KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Pemerintah Kota Surabaya menutup peluang penambahan diskotek atau tempat hiburan malam baru di wilayah Kota Pahlawan. Pernyataan itu disampaikan Eri pada Sabtu (3/10).
Data lain dalam laporan menunjukkan Saat ini, jumlah diskotek di Surabaya sekitar 13 tempat. Pernyataan mengenai jumlah diskotek dan kecukupannya disampaikan Eri bersamaan dengan penegasan komitmen tersebut pada Sabtu (3/10).
Informasi lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut mencakup Dengan demikian, pertumbuhan tempat hiburan malam tidak ditempatkan sebagai kebutuhan yang harus terus diperluas di Surabaya. Karena itu, tidak ada ruang bagi pembukaan diskotek baru dalam kebijakan tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa rencana usaha, termasuk diskotek, tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga sesuai dengan tata ruang yang berlaku. Dengan demikian, pengajuan tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan kelengkapan dokumen usaha, melainkan harus mempertimbangkan kesesuaian lokasi dan peruntukan bangunan sejak tahap awal. Dokumen tersebut digunakan untuk melihat apakah lokasi yang diajukan memang diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang direncanakan.
Kebijakan ini menegaskan bahwa pemerintah kota tidak akan membuka ruang bagi bertambahnya diskotek yang telah ada. Langkah tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan Pemkot Surabaya dalam menjaga kondisi kota agar tetap aman, khususnya bagi tumbuh kembang anak-anak. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut penghentian penambahan diskotek baru sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan lingkungan Kota Pahlawan yang aman bagi tumbuh kembang anak-anak. Menurutnya, perhatian terhadap lingkungan yang mendukung anak-anak menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan kota, termasuk ketika pemerintah mempertimbangkan keberadaan tempat hiburan malam. Eri menilai jumlah tersebut sudah mencukupi kebutuhan kota, sehingga tidak diperlukan penambahan lokasi baru. Penilaian itu menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk mempertahankan jumlah yang ada sekaligus menghentikan peluang munculnya diskotek tambahan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Pemkot Surabaya memilih membatasi penambahan tempat hiburan malam sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan kota yang aman bagi anak-anak. Pemerintah Kota Surabaya memperketat pemeriksaan terhadap setiap pengajuan izin yang berpotensi menghadirkan tempat hiburan malam baru. Salah satu dokumen yang menjadi perhatian utama ialah Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa izin semestinya tidak diterbitkan untuk diskotek apabila persyaratan SKRK tidak tersedia. Penegasan itu tetap berlaku meskipun penerbit izin yang dimaksud bukan Pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya menghentikan penambahan operasional diskotek baru, tetapi juga memastikan setiap rencana pemanfaatan lokasi tetap sesuai dengan tata ruang dan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan rencana pemanfaatan lokasi yang tidak sesuai dengan tata ruang, Pemkot Surabaya dapat mengambil langkah sesuai kewenangannya dengan menyampaikan rekomendasi pencabutan izin kepada pemerintah provinsi atau kementerian terkait. Jika pemanfaatan lokasi tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang, Pemkot Surabaya dapat menyampaikan rekomendasi pencabutan izin kepada pemerintah provinsi atau kementerian terkait. Pengelola diskotek yang sudah ada tetap menjadi objek pengawasan Pemerintah Kota Surabaya. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan dan komitmen yang telah disepakati bersama pemerintah kota. Setiap pengelola diwajibkan menjalankan komitmen melalui pakta integritas yang ditandatangani bersama Pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya akan memperketat pengawasan terhadap belasan tempat hiburan malam yang telah ada. Seluruh tempat hiburan malam tetap harus mengikuti ketentuan pemerintah kota dan memenuhi komitmen yang telah dibuat. Pemerintah Kota Surabaya akan terus menempatkan tempat-tempat tersebut sebagai bagian dari objek pengawasan, sehingga pelaksanaan aturan dapat dipantau secara berkelanjutan. Pemeriksaan juga mencakup Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga kondisi dan fungsi bangunan dapat dibandingkan dengan rencana pemanfaatannya. Apabila lokasi tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang atau bangunan tidak memiliki dasar perizinan yang relevan, pengajuan tersebut dapat menjadi dasar untuk tidak menerbitkan izin. Menurutnya, lokasi dan peruntukan bangunan merupakan pertimbangan mendasar yang tidak boleh diabaikan oleh pihak mana pun dalam proses perizinan. Karena itu, koordinasi serta pemeriksaan terhadap setiap usulan perlu dilakukan secara cermat agar tidak muncul tempat hiburan malam baru di lokasi yang tidak sesuai. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketertiban pemanfaatan ruang dan memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pengawasan tersebut menjadi bagian penting dari kebijakan penataan kegiatan usaha, terutama ketika terdapat rencana penggunaan lokasi yang tidak sejalan dengan peruntukannya. Rekomendasi itu menjadi bentuk penegasan bahwa penggunaan lokasi harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, bukan semata-mata didasarkan pada rencana operasional atau kepentingan penambahan usaha. Langkah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Pemkot Surabaya memiliki cakupan yang lebih luas daripada penolakan terhadap pembukaan atau penambahan diskotek baru. Pemerintah juga mengawasi kesesuaian rencana pemanfaatan lokasi dan tata ruang yang berlaku. Dengan demikian, lokasi yang direncanakan untuk kegiatan usaha tetap harus diperiksa kesesuaiannya sebelum dapat digunakan. Pengawasan terhadap peruntukan lokasi menjadi dasar penting dalam menjaga pelaksanaan kebijakan secara konsisten. Sikap ini menegaskan bahwa izin dan pemanfaatan lokasi harus berjalan selaras dengan aturan yang berlaku. Melalui pendekatan tersebut, Pemkot Surabaya menempatkan kesesuaian tata ruang sebagai salah satu pertimbangan utama dalam mengawasi kegiatan usaha. Kebijakan ini sekaligus memperjelas bahwa penghentian penambahan diskotek baru disertai pengawasan terhadap penggunaan lokasi, sehingga rencana operasional tidak terlepas dari ketentuan peruntukan yang telah ditetapkan. Penghentian penambahan diskotek baru di Surabaya tidak menghapus kewajiban bagi tempat hiburan malam yang telah beroperasi. Pakta ini menjadi dasar bagi pengelola untuk menaati aturan yang berlaku selama menjalankan kegiatan usaha. Komitmen tersebut mencakup kesediaan untuk mengikuti ketentuan pemerintah serta menjaga operasional tempat hiburan agar tetap berada dalam koridor peraturan. Pengawasan dilakukan untuk melihat secara langsung kepatuhan pengelola terhadap aturan dan isi pakta integritas. Dengan pemantauan yang lebih ketat, pemerintah dapat memastikan setiap diskotek menjalankan kewajibannya secara konsisten, bukan hanya pada saat penandatanganan komitmen. Pengelola diskotek juga diharapkan memahami bahwa keberadaan usaha yang telah berjalan tidak berarti terbebas dari pemeriksaan.
