DENPASAR, BALI — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Pernyataan itu menegaskan kesiapannya mengikuti keputusan yang akan diambil, tanpa memastikan atau menyimpulkan bahwa perubahan kabinet benar-benar akan terjadi. DENPASAR, BALI — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi isu reshuffle kabinet yang kembali mencuat.
Keterangan yang tercatat menyebut Menurut Pigai, keputusan mengenai pergantian menteri sepenuhnya berada dalam hak prerogatif Presiden. Menurut dia, penilaian terhadap seorang menteri tidak seharusnya bertumpu pada survei maupun pandangan wartawan.
Data lain dalam laporan menunjukkan Ia menyampaikan sikap tersebut ketika ditemui wartawan di Denpasar, Bali, pada Jumat (2/10). Karena itu, isu mengenai kemungkinan pergantian tidak menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Informasi lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut mencakup Pernyataan itu disampaikan dalam konteks beredarnya pembicaraan mengenai kemungkinan pergantian sejumlah menteri, termasuk dirinya, meskipun tidak ada informasi mengenai kepastian reshuffle ataupun keputusan pencopotan dari jabatan. Pigai menyatakan bahwa seorang pejabat tidak semestinya menjalankan tugas dengan diliputi rasa takut terhadap kemungkinan perubahan posisi. Baginya, jabatan merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dijalankan selama masih dipercaya dan diberi mandat. Karena itu, ia memilih menunjukkan sikap tenang ketika menanggapi pertanyaan wartawan tentang isu pergantian menteri yang kembali menjadi perhatian publik. Untuk menggambarkan sikapnya, Pigai membandingkan dirinya dengan seseorang yang takut dan hanya menunggu di Jakarta sambil melihat ponsel.
Ia menyampaikan, “Kalau takut, ya, di Jakarta saja, lihat HP.” Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Pigai tidak ingin menunjukkan kecemasan atau mengambil sikap berlebihan hanya karena isu reshuffle kabinet beredar. Ia memilih tetap menghadapi pertanyaan mengenai posisinya secara terbuka dan menyerahkan perkembangan selanjutnya pada proses yang berlaku. Hingga pernyataan itu disampaikan di Denpasar, tidak terdapat keterangan yang memastikan adanya reshuffle maupun keputusan untuk mencopot Pigai dari jabatan Menteri Hak Asasi Manusia. Natalius Pigai menegaskan bahwa dirinya tidak mempersoalkan kemungkinan terjadinya perubahan posisi di dalam kabinet. Bagi Menteri Hak Asasi Manusia tersebut, dinamika pemerintahan merupakan bagian dari kewenangan kepala negara dan tidak seharusnya dihadapi dengan kegelisahan. Ia menyatakan siap menerima setiap keputusan yang nantinya ditetapkan, termasuk apabila Presiden Prabowo Subianto melakukan penyesuaian terhadap susunan menteri. Presiden memiliki mandat konstitusional sekaligus tanggung jawab politik untuk menentukan siapa saja yang dianggap tepat membantu menjalankan pemerintahan. Karena itu, pembahasan mengenai kemungkinan reshuffle tidak menjadi sesuatu yang perlu diperdebatkan oleh setiap anggota kabinet. Setiap menteri perlu memahami bahwa penempatan dalam pemerintahan merupakan amanah yang bergantung pada penilaian dan kebijakan presiden. Penilaian terhadap kinerja para menteri juga menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai pemimpin pemerintahan, presiden memiliki kapasitas untuk mengevaluasi pencapaian, pelaksanaan program, koordinasi antarinstansi, serta kontribusi setiap anggota kabinet terhadap agenda nasional. Evaluasi tersebut tidak hanya didasarkan pada satu peristiwa, melainkan dapat mencakup berbagai pertimbangan yang berada dalam pengetahuan dan otoritas presiden. Dalam konteks itu, Pigai memilih menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai keberlanjutan posisinya kepada Presiden. Ia tidak menyampaikan keberatan ataupun tuntutan untuk mempertahankan jabatan, karena menganggap keputusan akhir merupakan bagian dari tanggung jawab kepala negara. