, maupun menyampaikan laporan.
Penjelasan Morris Danny juga menegaskan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam perda. Dengan mengikuti mekanisme yang berlaku, wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya secara lebih tertib dan sesuai aturan. Di sisi lain, pemahaman yang tepat turut mendukung terciptanya administrasi pajak daerah yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mekanisme self assessment menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang memiliki peran utama dalam menghitung sendiri besaran pajak yang terutang. Dalam mekanisme ini, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah kewajiban perpajakannya berdasarkan kondisi dan data yang berkaitan dengan objek pajak. Kepercayaan tersebut berjalan beriringan dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa penghitungan dilakukan secara tepat, jujur, dan sesuai ketentuan.
Penghitungan pajak tidak dilakukan secara bebas, melainkan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak perlu memahami dasar pengenaan pajak, tarif, waktu terutang, serta ketentuan lain yang relevan sebagaimana diatur dalam regulasi. Dengan demikian, besaran pajak yang dilaporkan atau dibayarkan merupakan hasil penghitungan yang memiliki dasar hukum, bukan sekadar perkiraan dari wajib pajak.
Ketentuan mengenai mekanisme ini disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Rujukan tersebut menegaskan bahwa terdapat jenis pajak daerah yang penetapannya menggunakan pendekatan self assessment. Namun, penerapan mekanisme tersebut tetap mengikuti pengaturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai tata cara pemenuhan kewajiban dan pelaporan pajak.
Dalam pelaksanaannya, wajib pajak perlu menyimpan dokumen serta informasi yang menjadi dasar penghitungan. Catatan yang tertib dapat membantu memastikan kesesuaian nilai yang dihitung, dilaporkan, dan dibayarkan. Selain itu, kewajiban untuk menghitung sendiri juga menuntut perhatian terhadap perubahan regulasi, karena perubahan dasar hukum dapat memengaruhi cara menentukan pajak terutang. Pemerintah tetap memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan kewajiban tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, penjelasan atau penyesuaian dapat diminta berdasarkan prosedur yang berlaku. Karena itu, kepercayaan dalam mekanisme ini bukan berarti mengurangi kepatuhan, melainkan memberikan ruang kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban secara mandiri dengan tetap mempertanggungjawabkan setiap penghitungan yang dilakukan.
Official assessment merupakan mekanisme kedua yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah di DKI Jakarta, selain self assessment. Penegasan mengenai dua mekanisme tersebut disampaikan Bapenda DKI Jakarta untuk menjelaskan bahwa pemungutan pajak daerah tidak menggunakan satu pendekatan yang sama untuk seluruh jenis pajak. Setiap mekanisme diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik pajak yang bersangkutan.
Dalam kerangka tersebut, keberadaan official assessment menunjukkan bahwa sebagian pemungutan pajak daerah memiliki mekanisme yang berbeda dari self assessment. Bapenda menempatkan keduanya sebagai pilihan mekanisme pemungutan yang disesuaikan dengan jenis pajak. Dengan demikian, penyebutan official assessment tidak dapat dipisahkan dari penjelasan yang lebih luas mengenai keragaman karakteristik pajak daerah di wilayah DKI Jakarta.
Penjelasan Bapenda menekankan aspek penerapan mekanisme, bukan uraian teknis mengenai prosesnya. Karena itu, informasi mengenai official assessment dalam konteks ini terbatas pada kedudukannya sebagai mekanisme kedua dalam pemungutan pajak daerah, setelah self assessment, serta penerapannya yang mengikuti karakteristik masing-masing jenis pajak. Keterangan tersebut menjadi dasar untuk memahami bahwa mekanisme pemungutan ditentukan secara kontekstual, bukan disamaratakan.
Pembagian mekanisme ini juga memperjelas posisi kebijakan pemungutan pajak daerah DKI Jakarta. Official assessment dan self assessment sama-sama disebut dalam penjelasan Bapenda, tetapi penggunaannya dikaitkan dengan karakteristik pajak yang berbeda. Tidak terdapat keterangan lebih lanjut dalam bahan ini mengenai pihak yang menetapkan, tahapan penghitungan, atau jenis pajak yang termasuk dalam official assessment. Oleh sebab itu, pembahasan official assessment perlu tetap berfokus pada fakta bahwa mekanisme tersebut merupakan salah satu dari dua mekanisme pemungutan pajak daerah yang diterapkan Bapenda sesuai karakteristik setiap jenis pajak.