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Pigai menempatkan loyalitas terhadap pemerintahan dan penghormatan terhadap kewenangan presiden di atas kepentingan pribadi. Natalius Pigai menekankan bahwa pembicaraan mengenai evaluasi menteri, termasuk dalam konteks isu reshuffle kabinet, semestinya didasarkan pada data dan hasil kerja. Kedua hal tersebut dinilai tidak dapat menjadi dasar utama untuk menentukan apakah seorang menteri bekerja dengan baik atau perlu dievaluasi. Karena itu, pembahasan mengenai kinerja kabinet perlu ditempatkan pada ukuran yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan pada persepsi yang berkembang di ruang publik. Pigai juga menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok intelektual yang menilai kinerja berdasarkan data. Pernyataan tersebut menunjukkan keyakinannya bahwa presiden memiliki pertimbangan sendiri dalam membaca capaian para pembantunya. Penilaian itu tidak semata-mata mengikuti pemberitaan atau pendapat yang muncul dari luar pemerintahan. Bagi Pigai, keputusan mengenai menteri seharusnya lahir dari proses evaluasi yang dilakukan secara langsung oleh presiden dengan memperhatikan informasi serta hasil kerja yang tersedia. Dalam konteks tersebut, Pigai menyampaikan bahwa dirinya dikenal karena bekerja. Pernyataan ini menegaskan bahwa ia ingin kiprahnya dilihat melalui pekerjaan yang dijalankan, bukan melalui survei atau penilaian pihak lain. Meski demikian, ia kembali menegaskan bahwa kewenangan untuk menilai kinerja para menteri berada di tangan Presiden Prabowo. Penilaian tersebut dilakukan melalui indikator kinerja utama atau key performance indicator (KPI). Dengan demikian, posisi setiap menteri dalam evaluasi kabinet ditentukan oleh presiden berdasarkan data, hasil kerja, dan KPI yang digunakan untuk menilai kinerja, bukan oleh penilaian wartawan maupun hasil survei. Natalius Pigai menegaskan bahwa dirinya tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Hak Asasi Manusia tanpa terpengaruh oleh isu perombakan kabinet yang berkembang. Ia tidak ingin menjadikan kabar mengenai kemungkinan reshuffle sebagai alasan untuk mengurangi perhatian terhadap tanggung jawab yang sedang diemban. Menurutnya, pekerjaan kementerian harus terus berjalan, terutama dalam memperkuat perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Pigai memilih untuk berfokus pada pekerjaan daripada menanggapi berbagai spekulasi politik. Ia menyatakan tidak merasa gentar apabila terdapat evaluasi atau perubahan dalam susunan kabinet. Bagi Pigai, setiap menteri memiliki kewajiban untuk memberikan kinerja terbaik selama masih dipercaya menjalankan mandat pemerintahan. Pigai juga menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap kinerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia tidak bermaksud menentukan sendiri apakah hasil kerjanya telah memenuhi harapan pemerintah. Penilaian tersebut, termasuk keputusan mengenai keberlanjutan jabatannya, merupakan kewenangan Presiden. Dengan sikap itu, Pigai menempatkan tanggung jawab dan capaian kerja sebagai hal yang lebih penting daripada membangun pembelaan terhadap posisi politiknya. Di tengah isu reshuffle kabinet, Pigai tetap menjalankan agenda kementerian dan melaksanakan program yang menjadi tanggung jawabnya. Ia tidak memperlihatkan kekhawatiran berlebihan mengenai kemungkinan dirinya diganti. Fokusnya tetap diarahkan pada pelayanan publik, penguatan kebijakan hak asasi manusia, serta pelaksanaan arahan pemerintahan. Sikap tenang tersebut menegaskan bahwa Pigai memilih bekerja secara konsisten sambil menunggu penilaian Presiden atas kinerjanya.
